Anggota DPRD Kenneth Pelanggar Prokes Dipidana, Tapi harus Efektif dan Humanis Anggota DPRD DKI Jakarta Hardiyanto Kenneth (kanan) bersama Mensos Tri Rismaharini saat membagikan-bagikan bantuan sosial kepada masyarakat yang membutuhkan. (Ist for MP)

MerahPutih.com - Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengusulkan revisi Peraturan Daerah (Perda) Nomor 2 Tahun 2020 tentang penanggulangan COVID-19 dengan menyelipkan dua pasal baru. Yakni Pasal 28A tentang kewenangan Satpol PP untuk menggelar penyidikan sekaligus menjadi penyidik perkara pelanggaran perda.

Selain itu Pasal 32A tentang hukuman pidana tiga bulan penjara bagi siapa saja yang nekat berulang kali melakukan pelanggaran protokol kesehatan.

Revisi tersebut mendapat sorotan Anggota DPRD DKI Jakarta Hardiyanto Kenneth. Dia pun mengkritisi dua pasal baru yang diselipkan dalam revisi perda tersebut.

Dalam siaran pers yang diterima MerahPutih.com, anggota DPRD yang akrab disapa Kent itu khawatir penambahan wewenang Satpol PP bisa menimbulkan tumpang tindih dengan Kepolisian dalam penegakan peraturan di daerah.

Karena itu, perda tersebut sangat perlu dikritisi dan mendapatkan perhatian agar lahirnya peraturan daerah bisa mendatangkan manfaat dan sesuai dengan harapan masyarakat.

Bukan sebaliknya, menyusahkan masyarakat. Kent meminta Pemprov DKI Jakarta mengevaluasi dan mencabut aturan terkait kewenangan penyidikan dan kewenangan penyelidikan oleh Satpol PP tersebut.

Di sisi lain, Kent sejatinya setuju adanya sanksi pidana pagi para pelanggar. "Saya sangat setuju adanya sanksi pidana. Tetapi harus pidana yang efektif, humanis dan bertujuan untuk membina serta bisa memberi efek jera bagi pelaku dengan pola-pola dan konsep yang manusiawi dan bermanfaat bermanfaat bagi pelaku," ujar Kent.

Kent menambahkan, pemidanaan yang diatur dalam usulan revisi Perda Penanggulangan Covid-19 Pasal 32A tentang hukuman pidana tiga bulan penjara bagi pelanggar protokol kesehatan belum humanis.

Menurut Kent, secara statistik, pidana kurungan belum membuktikan bisa memberikan efek jera bagi seseorang. Bahkan akibat dari pidana kurungan malah bisa mendorong rasa ingin melakukan pelanggaran kembali apabila ternyata dalam penjara ada pengaruh buruk dari grup atau teman satu sel.

"Harus lebih humanis dan memiliki manfaat seperti menjadi Satgas Covid-19 atau melayani pasien Covid-19 untuk waktu yang ditentukan, supaya para pelanggar prokes tahu bahwa Covid-19 itu nyata dan bisa menimbulkan efek jera bagi para pelanggar tersebut,” kata Kent. (*)

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Akademisi Minta KY Awasi Kasus Pertanahan
Indonesia
Akademisi Minta KY Awasi Kasus Pertanahan

Peran pengawasan dan pemantauan oleh Komisi Yudisial (KY) adalah masalah serius untuk dilakukan terhadap proses persidangan kasus-kasus pertanahan yg diperiksa dan diadili hakim di persidangan.

Dua Pusaka Hadir Saat Pengukuhan GPH Bhre Jadi KGPAA Mangkunegara X
Indonesia
Dua Pusaka Hadir Saat Pengukuhan GPH Bhre Jadi KGPAA Mangkunegara X

Pengukuhan dilakukan dalam upacara adat jumenengan di Pendopo Ageng Puro Mangkunegaran, Sabtu (12/3) siang.

Indonesia Serasi Gaungkan Pesan Persatuan Lewat Musik
Indonesia
Indonesia Serasi Gaungkan Pesan Persatuan Lewat Musik

Indonesia Serasi bertujuan menanamkan sifat lembut hati, sikap moderasi, menerima adanya perbedaan agama dan keragaman budaya, serta menanamkan rasa cinta bangsa, terutama di kalangan Gen-Z.

Polri Persilakan Edy Mulyadi Ajukan Praperadilan-Penangguhan Penahanan
Indonesia
Polri Persilakan Edy Mulyadi Ajukan Praperadilan-Penangguhan Penahanan

Mabes Polri menanggapi rencana tersangka kasus dugaan ujaran kebencian Edy Mulyadi untuk mengajukan penangguhan penahanan.

Empat Ribu Lebih Warga Karet Tengsin Belum Disuntik Vaksin COVID-19
Indonesia
Empat Ribu Lebih Warga Karet Tengsin Belum Disuntik Vaksin COVID-19

Sebanyak 78,15 persen Warga Kelurahan Karet Tengsin, Kecamatan Tanah Abang, Jakarta Pusat sudah menjalani suntik vaksin COVID-19 dosis pertama.

22 Orang Dijadikan Tersangka Kasus Kericuhan di Yahukimo
Indonesia
22 Orang Dijadikan Tersangka Kasus Kericuhan di Yahukimo

"Kasus telah ditindaklanjuti dan telah ditetapkan sebanyak 22 orang sebagai tersangka dalam kasus di Yahukimo. Mereka ikut serta dalam aksi penyerangan di gereja GIDI pada 3 Oktober lalu," ungkap Rusdi

KPK Geledah Kantor Sambas Jaya Terkait Korupsi Pemkab Banjarnegara
Indonesia
KPK Geledah Kantor Sambas Jaya Terkait Korupsi Pemkab Banjarnegara

"Tim penyidik saat ini masih berada di lapangan untuk melakukan kegiatan dimaksud. Perkembangan informasi dari kegiatan ini nanti akan kami informasikan kembali," kata Plt Juru Bicara KPK, Ali Fikri dalam keterangannya, Rabu (11/8).

Bareskrim Tangkap Yahya Waloni
Indonesia
Bareskrim Tangkap Yahya Waloni

"Ya benar (ditangkap)," ujar Karopenmas Mabes Polri, Brigjen Rusdi Hartono kepada wartawan, Kamis (26/8).

Pemerintah Daerah Diminta Antisipasi Dini Konflik Jelang Pemilu 2024
Indonesia
Pemerintah Daerah Diminta Antisipasi Dini Konflik Jelang Pemilu 2024

Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mendorong adanya langkah antisipasi dini terhadap potensi konflik menjelang Pemilihan Umum (Pemilu) dan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2024.