Anggota TNI-Polri Aktif Jangan Duduki Jabatan Sipil TNI AL. (Puspen TNI AL)

MerahPutih.com - Anggota TNI disarankan tidak menduduki jabatan sipil selama itu bukan alih status. TNI harus sesuai jati diri sebagai Tentara Profesional yang diatur dalam Pasal 2 UU Nomor 34 Tahun 2004.

"TNI mulai lagi menjabat jabatan sipil. Kalau mereka alih status tidak masalah," ujar Pengamat Militer Universitas Suryadarma Alman Helvas Ali di Jakarta, Rabu (6/7).

Baca Juga:

Pengamat Militer Dorong TNI Perkuat Strategi Pertahanan Maritim

Alman berpendapat TNI aktif sebaiknya tidak menduduki jabatan sipil, sehingga perlu ada evaluasi kembali pelaksanaan tugas berdasarkan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia.

"Perlu dikritisi, apakah TNI lebih fokus ke tugas pokok atau tambahan," kata Alman dikutip Antara.

Dalam UU Nomor 34 Tahun 2004 Pasal 7 ayat 1 disebutkan, “Tugas pokok TNI adalah menegakkan kedaulatan negara, mempertahankan keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara.”

Dengan begitu, menurut dia, TNI sebaiknya lebih fokus pada tugas utama dalam menjaga kedaulatan dan keutuhan NKRI daripada melaksanakan tugas tambahan, apalagi mengisi jabatan sipil.

Jati diri sebagai Tentara Profesional yang diatur dalam Pasal 2 UU Nomor 34 Tahun 2004. Pasal tersebut berbunyi, “Tentara Profesional, yaitu tentara yang terlatih, terdidik, diperlengkapi secara baik, tidak berpolitik secara praktis, tidak berbisnis, dan dijamin kesejahteraannya, serta mengikuti kebijakan politik negara yang menganut prinsip demokrasi, supermasi sipil, hak asasi manusia, ketentuan hukum nasional, dan hukum internasional yang telah diratifikasi.”

Komandan Korem 092/Maharajalila, Brigadir Jenderal TNI Suratno, dibopong saat pelepasan purna tugas Satgas Pamtas Batalion Arhanud 16/SBC/Kostrad yang telah selesai melaksanakan tugas pengamanan perbatasan Indonesia-Malaysia di dermaga Lantamal XIII Tarakan, Kalimantan Utara, Rabu (6/10). ANTARA/HO-Penerangan Korem 0907/Tarakan
TNI. (Foto: Antara)

Alman menegaskan, ketika TNI mengisi jabatan sipil, kondisi tersebut membuat profesionalisme mereka dipertanyakan, sehingga hal tersebut harus dievaluasi kembali.

Pada 2022, tercatat ada 101 kepala daerah di tingkat provinsi, kabupaten dan kota yang akan habis masa tugasnya. Dan pada tahun berikutnya, ada 170 kepala daerah yang juga habis masa baktinya. Jika ditotal, ada 271 daerah yang menjalankan Pilkada 2024 dan akan ditunjuk penjabat daerah sampai diselenggarakannya pilkada. (*)

Baca Juga:

Survei Calon Panglima TNI, Jenderal Andika Hanya Kalah dari Laksamana Yudo Dalam Hal ini

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
DPR Soroti Sidang Online Rizieq yang Ditunda Gegara Sinyal Internet
Indonesia
DPR Soroti Sidang Online Rizieq yang Ditunda Gegara Sinyal Internet

Sidang rencananya dilanjutkan pada Jumat (19/3)

Viral, Video Pasien COVID-19 Membludak di Halaman RSUD Dr Moewardi Solo
Indonesia
Viral, Video Pasien COVID-19 Membludak di Halaman RSUD Dr Moewardi Solo

Video puluhan pasien di rawat Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) dr Moewardi, Solo, Jawa Tengah, viral di media sosial (medsos).

Kemendagri Pastikan Timsel KPU dan Bawaslu Bekerja Independen
Indonesia
Kemendagri Pastikan Timsel KPU dan Bawaslu Bekerja Independen

Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) memastikan, tim seleksi yang telah dibentuk akan bekerja secara independen.

Minat Belanja Naik Saat Lebaran, Inflasi 0,32 Persen
Indonesia
Minat Belanja Naik Saat Lebaran, Inflasi 0,32 Persen

Berdasarkan komoditas, kenaikan harga yang menjadi pemicu inflasi antara lain daging ayam ras, ikan segar, jeruk, minyak goreng, daging sapi, dan ayam hidup.

33 RS Darurat dan Tempat Isolasi COVID-19 Dibangun dari Medan hingga Bali
Indonesia
33 RS Darurat dan Tempat Isolasi COVID-19 Dibangun dari Medan hingga Bali

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat tengah menyiapkan rumah sakit darurat COVID-19 dan tempat isolasi di 33 titik lokasi.

KPK Didesak Usut Dugaan Penyaluran Bansos untuk Kampanye di Sumbawa
Indonesia
KPK Didesak Usut Dugaan Penyaluran Bansos untuk Kampanye di Sumbawa

"Bisa saja KPK memprosesnya sebagai dugaan korupsi. Tergantung KPK mau atau tidak," terang Koordinator MAKI, Boyamin Saiman

Pesepeda Diminta Punya Rasa Saling Memiliki, Anies Enggak Usah Bikin Lintasan Baru
Indonesia
Pesepeda Diminta Punya Rasa Saling Memiliki, Anies Enggak Usah Bikin Lintasan Baru

Pemerintah DKI tak mengistimewakan sepeda roadbike atau sepeda balap

Eks Bupati Kukar Rita Widyasari Akui Kenal AKP Robin dari Azis Syamsuddin
Indonesia
Eks Bupati Kukar Rita Widyasari Akui Kenal AKP Robin dari Azis Syamsuddin

Mantan Bupati Kutai Kartanegara (Kukar) Rita Widyasari mengakui mengenal mantan penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) AKP Stepanus Robin Pattuju dari eks Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin.

Puan Perintahkan Para Politisi Senayan Segera Bahas RUU Prioritas
Indonesia
Puan Perintahkan Para Politisi Senayan Segera Bahas RUU Prioritas

Setidaknya ada 33 RUU yang masuk dalam daftar program legislasi nasional (prolegnas) prioritas 2021. RUU itu merupakan usulan dari DPR RI, pemerintah, Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI, dan kumulatif terbuka.

Anies Siapkan Sanksi Buat ASN DKI yang Nekat Liburan saat Natal dan Tahun Baru
Indonesia
Anies Siapkan Sanksi Buat ASN DKI yang Nekat Liburan saat Natal dan Tahun Baru

Anies pun telah menerbitkan Intruksi Gubernur (Ingub) No 64 Tahun 2020 tentang pelaksanaan pengendalian kegiatan masyarakat dalam pencegahan COVID-19 di Masa Libur Hari Raya Natal dan Tahun Baru 2021.