Anggota DPRD Kenneth Pelanggar Prokes Dipidana, Tapi harus Efektif dan Humanis Anggota DPRD DKI Jakarta Hardiyanto Kenneth (kanan) bersama Mensos Tri Rismaharini saat membagikan-bagikan bantuan sosial kepada masyarakat yang membutuhkan. (Ist for MP)

MerahPutih.com - Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengusulkan revisi Peraturan Daerah (Perda) Nomor 2 Tahun 2020 tentang penanggulangan COVID-19 dengan menyelipkan dua pasal baru. Yakni Pasal 28A tentang kewenangan Satpol PP untuk menggelar penyidikan sekaligus menjadi penyidik perkara pelanggaran perda.

Selain itu Pasal 32A tentang hukuman pidana tiga bulan penjara bagi siapa saja yang nekat berulang kali melakukan pelanggaran protokol kesehatan.

Revisi tersebut mendapat sorotan Anggota DPRD DKI Jakarta Hardiyanto Kenneth. Dia pun mengkritisi dua pasal baru yang diselipkan dalam revisi perda tersebut.

Dalam siaran pers yang diterima MerahPutih.com, anggota DPRD yang akrab disapa Kent itu khawatir penambahan wewenang Satpol PP bisa menimbulkan tumpang tindih dengan Kepolisian dalam penegakan peraturan di daerah.

Karena itu, perda tersebut sangat perlu dikritisi dan mendapatkan perhatian agar lahirnya peraturan daerah bisa mendatangkan manfaat dan sesuai dengan harapan masyarakat.

Bukan sebaliknya, menyusahkan masyarakat. Kent meminta Pemprov DKI Jakarta mengevaluasi dan mencabut aturan terkait kewenangan penyidikan dan kewenangan penyelidikan oleh Satpol PP tersebut.

Di sisi lain, Kent sejatinya setuju adanya sanksi pidana pagi para pelanggar. "Saya sangat setuju adanya sanksi pidana. Tetapi harus pidana yang efektif, humanis dan bertujuan untuk membina serta bisa memberi efek jera bagi pelaku dengan pola-pola dan konsep yang manusiawi dan bermanfaat bermanfaat bagi pelaku," ujar Kent.

Kent menambahkan, pemidanaan yang diatur dalam usulan revisi Perda Penanggulangan Covid-19 Pasal 32A tentang hukuman pidana tiga bulan penjara bagi pelanggar protokol kesehatan belum humanis.

Menurut Kent, secara statistik, pidana kurungan belum membuktikan bisa memberikan efek jera bagi seseorang. Bahkan akibat dari pidana kurungan malah bisa mendorong rasa ingin melakukan pelanggaran kembali apabila ternyata dalam penjara ada pengaruh buruk dari grup atau teman satu sel.

"Harus lebih humanis dan memiliki manfaat seperti menjadi Satgas Covid-19 atau melayani pasien Covid-19 untuk waktu yang ditentukan, supaya para pelanggar prokes tahu bahwa Covid-19 itu nyata dan bisa menimbulkan efek jera bagi para pelanggar tersebut,” kata Kent. (*)

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Berikut Sejumlah Wilayah Indonesia Berpotensi Hujan Lebat dan Angin Kencang
Indonesia
Berikut Sejumlah Wilayah Indonesia Berpotensi Hujan Lebat dan Angin Kencang

BMKG mengeluarkan peringatan dini terhadap sejumlah wilayah yang berpotensi terjadi hujan lebat disertai kilat dan angin kencang pada Rabu (17/3).

Rumah Eks Menlu Achmad Soebardjo Layak Jadi Cagar Budaya
Indonesia
Rumah Eks Menlu Achmad Soebardjo Layak Jadi Cagar Budaya

"Dari nilai sejarahnya, rumah ini patut dijadikan cagar budaya," ujar Ketua TACB DKI, Gatot Ghautama

Tim Riset Unpad: Tidak Ada Hal Mengkhawatirkan Uji Klinis Fase 3 Vaksin COVID-19
Indonesia
Tim Riset Unpad: Tidak Ada Hal Mengkhawatirkan Uji Klinis Fase 3 Vaksin COVID-19

Ketua Tim Riset Uji Klinik Vaksin COVOD-19 Unpad, Dr Kusnandi Rusmil mengatakan, tidak ada hal-hal yang mengkhawatirkan dalam proses uji klinik tersebut.

Malam Pergantian Tahun, Angkutan Umum di Sudirman-Thamrin Berhenti Beroperasi Pukul 20.00 WIB
Indonesia
Malam Pergantian Tahun, Angkutan Umum di Sudirman-Thamrin Berhenti Beroperasi Pukul 20.00 WIB

Hanya ambulans dan kendaraan yang kondisi darurat yang boleh melintas

BNPB: Korban Meninggal Banjir Bandang di NTT Berjumlah 128 Orang
Indonesia
BNPB: Korban Meninggal Banjir Bandang di NTT Berjumlah 128 Orang

Korban banjir bandang dan longsor di Nusa Tenggara Timur (NTT) terus bertambah seiring ditemukannya warga yang hilang.

Novel Baswedan Beri Sinyal Ngikut Febri Mundur Dari KPK
Indonesia
Novel Baswedan Beri Sinyal Ngikut Febri Mundur Dari KPK

Novel masih menunggu putusan judicial review UU Nomor 19 Tahun 2019 tentang KPK yang saat ini belum juga diputus oleh Mahkamah Konstitusi (MK).

COVID-19 Meroket, Ini Perintah Jokowi ke Kapolri dan Panglima TNI
Indonesia
COVID-19 Meroket, Ini Perintah Jokowi ke Kapolri dan Panglima TNI

“Beliau menugaskan Panglima TNI dan Kapolri untuk memastikan bahwa implementasi di lapangan dari PPKM Mikro ini benar-benar sesuai dengan yang sudah dirumuskan,” ujar Menteri Kesehatan Budi Gunadi

Draf UU Ciptaker Kerap Berubah Dinilai Picu Kegaduhan di Masyarakat
Indonesia
Draf UU Ciptaker Kerap Berubah Dinilai Picu Kegaduhan di Masyarakat

Setiap kemunculan versi terbaru akan diikuti dengan klarifikasi kebenaran naskah agar publik bisa percaya dan menjadikan naskah itu sebagai rujukan.

Panglima TNI Peringatkan Prajurit Netral dan tak Main Mata saat Pilkada Serentak
Indonesia
Panglima TNI Peringatkan Prajurit Netral dan tak Main Mata saat Pilkada Serentak

Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto memastikan jajarannya netral dalam Pilkada Serentak 2020.

10 Instansi Pemerintah Masih Sepi Peminat, Kabupaten Paniai 0 Pelamar
Indonesia
10 Instansi Pemerintah Masih Sepi Peminat, Kabupaten Paniai 0 Pelamar

Badan Kepegawaian Negara (BKN) hari ini Senin (26/7) menutup pendaftaran Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) tahun 2021.