Anggota Komisi III Minta Tak Semua Pasal di RKHUP Dibahas Ulang Arsul Sani. (Foto: MP/Fadhli)

Merahputih.com - Anggota Komisi III DPR, Arsul Sani menyarankan agar tidak semua pasal di dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) dibahas ulang. Namun, cukup beberapa pasal saja yang dinilai kontroversial dan menjadi perdebatan di publik.

"Harus disepakati antara Komisi III DPR dan pemerintah, hemat saya tidak perlu (semua pasal dibahas) kecuali 14-16 pasal yang ramai dan mendapatkan sorotan di masyarakat," kata Arsul di Jakarta, Kamis (10/6).

Baca Juga:

DPR Kembali Dikritik karena Bahas Percepatan RKUHP saat Pandemi COVID-19

Ia menilai tidak perlu semua pasal yang ada di RKUHP dibahas satu per satu karena dikhawatirkan tidak akan selesai dibahas di DPR.

Menurut dia, pasal-pasal di RKUHP yang sebelumnya sudah disepakati di Komisi III DPR periode 2014-2019 tidak perlu dibahas kembali.

 Wakil Ketua Umum DPP PPP Arsul Sani . (Foto: Antara)
Wakil Ketua Umum DPP PPP Arsul Sani . (Foto: Antara)

"Pasal-pasal yang sudah disepakati, sepakati saja karena fraksi-fraksi masih tetap," beber dia.

Ia menyebutkan ada 14-16 pasal yang masih menjadi perdebatan di publik sehingga perlu dibahas bersama karena menyangkut politik hukum.

Baca Juga:

Sah! RKUHP Masuk Prolegnas Prioritas 2021

Politikus PPP itu menjelaskan bahwa politik hukum tersebut artinya apakah pasal-pasal tersebut harus ada atau tidak misalnya terkait dengan pasal penghinaan presiden-wakil presiden dan perzinaan (kumpul kebo).

"Kalau politik hukum sepakat tetap ada, lalu bicara substansi pengaturan, ketika itu selesai, formulanya (redaksional) urusan ahli bahasa dan ahli hukum," katanya. (*)

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Bareskrim Bongkar Penyelundupan Narkoba dari Malaysia, Dikendalikan Tahanan
Indonesia
Bareskrim Bongkar Penyelundupan Narkoba dari Malaysia, Dikendalikan Tahanan

Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri membongkar penyelundupan narkotika jaringan Malaysia-Indonesia.

MPR Sebut Rencana Penghapusan Pendidikan Pancasila Coreng Wajah Jokowi
Indonesia
MPR Sebut Rencana Penghapusan Pendidikan Pancasila Coreng Wajah Jokowi

Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Ahmad Basarah Mendesak Pemerintah terutama Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan untuk merevisi Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 57 Tahun 2021 Tentang Standar Nasional Pendidikan.

Terlibat Prostitusi Online, Belasan Anak di Bawah Umur Ditangkap
Indonesia
Terlibat Prostitusi Online, Belasan Anak di Bawah Umur Ditangkap

Polda Metro Jaya membongkar kegiatan maksiat berupa prostitusi online saat bulan Ramadan. Sindikat ini melibatkan anak di bawah umur.

Anies Jelaskan Penggunaan Dana PEN untuk Pembangunan TIM dan Stadion Persija
Indonesia
Anies Jelaskan Penggunaan Dana PEN untuk Pembangunan TIM dan Stadion Persija

Menurut Anies, pinjaman dana PEN yang sudah cair Rp3,26 Triliun dari BUMN itu memang dikhususkan untuk pembangunan infrastruktur yang terancam mangkrak akibat wabah corona.

Jumlah Kasus COVID-19 Tembus 180 Ribu, Lonjakan akibat Libur Panjang
Indonesia
Jumlah Kasus COVID-19 Tembus 180 Ribu, Lonjakan akibat Libur Panjang

Jumlah kasus virus Corona COVID-19 pada Rabu (2/9) bertambah 3.075 kasus.

Ahok Pertimbangkan Cabut Laporan Pelaku Fans Veronica Tan yang Hina Keluarganya
Indonesia
Ahok Pertimbangkan Cabut Laporan Pelaku Fans Veronica Tan yang Hina Keluarganya

Komisaris Utama PT Pertamina, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) berencana mencabut laporan pencemaran nama baik yang dibuatnya di Polda Metro Jaya.

Enggak Ada Mic di Meja Dewan, PSI: Apakah Ini Settingan?
Indonesia
PBNU Desak PBB Investigasi Ledakan Dahsyat di Beirut
Indonesia
PBNU Desak PBB Investigasi Ledakan Dahsyat di Beirut

"Mendorong komunitas Internasional dan khususnya PBB untuk melakukan upaya investigatif dalam persoalan ini," kata Helmy

Malang Diguncang Gempa, Getarannya Terasa Sampai Surabaya, Banyuwangi dan Denpasar
Indonesia
Malang Diguncang Gempa, Getarannya Terasa Sampai Surabaya, Banyuwangi dan Denpasar

Gempa bumi berkekuatan Magnitudo 6.7 mengguncang Kabupaten Malang, Jawa Timur, Sabtu (10/4) siang, sekitar pukul 14:00 WIB.

Kehamilan Tidak Dikehendaki Meningkat, BKKBN Pantau Akses Kesehatan
Indonesia
Kehamilan Tidak Dikehendaki Meningkat, BKKBN Pantau Akses Kesehatan

Sebelum pandemi COVID-19, angka kehamilan yang belum atau tidak dikehendaki tersebut 17,5 persen.