Anggota Komisi III DPR Jazilul Fawaid Mangkir dari Pemeriksaan KPK Anggota DPR RI dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Jazilul Fawaid. (Foto: antaranews)

MerahPutih.Com - Anggota Komisi III DPR RI Jazilul Fawaid mangkir dari pemeriksaan penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Sedianya Jazilul akan diperiksa terkait kasus dugaan korupsi proyek pembangunan jalan milik Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) tahun 2016.

Wakil Sekretaris Jenderal Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini sedianya diperiksa dalam kapasitasnya sebagai saksi untuk melengkapi berkas tersangka Komisaris sekaligus Dirut PT Sharleen Raya JECO Group, Hong Artha (HA).

Baca Juga: KPK Periksa Anggota Komisi III DPR Jazilul Fawaid

"Saksi tidak hadir Jazilul Fawaid, yang bersangkutan sedang naik haji. Pemeriksaan akan dijadwalkan ulang," kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah di Gedung KPK, Kuningan, Jakarta, Rabu (14/8).

Ketua Fraksi PKB Jazilul Fawaid
Ketua Fraksi PKB MPR RI, Jazilul Fawaid. (Dok. PBNU/FT02)

Kemarin penyidik juga menjadwalkan pemeriksaan terhadap Anggota DPR RI dari Fraksi PKB, Fathan. Namun Fathan juga mangkir dari pemeriksaan KPK. Lembaga antirasuah juga menjadwalkan ulang pemeriksaan 'anak buah' Muhaimin Iskandar alis Cak Imin itu.

Dalam perkara ini, KPK telah menetapkan Komisaris sekaligus Dirut PT Sharleen Raya JECO Group, Hong Artha John Alfred, sebagai tersangka baru dalam kasus dugaan korupsi proyek pembangunan jalan milik Kementeriaan PUPR.

Hong Artha ditetapkan sebagai tersangka pada 2 Juli 2019, silam. Namun, sejak ditetapkan sebagai tersangka setahun silam, KPK belum melakukan penahanan terhadap Hong Artha.

Hong Artha diduga secara bersama-sama memberikan atau menjanjikan sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara. Janji atau uang yang diberikan tersebut diduga untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang bertentangan dengan jabatannya.

Baca Juga: KPK Periksa Ketua Fraksi PKB Terkait Kasus Suap Taufik Kurniawan

Salah satu penyelenggara yang diduga menerima suap dari Hong Artha yakni, Kepala Badan Pelaksana Jalan Nasional (BPJN) IX Maluku dan Maluku Utara, Amran HI Mustary. Amran diduga menerima uang sebesar Rp8 miliar dan Rp2,6 miliar dari Hong Artha.

Atas perbuatannya, Hong Artha disangka melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a atau huruf b atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 Juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Hong Artha merupakan tersangka ke-12 setelah sebelumnya KPK menetapkan 11 orang lainnya. 11 orang yang dijerat KPK tersebut sudah divonis bersalah dan dijebloskan ke penjara.(Pon)

Baca Juga: Ditunggu, 'Anak Buah' Cak Imin Malah Mangkir dari Pemeriksaan KPK

Kredit : ponco


Eddy Flo

LAINNYA DARI MERAH PUTIH