Angkat Bicara Soal Kasus Korupsi Hakim Agung, Jokowi Sebut Urgensi Reformasi Hukum Presiden Joko Widodo. (Foto: Antara)

MerahPutih.com - KPK telah menetapkan Sudrajad Dimyati sebagai tersangka kasus dugaan suap pengurusan perkara di MA.

Presiden Joko Widodo menegaskan perlunya urgensi reformasi di bidang hukum atas kejadian tersebut.

Baca Juga:

MAKI Minta KPK Usut Korupsi Rekrutmen Hakim Agung

Presiden juga menyatakan telah memerintahkan hal itu lebih lanjut kepada Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam) Mahfud MD.

"Saya lihat ada urgensi sangat penting untuk mereformasi bidang hukum kita dan itu sudah saya perintahkan ke Menkopolhukam. Jadi, silakan tanyakan ke Menkopolhukam," kata Jokowi di Base Ops Pangkalan Udara Halim Perdanakusuma, Jakarta, Senin.

Dia juga meminta seluruh pihak bersabar dan mengikuti proses hukum di KPK.

"Ya, yang paling penting kita tunggu sampai selesai proses hukum yang ada di KPK," tambahnya.

Selain Sudrajad Dimyati, KPK juga menetapkan tersangka selaku penerima suap yaitu Hakim Yustisial/Panitera Pengganti MA Elly Tri Pangestu (ETP), dua PNS Kepaniteraan MA Desy Yustria (DY) dan Muhajir Habibie (MH), serta dua PNS MA Nurmanto Akmal (NA) dan Albasri (AB).

Baca Juga:

Geledah Gedung MA, KPK Temukan Bukti Korupsi Hakim Agung

Sedangkan tersangka selaku pemberi suap yaitu dua pengacara Yosep Parera (YP) dan Eko Suparno (ES) serta dua pihak swasta/debitur Koperasi Simpan Pinjam Intidana (ID) Heryanto Tanaka (HT) dan Ivan Dwi Kusuma Sujanto (IDKS).

KPK juga menyita barang bukti berupa uang sebesar 205.000 dolar Singapura dan Rp50 juta.

Sudrajad Dimyati bersama ETP, DY, MH, NA, dan AB disangkakan melanggar Pasal 12 huruf c atau Pasal 12 huruf a atau b Jo Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.

Sedangkan HT, YP, ES, dan IDKS disangkakan melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a atau b atau Pasal 13 atau Pasal 6 huruf a Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

MA juga mengeluarkan surat pemberhentian sementara Sudrajad Dimyati sebagai hakim agung akibat terjerat kasus dugaan korupsi terkait pengurusan perkara tersebut. (*)

Baca Juga:

KPK Tahan Hakim Agung Sudrajad Dimyati

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Mabes Polri Bersiap Pindah ke Ibu Kota Baru
Indonesia
Mabes Polri Bersiap Pindah ke Ibu Kota Baru

Pemerintah akan memindahkan ibu kota negara (IKN) ke wilayah di Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur.

60 UU Harus Diubah Setelah UU IKN Sah
Indonesia
60 UU Harus Diubah Setelah UU IKN Sah

Jakarta akan tetap menjadi pusat bagi sektor atau aspek bidang pemerintah lainnya, seperti pendidikan, perekonomian, dan kesehatan.

Tabrakan Beruntun di Balikpapan Tewaskan 4 Orang
Indonesia
Tabrakan Beruntun di Balikpapan Tewaskan 4 Orang

Kecelakaan tragis terjadi di Traffic Light (TL) Ratak, Balikpapan, Kaltim, Jumat (21/1), pukul 06.19 WITA.

Relawan Puan Sebut Ganjar 'By Desain' Buzzer
Indonesia
Relawan Puan Sebut Ganjar 'By Desain' Buzzer

"Dia (Ganjar) itu dibantu buzzer di media sosial. Sedangkan pendukung Puan, betul-betul hadir dari kalangan bawah," kata Ridwan.

99 Persen Lebih Kamar Perawatan COVID-19 di RS Wisma Atlet Kosong
Indonesia
99 Persen Lebih Kamar Perawatan COVID-19 di RS Wisma Atlet Kosong

Sehari sebelumnya, Kamis (21/4), ada 29 orang pasien yang dirawat di rumah sakit darurat itu.

Menko Airlangga Apresiasi Komitmen BNPB dalam Mitigasi Pra-bencana
Indonesia
Menko Airlangga Apresiasi Komitmen BNPB dalam Mitigasi Pra-bencana

Kementerian Perekonomian mengapresiasi kerja keras Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) yang selama ini fokus melakukan penanggulangan bencana, baik bencana alam maupun non-alam.

Pangkogabwilhan I Gelar Fun Offroad dan Baksos di Karimun
Indonesia
Pangkogabwilhan I Gelar Fun Offroad dan Baksos di Karimun

Kedatangan Muhammad Ali di Karimun dalam rangka kegiatan fun offroad dan bakti sosial (baksos)

Reaksi Prabowo saat Oknum Kemenhan Bertindak bak Koboi di Tol Jagorawi
Indonesia
Reaksi Prabowo saat Oknum Kemenhan Bertindak bak Koboi di Tol Jagorawi

Kementerian Pertahanan angkat suara soal adanya oknum kapten berinisia RS di lingkungannya yang menodong pengendara mobil lain di Tol Jagorawi.

Tiket KA untuk Libur Natal dan Tahun Baru Sudah Bisa Dipesan Mulai Besok
Indonesia
Tiket KA untuk Libur Natal dan Tahun Baru Sudah Bisa Dipesan Mulai Besok

Periode Angkutan Nataru yang ditetapkan KAI adalah keberangkatan 22 Desember 2022 hingga 8 Januari 2023.

Kemenkumham Belum Terima Pengajuan Penarikan Merek CFW dari Baim Wong
Indonesia
Kemenkumham Belum Terima Pengajuan Penarikan Merek CFW dari Baim Wong

Plt Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan HAM (DJKI Kemenkumham), Razilu menyatakan pihak Baim Wong belum melayangkan permohonan penarikan pendaftaran merek CFW.