Angin Prayitno Cs Sunat Pajak Bank Panin Rp 600 Miliar Mantan Direktur Pemeriksaan dan Penagihan Ditjen Pajak Kementerian Keuangan Angin Prayitno Aji (tengah) berjalan usai diperiksa di Gedung KPK, Jakarta, Rabu (28-4-2021). (Foto: Antara/Sigid Kurniawan/

MerahPutih.com - Dua mantan pejabat Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Angin Prayitno Aji dan Dadan Ramdani didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menerima suap sebesar Rp 15 miliar dan SGD 4 juta atau setara Rp 42 miliar.

Suap total Rp 57 miliar itu salah satunya dari kuasa wajib pajak Bank Pan Indonesia (Bank Panin). Adapun wajib Pajak Bank Panin menyuap dua mantan anak buah Menkeu Sri Mulyani itu sebesar Rp 5 miliar dari komitmen fee Rp 25 miliar.

Baca Juga

Eks Pejabat Pajak Angin Prayitno Ajukan Praperadilan Lawan KPK

Dalam dakwaan JPU KPK, uang komitmen fee Rp 25 miliar ini untuk menyunat kekurangan pajak Bank Panin dari semula Rp 926.263.445.392 menjadi sekitar Rp 300 miliar.

Awalnya, Angin menyusun tim pemeriksa pajak Direktorat Pemeriksaan dan Penagihan Tim IV dengan susunan tim di antaranya yakni Subdit Kerjasama dan Dukungan Pemeriksaan Dadan Ramdani, Supervisor Wawan Ridwan, Ketua Tim Alfred Simanjuntak, anggota 1 Yulmanizar dan anggota 2 Febrian.

Setelah disusun, Angin memerintahkan untuk mencari wajib pajak yang potensial dan bagus. Kemudian Yulmanizar bersama tim pemeriksa tim IV memilih wajib pajak potensial, yaitu PT Bank Panin.

Setelah itu, Wawan Ridwan dan tim pemeriksa membuat Analisis Risiko untuk tahun pajak 2016 dengan maksud mencari potensi pajak dari wajib pajak sekaligus mencari keuntungan pribadi.

"Setelah analisis resiko tersebut disetujui, kemudian pada tanggal 6 Desember 2017 Terdakwa I (Angin) menerbitkan dan menandatangani Surat Perintah Pemeriksaan untuk Bank Panin," kata jaksa dalam dakwaannya, Rabu (22/9).

KPK menetapkan Angin Prayitno Aji sebagai tersangka dugaan suap pemeriksaan perpajakan tahun 2016 dan 2017. (Foto: MP/Ponco Sulaksono)
KPK menetapkan Angin Prayitno Aji sebagai tersangka dugaan suap pemeriksaan perpajakan tahun 2016 dan 2017. (Foto: MP/Ponco Sulaksono)

Seiring berjalannya waktu, tim IV bertemu dengan wajib pajak Bank Panin pada 13 Desember 2017. Kemudian sebagai tindak lanjut pertemuan tersebut, Bank Panin melalui Tikoriaman menyerahkan dokumen berupa General Ledger, perhitungan bunga, perhitungan penyisihan penghapusan aktiva produktif (PPAP) kepada tim pemeriksa pajak.

"Setelah tim pemeriksa menerima data tersebut, kemudian Febrian bersama sama dengan Yulmanizar melakukan pemeriksaan dan diperoleh hasil temuan sementara berupa kurang bayar pajak sebesar Rp 926.263.445.392,00," kata jaksa.

Kemudian tim pemeriksa pajak merilis temuan sementara sebagaimana dituangkan dalam Kertas Kerja Pemeriksaan (KKP) atau biasa dikenal dengan Pra SPHP (Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan) dan diberitahukan kepada pihak Bank Panin untuk mendapatkan tanggapan.

Bahwa untuk menegosiasikan penurunan kewajiban pajak Bank Panin, Bank Panin menugaskan Veronika Lindawati sebagai orang kepercayaan dari Mu'min Ali Gunawan selaku pemilik PT Bank Panin. Kemudian pada tanggal 24 Juli 2018 bertempat di Kantor DJP, Veronika Lindawati datang menemui tim pemeriksa pajak.

"Dalam pertemuan tersebut, Veronikw Lindawati meminta agar kewajiban pajak Bank Panin diangka sekitar Rp 300 miliar serta menyampaikan bahwa Bank Panin akan memberikan komitmen fee sebesar Rp 25 miliar," kata jaksa.

Sebagai tindak lanjut dari permintaan Veronika, kemudian Wawan Ridwan memerintahkan Yulmanizar dan Febrian untuk membuat perhitungan pajak yang nilainya menyesuaikan permintaan Veronika.

"Atas permintaan tersebut kemudian dilakukan perhitungan oleh Febrian dan diperoleh angka sekitar Rp 300 miliar," kata jaksa.

