Anggota Pansus Parkir DPRD DKI Soroti Pungli di Jalan Sabang

Ananda Dimas PrasetyaAnanda Dimas Prasetya - Jumat, 25 April 2025
Anggota Pansus Parkir DPRD DKI Soroti Pungli di Jalan Sabang

Petugas Dishub dan Satpol PP Jakarta Pusat tertibkan kendaraan yang parkir liar. (Foto: Dok. Pemkot Jakarta Pusat).

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Anggota Panitia Khusus (Pansus) Perparkiran DPRD DKI Jakarta dari Fraksi PSI, Francine Widjojo, menyorot kondisi mesin Terminal Parkir Elektronik (TPE) yang rusak di sejumlah wilayah Jakarta.

Hal itu ia ungkap saat rapat dengan Dinas Perhubungan (Dishub) DKI Jakarta di DPRD DKI Jakarta. Francine mengulangi pemaparan dari Unit Pengelola (UP) Perparkiran Dishub DKI Jakarta yang menunjukkan bahwa lebih dari setengah mesin TPE di DKI Jakarta berada dalam keadaan rusak.

"Terkait dengan TPE, dari paparannya ini kita bisa lihat yang non aktif itu 137 dari 201 atau 68,1 persen. Ini angka yang luar biasa besar sekali," kata Francine, yang dikutip Jumat (25/4).

Ia mempertanyakan pihak Dishub DKI Jakarta mengenai pertanggungjawabannya. Sebab, nilai mesinnya tidak bisa dibilang murah dan dibeli menggunakan pajak yang dipungut dari warga.

"Lalu apakah tidak ada pemeliharaan, perawatan, dan perbaikannya. Apakah tidak ada pertanggungjawabannya. Karena ini kan aset yang nilainya mahal sekali ya," tuturnya.

Baca juga:

Dewan PSI DKI Tolak Penarikan Tarif Parkir di Kantor Kelurahan hingga Wali Kota

Francine juga heran mengapa ia tidak pernah diminta menggunakan mesin-mesin TPE ketika parkir di Jalan Sabang yang letaknya tidak jauh dari DPRD DKI Jakarta oleh para petugas parkir.

Malahan, Francine mengaku ia dikenai tarif yang tidak semestinya oleh para petugas yang berusaha mengubah-ubah durasi parkirnya supaya ongkosnya bisa menjadi lebih mahal.

"Di Sabang setahu saya ada mesin TPE tapi sampai saat ini saya belum pernah diminta untuk menggunakan TPE itu oleh juru parkirnya. Malah, juru parkirnya ini pakai tarif coba-coba. Jadi coba-coba dilebihin waktunya 1-2 jam oleh tukang parkirnya," paparnya.

Baca juga:

Atasi Parkir Liar, Pramono Bakal Perbaiki Sistem Bukan Kompromi dengan Ormas

Ia mengatakan bahwa para petugas baru menagih tarif yang sesuai setelah ditunjukkan foto dengan fitur waktu pengambilan gambar sebagai bukti.

"Kebetulan saya pas foto, saya parkir jam sekian. Jadi saya harus nunjukkin bukti dulu kepada juru parkir yang pakai seragam biru Baru kemudian direvisi tarif parkirnya," ucapnya.

Francine meminta Dinas Perhubungan (Dishub) DKI Jakarta menertibkan oknum jukir nakal.

"Jadi tarif parkir coba-coba ini justru dari petugas parkir yang berseragam. Dishub harus menindak tegas juru parkir coba-coba itu," tutupnya. (Asp)

