Anggota Ombudsman Heran KPK Pertanyakan Wewenang Saat Respons Laporan Endar nggota Ombudsman RI Robert Na Endi Jaweng (kiri) saat memberikan keterangan pers di Gedung Ombudsman RI, Jakarta, Selasa (30/5). ANTARA/Fath Putra Mulya

MerahPutih.com - Ombudsman RI menyesalkan sikap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang tidak kooperatif dalam menjalani proses pemeriksaan terkait pencopotan Brigjen Endar Priantoro dari jabatan Direktur Penyelidikan KPK.

Sebab, Ombudsman telah dua kali melayangkan surat pemanggilan kepada Ketua KPK Firli Bahuri dan Sekjen KPK Cahya Harefa. Namun, KPK justru melayangkan surat yang balik mempertanyakan kewenangan Ombudsman dalam menindaklanjuti laporan Brigjen Endar.

Baca Juga

Ombudsman Buka Opsi Panggil Paksa Firli Bahuri Cs Jika Mangkir di Pemanggilan Ketiga

“Intinya adalah KPK secara kelembagaan tidak dapat memenuhi permintaan tersebut dengan sejumlah alasan yang intinya itu mempertanyakan menolak untuk tidak mengatakan kasus ini bagian dari pengaduan di Ombudsman,” kata Anggota Ombudsman RI Robert Na Endi Jaweng di kantor Ombudsman RI, Jakarta, Selasa (30/5).

Baca Juga

KPK Sudah Tangkap 371 Koruptor Berlatar Pengusaha dan Berpendidikan Tinggi

Robert merasa heran atas sikap KPK yang mempertanyakan kewenangan Ombudsman. Apalagi, alih-alih bersedia menghadiri pemeriksaan, justru KPK mengingatkan Ombudsman agar menghindari penyalagunaan kewenangan.

“Ini lebih luar biasa lagi, ada lembaga yang menguliahi kami (Ombudsman) yang sudah bertahun-tahun bekerja dengan ketentuan yang ada,” ucap Robert.

Robert menegaskan, pihaknya akan sangat serius menanggapi sikap tidak kooperatif dari KPK. Dia menyebut, Ombudsman punya tiga opsi termasuk memanggil paksa Firli Bahuri dan kawan-kawan.

“Ombudsman sangat serius, bisa dicatat, Ombudsman sangat serius untuk merespons sikap dari KPK,” tegasnya.

Menurut Robert, Ombudsman akan tetap menjaga adab hubungan antarlembaga dalam memproses laporan dugaan maladministrasi pencopotan Brigjen Endar.

“Kami akan melanjutkan proses dengan pilihan-pilihan sesuai dengan kewenangan yang ada di Ombudsman dan tetap akan menjaga adab hubungan antarlembaga," pungkasnya. (Pon)

Baca Juga

Jokowi Perintahkan Kapolri Tindak Tegas Kejahatan TPPO, Tidak Ada Beking-beking

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Richard Eliezer Sebut Sambo Taruh Senjata di Tangan Kiri Yosua Setelah Penembakan
Indonesia
Richard Eliezer Sebut Sambo Taruh Senjata di Tangan Kiri Yosua Setelah Penembakan

Terdakwa kasus pembunuhan Brigadir Yosua Hutabarat, Bharada Richard Eliezer mengungkapkan kesaksiannya di sidang Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Kamis (5/1).

Penuhi Ketersediaan Migor di Dalam Negeri, Asparindo Gandeng Perusahaan Malaysia
Indonesia
Penuhi Ketersediaan Migor di Dalam Negeri, Asparindo Gandeng Perusahaan Malaysia

"Melalui rencana kerja sama ini, kami berupaya membantu pemerintah turut mengatasi kelangkaan minyak yang sering terjadi di Indonesia. Kami juga berkomitmen mendukung penggunaan energi bahan bakar nonfosil," kata Joko

PSI Sebut Anies Tak Bertanggung Jawab Ungkap Hasil Audit Formula E
Indonesia
PSI Sebut Anies Tak Bertanggung Jawab Ungkap Hasil Audit Formula E

Anies Baswedan dianggap tak bertanggung jawab atas penyelenggaraan Formula E yang digelar pada 4 Juni 2022 lalu.

Respons Waketum Perindo soal Usulan Prabowo jadi Cawapres Anies
Indonesia
Respons Waketum Perindo soal Usulan Prabowo jadi Cawapres Anies

"Tidak etis, masa Waketum NasDem Pak Ahmad Ali meminta Pak Probowo Subianto selaku Ketua Umum Gerindra untuk menjadi pendamping Anies sebagai cawapres," ujar Boyke

Indonesia Berharap Kedamaian dan Harmoni di Semenanjung Korea
Indonesia
Indonesia Berharap Kedamaian dan Harmoni di Semenanjung Korea

Momentum hubungan 50 tahun Indonesia-Korsel tahun ini, diharapkan kian meningkatkan dan mengeratkan hubungan kedua negara.

Anggota DPR Minta Erick Thohir Mundur kalau Tak Mampu Urus Pertamina
Indonesia
Anggota DPR Minta Erick Thohir Mundur kalau Tak Mampu Urus Pertamina

Langkah tegas yang diambil oleh Erick Thohir tidak boleh hanya berhenti dengan mencopot Dedi Sunardi.

Menkes Bakal Lobi WHO untuk Hentikan Status Pandemi COVID-19 di Indonesia
Indonesia
Menkes Bakal Lobi WHO untuk Hentikan Status Pandemi COVID-19 di Indonesia

Keberhasilan pemerintah terbukti dari melandainya kasus wabah virus corona harian di tanah air.

Isu Reshuffle Mencuat, Menteri dari NasDem Berpeluang Dicopot
Indonesia
Isu Reshuffle Mencuat, Menteri dari NasDem Berpeluang Dicopot

Rabu 1 Februari 2023 yang bertepatan dengan Rabu Pon. Presiden Jokowi kerap menjadikan Rabu pon sebagai patokan tanggalan untuk melakukan perombakan kabinet.

KPK Tahan Hakim Agung Gazalba Saleh
Indonesia
KPK Tahan Hakim Agung Gazalba Saleh

Gazalba bakal ditahan untuk 20 hari pertama, mulai dari 8 Desember sampai 27 Desember 2022. Gazalba ditahan di Rutan KPK pada Pomdam Jaya Guntur.

5 Titik Ruas Tol Jakarta - Cikampek dalam Perbaikan hingga Selasa (27/9)
Indonesia
5 Titik Ruas Tol Jakarta - Cikampek dalam Perbaikan hingga Selasa (27/9)

PT Jasamarga Transjawa Tol (JTT) kembali melakukan pekerjaan perbaikan jalan dan jembatan di Tol Jakarta-Cikampek di Jawa Barat mulai Jumat (23/9) petang.