Kemudian Wawan Ridwan melaporkannya kepada Dadan Ramdani dan Dadan menyampaikannya kepada Angin termasuk adanya fee sebesar Rp 25 miliar. Angin saat itu menyetujuinya.

"Setelah mendapat persetujuan dari para terdakwa, tim pemeriksa menindaklanjutinya dengan cara menyesuaikan fiskal positif pada sub pembentukan atau pemupukan dana cadangan sub biaya cadangan kredit (PPAP) Bank Panin, sehingga didapatkan hasil pemeriksaan sebesar Rp 303.615.632.843," kata jaksa.

Dengan demikian, dari kekurangan wajib pajak Rp 926.263.445.392 yang harus dibayarkan Bank Panin menjadi Rp 303.615.632.843, maka kewajiban pajak Bank Panin disunat sekitar Rp 623 miliar. (Pon)

Baca Juga

Periksa Kepala KPP Pratama Bantaeng, KPK Dalami Aliran Uang Suap Pajak Angin Prayitno

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
[Hoaks atau Fakta]: RS Wima Atlet Keluarkan Resep Obat COVID-19 Yang Bisa Digunakan di Rumah
Indonesia
[Hoaks atau Fakta]: RS Wima Atlet Keluarkan Resep Obat COVID-19 Yang Bisa Digunakan di Rumah

Informasi tersebut telah banyak beredar di sosial media, melalui kolom komentar cuitan dokter Efri Pulmo, beberapa orang memberikan kesaksian telah menerima informasi tersebut .

Andi Irfan Sebut Pinangki Pernah Curhat Soal Rumah Tangga ke Djoko Tjandra
Indonesia
Andi Irfan Sebut Pinangki Pernah Curhat Soal Rumah Tangga ke Djoko Tjandra

Andi Irfan Jaya mengungkapkan bahwa jaksa Pinangki Sirna Malasari memiliki kedekatan secara personal dengan Djoko Tjandra.

Jokowi Bersyukur PPKM Darurat Turunkan BOR Rumah Sakit
Indonesia
Jokowi Bersyukur PPKM Darurat Turunkan BOR Rumah Sakit

Penerapan PPKM Darurat adalah kebijakan yang tidak bisa dihindari. Kebijakan ini, menurutnya, harus diambil pemerintah meskipun itu sangat-sangat berat.

Kasus Kesembuhan Harian COVID-19 Bertambah 32.615 Orang
Indonesia
Kasus Kesembuhan Harian COVID-19 Bertambah 32.615 Orang

Sementara itu, kasus sembuh bertambah 32.615 sehingga total yang sembuh menjadi 2.084.724 orang

Partai Besutan Wanita Emas Bersiap Daftar ke Kemenkumham
Indonesia
Partai Besutan Wanita Emas Bersiap Daftar ke Kemenkumham

"Arahan saya kepada ketua DPD dan ketua DPC se-Jawa Barat bahwa yang pertama adalah kesiapan kita mendaftarkan diri ke Kemenkumham," ucap Ketua Umum Partai Emas Hasnaeni

Rumah Pribadi dan Dinas Azis Syamsuddin Juga Ikut Digeledah KPK
Indonesia
Rumah Pribadi dan Dinas Azis Syamsuddin Juga Ikut Digeledah KPK

Penggeledahan ini terkait penyidikan kasus dugaan suap penanganan perkara yang menjerat penyidik KPK Stepanus Robin Pattuju dan Wali Kota Tanjungbalai, M. Syahrial

Tak Terbukti Suap Eni Saragih, Samin Tan Divonis Bebas
Indonesia
Tak Terbukti Suap Eni Saragih, Samin Tan Divonis Bebas

Atas dasar itu, majelis hakim memutuskan Samin Tan divonis bebas dari segala dakwaan jaksa penuntut KPK. Selain itu, hakim juga memerintahkan agar Samin Tan dibebaskan dari tahanan.

KPK Cecar Operator Legislator PDIP Ihsan Yunus Soal Pengadaan Bansos
Indonesia
KPK Cecar Operator Legislator PDIP Ihsan Yunus Soal Pengadaan Bansos

KPK memeriksa Agustri Yogaswara selaku operator dari anggota DPR Fraksi PDIP Ihsan Yunus dalam kasus dugaan suap pengadaan bansos COVID-19 untuk wilayah Jabodetabek.

Larangan Mudik Hari Pertama, Pengguna KRL Alami Penurunan
Indonesia
Larangan Mudik Hari Pertama, Pengguna KRL Alami Penurunan

KAI Commuter juga tetap memberlakukan protokol kesehatan

Pemprov DKI Minta Warga Dapat Maklumi Sistem Ganjil Genap
Indonesia
Pemprov DKI Minta Warga Dapat Maklumi Sistem Ganjil Genap

Wakil Gubernur DKI, Ahmad Riza Patria mengatakan, pihaknya memahami ketidaktahuan warga soal adanya aturan ganjil genap di masa penerapan PPKM Level 4.