Anggota Komisi III Minta Tak Semua Pasal di RKHUP Dibahas Ulang Arsul Sani. (Foto: MP/Fadhli)

Merahputih.com - Anggota Komisi III DPR, Arsul Sani menyarankan agar tidak semua pasal di dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) dibahas ulang. Namun, cukup beberapa pasal saja yang dinilai kontroversial dan menjadi perdebatan di publik.

"Harus disepakati antara Komisi III DPR dan pemerintah, hemat saya tidak perlu (semua pasal dibahas) kecuali 14-16 pasal yang ramai dan mendapatkan sorotan di masyarakat," kata Arsul di Jakarta, Kamis (10/6).

Baca Juga:

DPR Kembali Dikritik karena Bahas Percepatan RKUHP saat Pandemi COVID-19

Ia menilai tidak perlu semua pasal yang ada di RKUHP dibahas satu per satu karena dikhawatirkan tidak akan selesai dibahas di DPR.

Menurut dia, pasal-pasal di RKUHP yang sebelumnya sudah disepakati di Komisi III DPR periode 2014-2019 tidak perlu dibahas kembali.

 Wakil Ketua Umum DPP PPP Arsul Sani . (Foto: Antara)
Wakil Ketua Umum DPP PPP Arsul Sani . (Foto: Antara)

"Pasal-pasal yang sudah disepakati, sepakati saja karena fraksi-fraksi masih tetap," beber dia.

Ia menyebutkan ada 14-16 pasal yang masih menjadi perdebatan di publik sehingga perlu dibahas bersama karena menyangkut politik hukum.

Baca Juga:

Sah! RKUHP Masuk Prolegnas Prioritas 2021

Politikus PPP itu menjelaskan bahwa politik hukum tersebut artinya apakah pasal-pasal tersebut harus ada atau tidak misalnya terkait dengan pasal penghinaan presiden-wakil presiden dan perzinaan (kumpul kebo).

"Kalau politik hukum sepakat tetap ada, lalu bicara substansi pengaturan, ketika itu selesai, formulanya (redaksional) urusan ahli bahasa dan ahli hukum," katanya. (*)

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Wakil Ketua KPK Ngaku Ditanya Komnas HAM Soal Isu Taliban
Indonesia
Wakil Ketua KPK Ngaku Ditanya Komnas HAM Soal Isu Taliban

Nurul Ghufron telah memberikan klarifikasi kepada Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) terkait proses tes wawasan kebangsaan (TWK).

Saksi Ungkap Kesaktian Matheus Joko Tangani Proyek Kemensos
Indonesia
Saksi Ungkap Kesaktian Matheus Joko Tangani Proyek Kemensos

Direktur PT. Hamonangan Sude, Rajif Bachtiar Amin mengungkapkan soal kesaktian terdakwa Harry Van Sidabukke. Selain Harry, Matheus Joko disebut juga punya kesaktian sebanding.

Kejagung Usut Pemalsuan Paspor Buron Pembalakan Liar Adelin Lis
Indonesia
Kejagung Usut Pemalsuan Paspor Buron Pembalakan Liar Adelin Lis

Mahkamah Agung menjatuhkan hukum kepada Adelin pidana 10 tahun penjara, denda Rp 1 miliar subsider enam bulan, dan uang pengganti Rp199,8 miliar dan reboisasi USD 2,938 juta.

 Deretan Klaim 'Palsu' Terakhir Trump Beberapa Jam Sebelum Turun Jabatan
Indonesia
Deretan Klaim 'Palsu' Terakhir Trump Beberapa Jam Sebelum Turun Jabatan

Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump kembali membuat klaim palsu

Firli Bahuri Cs Akan Penuhi Panggilan Komnas HAM
Indonesia
Firli Bahuri Cs Akan Penuhi Panggilan Komnas HAM

Komnas HAM menyatakan telah menerima Kepala Biro Hukum dan Plt Kepala Bagian Litigasi KPK pada Senin (14/6) kemarin.

Bantu Loloskan WNI dari India Tanpa Karantina, Tiga Orang Ditangkap
Indonesia
Bantu Loloskan WNI dari India Tanpa Karantina, Tiga Orang Ditangkap

Polda Metro Jaya menangkap tiga orang yang terlibat dalam pemulangan seorang WNI dari India tanpa melalui proses karantina.

Momentum HUT DKI Ke-494, Ketua DPRD Dorong Ali Sadikin Jadi Pahlawan Nasional
Indonesia
Momentum HUT DKI Ke-494, Ketua DPRD Dorong Ali Sadikin Jadi Pahlawan Nasional

Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi mengusulkan kembali gelar pahlawan kepada mantan Gubernur DKI Jakarta Ali Sadikin.

Polisi Berencana Interview Ayu Ting-Ting Hari Ini
Indonesia
Polisi Berencana Interview Ayu Ting-Ting Hari Ini

Ayu melaporkan akun Instagram @gundik_empaeng ke Polda Metro Jaya, pada Jumat (20/8)

DPR Dorong GeNose Bisa Dipakai di Puskesmas dan Rumah Sakit
Indonesia
DPR Dorong GeNose Bisa Dipakai di Puskesmas dan Rumah Sakit

Komisi IX Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI mendorong agar GeNose C19 sebagai alat kesehatan untuk deteksi dini COVID-19 bisa digunakan di setiap fasilitas kesehatan seperti puskesmas dan rumah sakit di seluruh Indonesia.

Ribuan Aparat Jaga Ketat Sidang Putusan Rizieq Shihab di PN Jaktim
Indonesia
Ribuan Aparat Jaga Ketat Sidang Putusan Rizieq Shihab di PN Jaktim

"Sekitar 2.800 personel dikerahkan, gabungan dari TNI-Polri," ujar Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Yusri Yunus