Anggota DPRD Sebut Holywings Kerap Bikin Masalah Rapat DPRD DKI terkait monitoring dan evaluasi perizinan tempat hiburan di gedung DPRD DKI, Jakarta Pusat, Rabu (29/6). (Foto: MP/Asropih)

MerahPutih.com - Kafe Holywings dianggap kelewatan batas dalam menjalankan usaha. Sebab, selama pembukaannya Holywings kerap menimbulkan masalah.

Menurut anggota Komisi B DPRD DKI Gilbert Simanjuntak, ketika masa pengetatan PSBB, Holywings melakukan pelanggaran aturan prokes yang dibuat Pemerintah DKI guna menekan penyebaran kasus COVID-19. Holywings beroperasi hingga tengah malam dan menimbulkan kerumunan.

Lalu, belum lama ini Bar Holywings berulah lagi promosi minuman beralkohol kontroversial.

Baca Juga:

Wagub DKI Buka Suara soal Nasib Pekerja Holywings usai Izin Usaha Dicabut

Gilber melanjutkan, parahnya lagi, setelah ditelusuri oleh Pemerintah DKI, Holywings dinilai menyalahi aturan yang berlaku, terutama terkait izin penjualan minuman beralkohol.

"Dulu COVID-19 kalian kumpul-kumpul, bukan kali ini kalian bikin masalah," kata Gilbert Simanjuntak saat rapat terkait monitoring dan evaluasi perizinan tempat hiburan (penjelasan kasus Bungkus Night dan Holywings), di gedung DPRD DKI, Jakarta Pusat, Rabu (29/6).

Mestinya, kata Gilbert, Holywings mengambil pelajaran dari kasus lain dalam dugaan penistaan agama.

Baca Juga:

Pemprov DKI Harus Perhatikan Pekerja Holywings

Saking geramnya, Politikus Partai PDI Perjuangan ini mengatakan, bahwa tidak pantas pihak Kafe dan Bar Wolywings ikut hadir dalam rapat di gedung DPRD.

"Sebenarnya anda tidak layak duduk di sini (gedung DPRD). Ini pelecehan," tegasnya.

Menurut Gilbert, persoalan ini pasti akan terus terjadi bukan hanya Kafe dan Bar Holywings, jika Pemerintah DKI Jakarta tak melakukan pengawasan ekstra ketat di tempat hiburan di ibu kota. (Asp)

Baca Juga:

Pemprov DKI Cek Kafe Holywings di Pondok Indah yang Katanya Belum Ditutup

Foto Asropih di gedung dprd dki

Penulis : Asropih Asropih
LAINNYA DARI MERAH PUTIH
PPP Terbuka Diskusi dengan NasDem
Indonesia
PPP Terbuka Diskusi dengan NasDem

"Kami sangat terbuka ya untuk bisa silaturahmi, diskusi, dan berkunjung dengan partai-partai lain. Termasuk NasDem," kata Arwani

Datang ke Tiongkok Tak Lagi Karantina Mulai 8 Januari 2023
Dunia
Datang ke Tiongkok Tak Lagi Karantina Mulai 8 Januari 2023

Komisi Kesehatan Nasional Tiongkok (NHC) akan menghapus kewajiban karantina bagi para pelaku perjalanan internasional.

Gibran soal Ibunya Dihina di Medsos: Kalau Pelaku Minta Maaf Saya Maafkan
Indonesia
Gibran soal Ibunya Dihina di Medsos: Kalau Pelaku Minta Maaf Saya Maafkan

Gibran pun terbuka jika orang itu meminta maaf pada dirinya dan akan memaafkannya.

PDIP Sebut Sistem Proporsional Tertutup Lahirkan Anggota Dewan yang Paham Masalah
Indonesia
PDIP Sebut Sistem Proporsional Tertutup Lahirkan Anggota Dewan yang Paham Masalah

Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto secara tegas menyebut dalam berpolitik kadang harus melawan arus, termasuk menyangkut perdebatan mengenai sistem pemilu proporsional tertutup.

Plt Ketum PPP Dorong Kader Kepala Daerah Jaga Kedaulatan Rakyat
Indonesia
Plt Ketum PPP Dorong Kader Kepala Daerah Jaga Kedaulatan Rakyat

Pelaksana tugas (Plt) Ketua Umum (Ketum) Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Muhammad Mardiono meminta kader sekaligus kepala daerah untuk menjaga kedaulatan rakyat.

Indonesia Ambil Alih Pengelolaan Ruang Udara Kepulauan Riau dan Natuna dari Singapura
Indonesia
Indonesia Ambil Alih Pengelolaan Ruang Udara Kepulauan Riau dan Natuna dari Singapura

Presiden Joko Widodo resmi meneken Peraturan Presiden (Perpres) tentang pengesahan perjanjian Flight Information Region (FIR) Indonesia dan Singapura

KPK Minta Presiden Segera Usulkan Calon Pengganti Lili Pintauli
Indonesia
KPK Minta Presiden Segera Usulkan Calon Pengganti Lili Pintauli

KPK berharap Presiden Joko Widodo segera mengusulkan nama calon pengganti mantan Wakil Ketua KPK Lili Pintauli Siregar kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.

Mahfud MD Ungkap Ada Transaksi Mencurigakan Rp 300 Triliun di Ditjen Pajak dan Bea Cukai
Indonesia
Mahfud MD Ungkap Ada Transaksi Mencurigakan Rp 300 Triliun di Ditjen Pajak dan Bea Cukai

Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD mengungkapkan adanya temuan transaksi mencurigakan di lingkungan Kementerian Keuangan senilai Rp 300 triliun.

Polda Metro Jaya Lakukan Pengamanan Tempat Salat Ied dan Pemotongan Hewan di Jakarta
Indonesia
Polda Metro Jaya Lakukan Pengamanan Tempat Salat Ied dan Pemotongan Hewan di Jakarta

Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes, Endra Zulpan menegaskan, akan melakukan pengamanan kegiatan pengamanan di tempat ibadah dan tempat pemotongan hewan.

LaNyalla: Wacana Penundaan Pemilu Bikin Skor Potensi Kemarahan Publik Meningkat
Indonesia
LaNyalla: Wacana Penundaan Pemilu Bikin Skor Potensi Kemarahan Publik Meningkat

Berdasarkan analisa Big Data yang DPD, kecenderungan masyarakat senang dengan deklarasi Jokowi 3 periode turun dari 28 persen menjadi 23 persen.