Anggota DPRD Nilai Gengsi Jadi Alasan Anies Banding soal Kali Mampang Petugas menggunakan alat berat saat mengeruk tanah dan lumpur di Kali Mampang, Jakarta, Senin (21/2/2022). ANTARA FOTO/Reno Esnir/YU

MerahPutih.com - Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta mengajukan banding ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta atas hukuman mengeruk Kali Mampang.

Anggota DPRD DKI Jakarta Syarif menilai gengsi menjadi penyebab utama DKI mengajukan banding. Menurut dia, esensi dari gugatan warga itu adalah menuntut dilakukan penanganan banjir yang merupakan program Pemprov DKI yang bahkan sudah dijalankan.

Baca Juga

Alasan Anies Banding ke PTUN Jakarta Terkait Keruk Kali Mampang

"(Banding itu) Akhirnya apa? Yang dicari benar dan salah, di atas benar dan salah itu ada namanya gengsi, (karena) 'gue kalah nih!'," ujar Syarif di Jakarta, Rabu (9/3).

Sekretaris Komisi D DPRD DKI Jakarta ini mengungkapkan pernah meminta Anies secara langsung agar tidak mengajukan banding atas putusan PTUN itu. Tetapi, jajaran Pemprov DKI Jakarta tetap mengajukan banding.

Tetapi, kata Syarif, keputusan banding tersebut bisa jadi bukan keputusan Anies sendiri, tetapi keputusan Pemprov DKI.

"Gubernur minta pendapat dari yang lain mungkin. Satu institusi (bilang) diperlukan banding, ya itu silahkan saja," kata Wakil Ketua DPD Gerindra DKI Jakarta itu.

Sebelumnya, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan resmi mengajukan banding atas putusan PTUN yang mewajibkan Pemprov DKI membangun turap dan mengeruk Kali Mampang.

Kepala Biro Hukum Pemprov DKI Jakarta, Yayan Yuhana mengatakan, banding diajukan karena ada beberapa pertimbangan majelis hakim yang dinilai kurang cermat dan perlu ditinjau ulang.

"Penanganan banjir lainnya yang (mungkin) belum dipertimbangkan oleh majelis hakim PTUN," kata Yayan.

Baca Juga

Krisis Minyak Goreng Belum Selesai, Duet Anies Minta Warga Jangan Panik

Informasi soal pengajuan banding tersebut tertulis dalam sipp.ptun-jakarta.go.id yang diajukan pada Selasa (8/3).

Dalam perkara nomor 205/G/TF/2021/PTUN.JKT yang didaftarkan 24 Agustus 2021, Pemprov DKI Jakarta digugat oleh tujuh korban banjir Jakarta pada awal 2021.

Ketujuh penggugat, yakni Tri Andarsanti, Jeanny Lamtiur, Gunawan Wibisono, Yusnelly Suryadi, Shantywidhiyanti, Virza Syafaat dan Indra.

Ketujuh korban banjir tersebut, menuntut Pemprov DKI Jakarta mengerjakan program pencegahan banjir secara serius di wilayah Mampang Pela, Jakarta Selatan.

Selain itu, penggugat juga menuntut Pemprov DKI Jakarta membayar Rp1 miliar atas kerugian akibat banjir.

Namun, dalam putusan yang diunggah pada 15 Februari 2022, majelis hakim PTUN Jakarta hanya mengabulkan sebagian tuntutan, yaitu memerintahkan Pemprov DKI Jakarta menuntaskan pengerukan Kali Mampang sampai ke Pondok Jaya dan membangun turap sungai di Kelurahan Pela Mampang. (Asp)

Baca Juga

Warga Mampang Sayangkan Anies Ajukan Banding ke PTUN Jakarta

Penulis : Asropih Asropih
LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Jemaah Haji Terpapar COVID-19 Semakin Bertambah
Indonesia
Jemaah Haji Terpapar COVID-19 Semakin Bertambah

Kementerian Kesehatan mewajibkan seluruh anggota jamaah haji Indonesia yang pulang dari Arab Saudi menjalani skrining kesehatan di setiap debarkasi untuk mencegah importasi kasus COVID-19.

Bulgaria Minta Uni Eropa Tanggung Bersama Biaya Pengungsi Ukraina
Dunia
Bulgaria Minta Uni Eropa Tanggung Bersama Biaya Pengungsi Ukraina

Badan pengungsi Perserikatan Bangsa-Bangsa, Senin (7/3), menyatakan sudah ada lebih dari 1,7 juta warga Ukraina yang memasuki Eropa Tengah.

Kemenkes Teliti Virus dan Bakteri Penyebab Gangguan Ginjal Akut Pada Anak
Indonesia
Kemenkes Teliti Virus dan Bakteri Penyebab Gangguan Ginjal Akut Pada Anak

Data Kemenkes per 17/10, jumlah kasus gangguan ginjal akut misterius mencapai total 156 kasus, terbanyak berasal dari DKI Jakarta dan Jawa Barat.

Bertarung Satu Lawan Satu, Anies Didukung Suara Pemilih Prabowo Kalahkan Ganjar
Indonesia
Bertarung Satu Lawan Satu, Anies Didukung Suara Pemilih Prabowo Kalahkan Ganjar

CSIS merilis hasil survei terhadap elektabilitas calon presiden jika dipilih oleh pemilih muda berusia 17-39 tahun.

Sudah 16 Partai Politik Daftar Buat Ikut Pemilu 2024 Lewat SIPOL KPU
Indonesia
Sudah 16 Partai Politik Daftar Buat Ikut Pemilu 2024 Lewat SIPOL KPU

Per Sabtu (25/6) malam, belasan parpol yang mendaftar dalam akun sipol.

Pemkot Solo dan Yogyakarta Launching Kalender Event 2022
Indonesia
Pemkot Solo dan Yogyakarta Launching Kalender Event 2022

Pemerintah Kota (Pemkot) Solo dan Yogyakarta resmi launching Calendar of Event (CoE) bersama di Grand Inna Malioboro, Yogyakarta, Sabtu (11/12) malam.

DPR Desak Erick Thohir Evaluasi Dirut Krakatau Steel usai Insiden Pengusiran
Indonesia
DPR Desak Erick Thohir Evaluasi Dirut Krakatau Steel usai Insiden Pengusiran

Oleh karena itu, DPR RI meminta Menteri BUMN, Erick Thohir untuk mengevaluasi Direktur Utama Krakatau Steel, Silmy Karim

Eks Menkes Terawan Dipecat dari Keanggotaan IDI
Indonesia
Eks Menkes Terawan Dipecat dari Keanggotaan IDI

Pemberhentian Terawan merujuk pada keputusan Majelis Kehormatan Etik Kedokteran (MKEK) IDI.

Kapolri Yakinkan Stok BBM Jenis Solar Terpenuhi
Indonesia
Kapolri Yakinkan Stok BBM Jenis Solar Terpenuhi

"Jadi dari pengecekan tadi secara umum, kebutuhan bahan bakar minyak kita khususnya solar, semuanya dalam batas ketahanan yang terpenuhi," kata Sigit

KSP Sebut Penghapusan Antigen-PCR Tunjukkan Pandemi COVID-19 Terkendali
Indonesia
KSP Sebut Penghapusan Antigen-PCR Tunjukkan Pandemi COVID-19 Terkendali

Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden (KSP), Abraham Wirotomo menegaskan, relaksasi testing diberlakukan karena situasi pandemi saat ini semakin terkendali. Hal itu mengacu pada data-data kasus, keterisian Rumah Sakit, dan angka reproduksi efektif COVID-19.