#Tarif Parkir #DPRD DKI Jakarta #Dishub DKI Jakarta
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
Rute Alternatif Hindari Titik-Titik Demo Hari Ini Biar Perjalanan Pulang Kantor dan Beraktivitas Lancar
Terjebak macet karena unjuk rasa? Cek daftar lengkap rute alternatif demo Jakarta hari ini dari Dishub DKI untuk kawasan Monas, Bundaran HI, hingga DPR.
Angga Yudha Pratama - Selasa, 10 November 2026
Rute Alternatif Hindari Titik-Titik Demo Hari Ini Biar Perjalanan Pulang Kantor dan Beraktivitas Lancar
Indonesia
Tiket Ancol Diusulkan Gratis untuk Warga Jakarta, DPRD DKI Buka Suara
Tiket masuk Ancol kini diusulkan gratis. DPRD DKI Jakarta pun buka suara perihal usulan tersebut.
Soffi Amira - Selasa, 27 Oktober 2026
Tiket Ancol Diusulkan Gratis untuk Warga Jakarta, DPRD DKI Buka Suara
Indonesia
3 Stasiun LRT Jakarta Belum Layani Penumpang, Dishub: Secepatnya Digunakan
Tiga stasiun LRT Jakarta rute Kelapa Gading-Manggarai belum melayani penumpang. Dishub DKI menyebut operasional akan dilakukan secepatnya.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 07 Oktober 2026
3 Stasiun LRT Jakarta Belum Layani Penumpang, Dishub: Secepatnya Digunakan
Indonesia
DPRD DKI Lobi DPR soal UU DKJ, Minta 106 Kursi Dipertahankan
Usul tersebut bukan untuk menambah jumlah anggota DPRD dari 106 menjadi 180–220 kursi, melainkan untuk memastikan 106 saat ini tetap dapat dipertahankan.
Dwi Astarini - Sabtu, 03 Oktober 2026
DPRD DKI Lobi DPR soal UU DKJ, Minta 106 Kursi Dipertahankan
Indonesia
Pemprov DKI Ajukan Dana Cadangan Daerah, Antisipasi Bayar Obligasi Daerah Jatuh Tempo
Jakarta mengajukan pembentukan dana cadangan daerah untuk memperkuat kapasitas fiskal sekaligus menjamin ketersediaan anggaran pembangunan Ibu Kota.
Dwi Astarini - Jumat, 02 Oktober 2026
Pemprov DKI Ajukan Dana Cadangan Daerah, Antisipasi Bayar Obligasi Daerah Jatuh Tempo
Indonesia
Banyak Warga Tak Lagi Terima Bansos, DPRD DKI Soroti Perubahan Data Desil
DPRD DKI Jakarta meminta pengelolaan data desil dikembalikan kepada Pemprov DKI setelah perubahan pemeringkatan berdampak pada bansos dan KJP.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 30 September 2026
Banyak Warga Tak Lagi Terima Bansos, DPRD DKI Soroti Perubahan Data Desil
Indonesia
Tarif Transjakarta dan Transjabodetabek Bakal Disesuaikan, DPRD DKI Buka Suara
Tarif Transjakarta dan Transjabodetabek akan disesuaikan mulai 1 Januari 2027. DPRD DKI masih mengkaji besaran tarif baru.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 30 September 2026
Tarif Transjakarta dan Transjabodetabek Bakal Disesuaikan, DPRD DKI Buka Suara
Indonesia
Indonesia vs Singapura di GBK, Cek Rute Alternatif dan Lokasi Parkir yang Disiapkan
Dishub DKI menyiagakan 80 petugas dan 10 kantong parkir saat Indonesia vs Singapura di GBK. Simak rute alternatif dan kapasitas parkirnya.
Ananda Dimas Prasetya - Jumat, 25 September 2026
Indonesia vs Singapura di GBK, Cek Rute Alternatif dan Lokasi Parkir yang Disiapkan
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA]: Aturan Baru, Tarif Parkir di Jakarta Rp 60 Ribu Per Jam
Beredar unggahan yang menyebut tarif parkir mobil di Jakarta kini menjadi Rp 60 ribu per jam. Cek kebenaran informasinya.
Ananda Dimas Prasetya - Kamis, 24 September 2026
[HOAKS atau FAKTA]: Aturan Baru, Tarif Parkir di Jakarta Rp 60 Ribu Per Jam
Indonesia
Pedagang Tradisional Jakarta Kesulitan Hadapi E-Commerce, DPRD Minta DPPKUKM dan Pasar Jaya Berkolaborasi
DPRD DKI menyoroti kesulitan pedagang tradisional Jakarta bersaing dengan e-commerce dan meminta DPPKUKM serta Pasar Jaya berkolaborasi.
Ananda Dimas Prasetya - Sabtu, 19 September 2026
Pedagang Tradisional Jakarta Kesulitan Hadapi E-Commerce, DPRD Minta DPPKUKM dan Pasar Jaya Berkolaborasi
Bagikan