Anggota Komisi XI DPR: Ketua OJK Harus Berkarakter Calon Ketua Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Sigit Pramono bersiap menyampaikan paparan saat uji kepatutan dan kelayakan calon Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK). (ANTARA FOTO/M Agung Raj

Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang bakal dipilih oleh DPR harus benar-benar memiliki pola kepemimpinan yang berkarakter, kata Anggota Komisi IX DPR RI Mukhamad Misbakhun.

Misbakhun dalam rilis, di Jakarta, Selasa, menyatakan OJK harus diketuai dengan pola kepemimpinan yang berkarakter antara lain karena pentingnya keberadaan peran lembaga tersebut dalam rangka mengawasi sektor keuangan di Tanah Air.

Politisi Partai Golkar itu juga mengingatkan bahwa banyak pekerjaan yang dilakukan OJK itu dalam aspek mikroprudensial sektor keuangan sehingga perlu dipimpin sosok yang kredibel.

Sebelumnnya, Anggota Komisi XI DPR Ecky Awal Mucharam menyatakan, Otoritas Jasa Keuangan harus benar-benar dapat menjamin stabilitas sistem keuangan nasional sehingga krisis moneter yang dipicu sektor perbankan pada tahun 1997/1998 tidak terjadi lagi pada masa mendatang.

"OJK harus menjaga aspek kehati-hatian di sektor keuangan yang sangat rentan terhadap goncangan krisis maupun terjadinya moral hazard dari pelaku industri," kata Ecky.

Politisi Partai Keadilan Sejahtera itu juga menginginkan agar OJK harus bisa menumbuhkembangkan industri baik perbankan maupun industri keuangan nonbank, sehingga fungsi pelayanan terhadap industri keuangan juga harus baik.

OJK, ujar dia, harus memiliki standard dan budaya korporat yang melayani industri keuangan sebagai mitra. Industri keuangan juga harus didorong dan didukung untuk memperdalam pasar keuangan serta menguatkan inklusi ekonomi.

"Harapannya dengan kedua hal di atas maka sektor keuangan kita akan tubuh secara stabil dan dinamis. Ibaratnya rem dan gas dua-duanya harus jalan. Sehingga sektor keuangan menjadi tuan rumah di negeri sendiri," paparnya.

Dia juga menyoroti pentingnya perlindungan dan edukasi konsumen, baik yang sudah ada di dalam sistem terlebih lagi yang masih di luar sistem, sehingga fenomena seperti investasi bodong juga bisa diberantas.

Untuk itu, OJK dinilai juga seharusnya bisa lebih proaktif melakukan langkah-langkah pencegahan sebelum bencana investasi bodong yang merugikan banyak warga terjadi.

"Sungguh ironis karena di satu sisi modal dalam negeri masih minim di pasar modal, namun justru banyak uang masyarakat menyangkut di investasi bodong," tuturnya.

Ecky juga menginginkan industri keuangan syariah di Tanah Air juga harus dikembangkan dengan serius, karena terbukti perbankan syariah adalah industri keuangan yang paling stabil dan tahan krisis, belajar dari krisis di 1997-98 juga krisis 2008.

Sumber: ANTARA

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
5 Pemain Kunci Pembangkit Kepercayaan Diri Timnas Maroko
Indonesia
5 Pemain Kunci Pembangkit Kepercayaan Diri Timnas Maroko

Timnas Maroko bakal berebut tiket laga puncak melawan Prancis, semifinal Piala Dunia 2022 di Al Bayt Stadium, Kamis (15/12) dini hari.

PPATK Blokir Rekening Gubernur Papua Lukas Enembe
Indonesia
PPATK Blokir Rekening Gubernur Papua Lukas Enembe

Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) telah memblokir rekening Lukas Enembe.

Biden dan PM Jepang Sudah di Bali
Dunia
Biden dan PM Jepang Sudah di Bali

Kehadiran 17 pemimpin G-20 (termasuk Indonesia) ditambah 9 dari 10 negara undangan dan pemimpin 10 Organisasi Internasional merupakan tingkat kehadiran yang sangat tinggi.

Kemenhub akan Buka Kembali Pendaftaran Mudik Gratis Jalur Darat
Indonesia
Kemenhub akan Buka Kembali Pendaftaran Mudik Gratis Jalur Darat

Kementerian Perhubungan (Kemenhub) menyatakan pendaftaran mudik gratis jalur darat yang mengangkut penumpang dengan bus dan sepeda motor dengan truk kemungkinan bakal dibuka kembali.

Mantan Wakapolri Beri Kesaksian Ringankan Hendra Kurniawan dan Agus Nurpatria
Indonesia
Mantan Wakapolri Beri Kesaksian Ringankan Hendra Kurniawan dan Agus Nurpatria

Persidangan kedua terdakwa tersebut diagendakan menghadirkan ahli dan saksi meringankan yang dihadirkan dari pihak penasihat hukum mereka.

Indonesia Berkomitmen Tingkatkan Kerja Sama Investasi dengan Tiongkok
Indonesia
Indonesia Berkomitmen Tingkatkan Kerja Sama Investasi dengan Tiongkok

Indonesia membahas pentingnya penguatan kerja sama perdagangan dan investasi dengan Tiongkok dalam JCBC ke-4.

Pemerintah Diminta Bersiap Hadapi Krisis Pertalite
Indonesia
Pemerintah Diminta Bersiap Hadapi Krisis Pertalite

Ketua DPR RI, Puan Maharani pun mengingatkan pemerintah agar menyiapkan diri menghadapi krisis pertalite. BBM bersubsidi ini sudah membebani APBN dan perlu rencana cadangan (contingency plan) dalam penyalurannya.

LPSK Sebut Istri Ferdy Sambo Kurang Kooperatif
Indonesia
LPSK Sebut Istri Ferdy Sambo Kurang Kooperatif

Dalam dua pertemuan tersebut, LPSK menilai Istri Ferdy Sambo kurang kooperatif dalam memberikan keterangan.

Sepak Bola Ajang Pemersatu Bangsa Harus Merenggut Banyak Korban Jiwa
Indonesia
Sepak Bola Ajang Pemersatu Bangsa Harus Merenggut Banyak Korban Jiwa

Tragedi seperti ini tentunya akan merugikan banyak pihak. Peristiwa ini bisa menjadi cambuk dan pembelajaran bagi semua pihak agar bisa berbenah.

Baleg DPR Gelar Rapat Pleno RUU TPKS Siang Ini
Indonesia
Baleg DPR Gelar Rapat Pleno RUU TPKS Siang Ini

Badan Legislasi (Baleg) DPR RI akan menggelar rapat pleno terkait Rancangan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (RUU TPKS), pada Rabu (6/4) siang sekitar pukul 13.00 WIB.