Anggota DPRD DKI Sebut Banyak Rusun yang Tak Layak Huni

Andika PratamaAndika Pratama - Rabu, 06 September 2023
Anggota DPRD DKI Sebut Banyak Rusun yang Tak Layak Huni

Atap bangunan Blok C Rusunawa Marunda, Jakarta Utara, roboh pada Rabu (30/8/2023) pukul 21.10 WIB. (ANTARA/HO-Dok.Pribadi)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Ambruknya atap Rusun Marunda, Jakarta Utara, mendapatkan perhatian serius dari DPRD DKI Jakarta.

Anggota DPRD DKI Jakarta dari Fraksi PKS Muhammad Taufik Zoelkifli atau MTZ menerangkan, banyak rusun di Ibu Kota yang bangunannya cukup tua dan bisa mengancam keselamatan warga.

Baca Juga

DPRD DKI Minta Dinas Perumahan Segera Revitalisasi Rusun Marunda

Maka, kata MTZ, Pemerintah DKI mempunyai PR (Pekerjaan Rumah) agar Rusun yang sudah tak layak huni untuk segera direvitalisasi atau diperbaiki.

"Banyak rusun-rusun di Jakarta yang sudah tidak layak huni. Karena bangunannya sudah tua dan rusak di sana-sini. Sangat membahayakan penghuninya. Selain rusun di Marunda, ada juga rusun di Pulogadung, Cakung dll," kata MTZ di Jakarta, Rabu (6/9).

Baca Juga

Atap Rusun Marunda Ambruk, Pemprov DKI: Bangunan Sudah Tidak Layak Huni

Anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta ini pun berharap Pemerintah DKI Jakarta untuk segera merenovasi rusun-rusun tersebut. Sehingga tidak membahayakan penghuni rusun.

"Atau mungkin bisa diremajakan alias dibongkar dan dibangun rusun baru," ujar MTZ.

Namun harus diingat, ucap MTZ, ketika lagi direvitalisasi para penghuni wajib direlokasi ke tempat yang layak. Menurutnya, Eksekutif dan Legislatif perlu juga membahas kembali mengenai alokasi anggaran renovasi rusun dalam APBD.

"Tapi selama renovasi dan peremajaan, penghuni harus diberi tempat tinggal sementara yg layak juga. Anggaran untuk perumahan rakyat ini harus kita (Pemda DKI dan DPRD) bicarakan dengan serius untuk APBD 2024," paparnya. (Asp)

