Anggota DPRD Akui Gadai SK Penetapan Untuk Beli Mobil Ketua Fraksi PDIP DPRD DKI Jakarta Gembong Warsono. MP/Asropih

MerahPutih.Com - Anggota DPRD DKI Jakarta Fraksi PDI-P Gembong Warsono mengatakan anggota DPRD DKI tak perlu meminta persetujuan fraksi bila ingin mengadaikan Surat Keputusan (SK) penetapan sebagai jaminan kredit multiguna untuk meminjam uang ke Bank DKI.

Menurut Gembong penggadaian tersebut adalah masalah pribadi yang tak harus diketahui pihak lain.

Baca Juga:

Peneliti Formappi Sebut Wakil Rakyat Gadaikan SK Demi Gaya Hidup

"Kalau ini masing-masing personal, kita enggak pernah tau apakah misalkan dari fraksi PDI-P ada yang gadaikan kan kita enggak pernah tau itu. Artinya hubungan personal antara anggota dengan bank ini soal kepercayaan yang bersangkutan sama bank," kata Gembong di Jakarta, Kamis (19/9).

Lebih lanjut, Gembong mengatakan, pada periode sebelumnya 2014-2019 ada beberapa anggota DPRD DKI yang 'sekolahkan' SK karena kebutuhan pribadi salah satunya membeli mobil.

Gembong Warsono akui anggota DPRD pinjam uang untuk beli mobil
Ketua Fraksi PDIP DKI Jakarta, Gembong Warsono (Foto: FB/Gembong Warsono)

"Kalau tahun kemarin misalkan yang pernah kita dengar adalah ketika mobil dinas dewan ditarik berarti ada biaya transportasi. Banyak teman-teman yang mengambil dari biaya transportasi itu akhirnya buat beli mobil pernah dengar kayak begitu," ucapnya.

Menurut dia, pinjaman uang Bank DKI itu digunakan untuk membeli kendaraan roda empat setelah adanya penarikan mobil bagi anggota DPRD sesuai peraturan pemerintah Nomor 18 Tahun 2017.

Sebelum ada aturan itu seluruh anggota DPRD DKI mendapatkan mobil dinas sebagai transportasi untuk bekerja.

"Pernah dengar begitu ketika ada penggantian penarikan kendaraan itu lalu ngambil ke Bank DKI buat beli mobil begitu. Periode sebelumnya dari dapat mobil terus mobilnya ditarik," tutupnya.

Baca Juga:

Syarif Akui 30 Persen Anggota DPRD dari Gerindra Gadai SK Penetapan

Seperti diketahui, Corporate Secretary Bank DKI Herry Djufraini mengatakan, sejumlah anggota DPRD DKI Jakarta menggadaikan surat keputusan (SK) penetapan Anggota DPRD DKI periode 2019-2024 ke Bank DKI sebagai jaminan kredit multiguna.

Ia pun menuturkan, bahwa anggota Legislatif Kebon Sirih yang menggadaikan SK telah menerima pinjaman dari Bank DKI.

"Sudah ada beberapa anggota dewan mengajukan dan telah menerima (pinjaman)" kata Herry saat dihubungi, Rabu (18/9).(Asp)

Baca Juga:

Anggota DPRD Gadaikan SK Penetapan ke Bank DKI Untuk Pinjam Uang

Penulis : Eddy Flo Eddy Flo
LAINNYA DARI MERAH PUTIH
[HOAKS atau FAKTA] Pemerintah Pusat tak Punya Uang hingga Berutang ke Pemprov DKI
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA] Pemerintah Pusat tak Punya Uang hingga Berutang ke Pemprov DKI

Akun facebook tersebut mengklaim bahwa Pemerintah Pusat tidak mampu membayar hutang yang hanya 5 Triliun Rupiah kepada Pemprov DKI Jakarta

Azis Syamsuddin Jamin tidak Ada Pasal Selundupan di UU Ciptaker
Indonesia
Azis Syamsuddin Jamin tidak Ada Pasal Selundupan di UU Ciptaker

Azis menegaskan, DPR tidak berani memasukkan pasal selundupan

Polisi Temukan 'Mens Rea' Korupsi, Jokowi: Gigit Saja
Indonesia
Polisi Temukan 'Mens Rea' Korupsi, Jokowi: Gigit Saja

Jokowi mengingatkan bahwa keselamatan dan kepentingan rakyat merupakan hukum tertinggi

Pungut Pajak Digital, Konsumen Harus Dilindungi
Indonesia
Pungut Pajak Digital, Konsumen Harus Dilindungi

Regulasi saat ini belum mampu menjamin adanya lingkungan digital yang aman bagi konsumen, karena belum rampungnya Rancangan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (RUU PDP) dan Rancangan Undang-Undang Keamanan dan Ketahanan Siber (RUU Siber).

Jaksa Agung Segera Tetapkan Tersangka Kasus Dugaan Korupsi Jiwasraya
Indonesia
Jaksa Agung Segera Tetapkan Tersangka Kasus Dugaan Korupsi Jiwasraya

Tetapi, Burhanuddin masih enggan menyampaikan siapa saja nama-nama yang harus bertanggung jawab dalam kasus Jiwasraya.

Libur Akhir Pekan Selesai, Lalu Lintas di Jakarta Timur Kembali Meningkat
Indonesia
Libur Akhir Pekan Selesai, Lalu Lintas di Jakarta Timur Kembali Meningkat

Rekayasa lalu lintas lawan arah atau 'contra flow' diberlakukan

KPK Turut Amankan Istri Nurhadi Tin Zuraida
Indonesia
KPK Turut Amankan Istri Nurhadi Tin Zuraida

Tin diketahui kerap mangkir saat dipanggil oleh penyidik KPK dalam kasus dugaan suap pengurusan perkara di MA

Kritisi Kenaikan, Rizal Ramli Usul BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan Digabung
Indonesia
Kritisi Kenaikan, Rizal Ramli Usul BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan Digabung

Rizal Ramli mengkritisi langkah pemerintah pusat yang menaikan premi BPJS Kesehatan yang mulai dibelakukan per tanggal 1 Januari 2020.

Akhirnya, Biaya Langganan Disney+ di Indonesia Terkuak
Indonesia
Akhirnya, Biaya Langganan Disney+ di Indonesia Terkuak

Biaya berlangganan Rp39.000 per bulan atau Rp199.000 per tahun.

DPRD DKI Terancam Tak Gajian, Taufik Gerindra: Enggak Gajian, Enggak Apa-Apa
Indonesia