Baca Juga

PSI Soroti Robohnya Atap Rusun Marunda

#Rusun Marunda #DPRD DKI Jakarta
Bagikan
Ditulis Oleh

Asropih

Berita Terkait

Indonesia
DPRD DKI Jakarta Targetkan 20 Perda Rampung di 2026, Mulai Urusan Narkoba Sampai Nasib PKL Jadi Prioritas
Langkah ini diambil agar Pemprov DKI Jakarta memiliki payung hukum yang kuat dalam menangani persoalan mendesak yang bersentuhan langsung dengan rakyat
Angga Yudha Pratama - Kamis, 18 Desember 2025
DPRD DKI Jakarta Targetkan 20 Perda Rampung di 2026, Mulai Urusan Narkoba Sampai Nasib PKL Jadi Prioritas
Indonesia
BK Award 2025 DPRD DKI Jadi Ajang Apresiasi Kinerja dan Solidaritas Kemanusiaan
BK Award 2025 DPRD DKI Jakarta digelar sebagai ajang apresiasi kinerja sekaligus penggalangan donasi bagi korban bencana di Sumatra.
Ananda Dimas Prasetya - Minggu, 14 Desember 2025
BK Award 2025 DPRD DKI Jadi Ajang Apresiasi Kinerja dan Solidaritas Kemanusiaan
Indonesia
Tragedi Kebakaran Gedung Terra Drone, DPRD DKI Minta Pemprov Perkuat Standar Keselamatan
DPRD DKI meminta Pemprov memperkuat standar keselamatan usai terjadinya insiden kebakaran di Gedung Terra Drone, Cempaka Putih.
Soffi Amira - Rabu, 10 Desember 2025
Tragedi Kebakaran Gedung Terra Drone, DPRD DKI Minta Pemprov Perkuat Standar Keselamatan
Indonesia
Insiden Kebakaran Gedung Terra Drone, DPRD DKI Minta Pemprov Cek Sertifikat Laik Gedung di Jakarta
Insiden kebakaran gedung Terra Drone jadi sorotan. DPRD DKI meminta Pemprov untuk mengecek sertifikat laik bangunan di Jakarta.
Soffi Amira - Rabu, 10 Desember 2025
Insiden Kebakaran Gedung Terra Drone, DPRD DKI Minta Pemprov Cek Sertifikat Laik Gedung di Jakarta
Indonesia
Fenomena Gunung Es Kekerasan Anak di DKI Bikin Merinding, DPRD Tekankan Tiga Jurus yang Wajib Sekolah Jalankan
Rio mendorong adanya pelatihan teknis intensif bagi kepala sekolah, guru, anggota TPPK/PPK
Angga Yudha Pratama - Kamis, 04 Desember 2025
Fenomena Gunung Es Kekerasan Anak di DKI Bikin Merinding, DPRD Tekankan Tiga Jurus yang Wajib Sekolah Jalankan
Indonesia
DPRD DKI Minta Pemprov Tuntas Tangani Kebocoran Tanggul
Jangan sampai penanganan limpasan air laut ke daratan hanya ramai di media sosial.
Dwi Astarini - Kamis, 27 November 2025
DPRD DKI Minta Pemprov Tuntas Tangani Kebocoran Tanggul
Indonesia
Sulit Diimplementasikan, DPRD DKI Hapus Aturan Larangan Penjualan Rokok Dekat Sekolah
DPRD DKI Jakarta menghapus aturan larangan penjualan rokok di dekat sekolah. Jadi, pasal ini tak masuk dalam Perda tentang Kawasan Tanpa Rokok.
Soffi Amira - Jumat, 21 November 2025
Sulit Diimplementasikan, DPRD DKI Hapus Aturan Larangan Penjualan Rokok Dekat Sekolah
Indonesia
DPRD DKI Desak Penyaringan Konten Kekerasan, Minta Pemprov Gandeng Komdigi untuk Hindari Overblocking
DPRD DKI mendorong Pemprov menggandeng Komdigi untuk merumuskan aturan penyaringan konten kekerasan, tanpa membatasi akses internet bagi pelajar.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 19 November 2025
DPRD DKI Desak Penyaringan Konten Kekerasan, Minta Pemprov Gandeng Komdigi untuk Hindari Overblocking
Indonesia
DPRD DKI Baru Sahkan 2 Rapeda Jadi Perda, Salahkan Kurangnya Disiplin Waktu
DPRD DKI Jakarta menargetkan 13 raperda akan disahkan menjadi perda pada 2025.
Dwi Astarini - Selasa, 18 November 2025
DPRD DKI Baru Sahkan 2 Rapeda Jadi Perda, Salahkan Kurangnya Disiplin Waktu
Indonesia
Kritik Wacana Pembatasan Game Online Usai Ledakan SMAN 72, PSI Jakarta: Orang Tua Harus Awasi Anak, Bukan Salahkan Game
PSI menilai wacana pembatasan game online usai kasus SMAN 72 hanya mencari kambing hitam. Justin Adrian menegaskan orang tua harus bertanggung jawab atas anak.
Ananda Dimas Prasetya - Sabtu, 15 November 2025
Kritik Wacana Pembatasan Game Online Usai Ledakan SMAN 72, PSI Jakarta: Orang Tua Harus Awasi Anak, Bukan Salahkan Game
Bagikan