Anggota DPR Usulkan Dua Insentif Kelompok Terdampak Larangan mudik Calon penumpang berjalan di ruang tunggu keberangkatan di Terminal Pulo Gebang, Jakarta Timur, Selasa (20/4/2021). ANTARA FOTO/M. Risyal Hidayat/wsj.

MerahPutih.com - Anggota Komisi V DPR Toriq Hidayat mengusulkan dua insentif yang bisa diberikan pemerintah untuk meringankan beban awak angkutan akibat dampak larangan mudik Lebaran 2021, 6-17 Mei 2021.

“Konsekuensi dari penetapan larangan mudik Lebaran tahun ini, pemerintah harus meringankan beban para awak kendaraan, mulai dari sopir hingga kondektur karena sebagian besar mereka adalah pekerja harian. Beban mereka sudah sangat berat sejak pandemi,” ujar Toriq Hidayat dalam rilis di Jakarta, Rabu (21/4).

Menurut dia, bantuan langsung kepada para awak kendaraan adalah insentif pertama yang harus diberikan oleh pemerintah.

Baca Juga:

Pemda izinkan Pemudik Lokal Masuk DIY

Insentif yang kedua, lanjutnya, diberikan kepada pengusaha angkutan umum agar beban usahanya berkurang.

"Organda mengusulkan kepada Kemenhub dan Kemenko Perekonomian pemberian insentif kepada pengusaha angkutan umum. Mereka tidak bisa menghindari biaya operasional yang tetap keluar seperti perawatan, onderdil, dan gaji pekerja," paparnya.

Ia mengusulkan, pemerintah memperkuat kebijakan ekonomi untuk meringan beban kredit yang dimiliki pengusaha operator bus yakni aturan mengenai aturan pemberian keringanan cicilan bagi nasabah bank melalui POJK Nomor 48 /POJK.03/2020.

Sebelumnya, Ketua Bidang Advokasi dan Kemasyarakatan Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) Pusat Djoko Setijowarno menyatakan bahwa perusahaan sektor transportasi Antar Kota Antar Provinsi (AKAP) perlu dibantu untuk dapat memberikan THR kepada pegawai mereka.

"Pemerintah dapat membantu memberikan bantuan langsung tunai pengemudi angkutan umum bus AKAP," kata Djoko Setijowarno.

 Anggota Komisi V DPR RI Toriq Hidayat. ANTARA/HO-Humas Fraksi PKS
Anggota Komisi V DPR RI Toriq Hidayat. ANTARA/HO-Humas Fraksi PKS

Menurut Djoko, untuk pengusaha sektor transportasi darat AKAP perlu ada semacam skema bantuan.

Hal itu, ujar dia, karena pengemudi bus AKAP kerap tidak mendapat gaji bulanan tetapi ada yang hanya dapat upah jika mengemudikan bus, sehingga berarti tidak mengemudikan bus maka tidak mendapat upah.

Namun, ia juga mengingatkan skema bantuan seperti itu harus betul-betul tepat sasaran dan selayaknya berkoordinasi dengan asosiasi resmi seperti Organda.

Secara terpisah, Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauizyah mengingatkan para pengusaha tentang denda dan sanksi yang dikenakan jika tidak melakukan kewajiban membayar tunjangan hari raya kepada karyawannya.

"Saya tekankan bahwa THR keagamaan wajib dibayarkan paling lama tujuh hari sebelum hari raya keagamaan pekerja atau buruh yang bersangkutan," kata Menaker.

Baca Juga:

Ganjar Ancam Potong Tunjangan ASN Pemprov Jateng yang Nekat Mudik

Kewajiban pembayaran THR 2021 itu juga diperjelas dengan diterbitkannya Surat Edaran Nomor M/6/HK.04/IV/2021 tentang Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Hari Raya Keagamaan Tahun 2021 bagi Pekerja/Buruh di Perusahaan yang keluar pada 12 April 2021 dan ditujukan kepada para gubernur di seluruh Indonesia.

Dalam edaran itu, ia menyatakan pembayaran THR harus sesuai dengan ketentuan perundangan-undangan, yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan dan Peraturan Menaker Nomor 6 Tahun 2016 tentang Tunjangan Hari Raya Keagamaan bagi Pekerja/Buruh di Perusahaan. (*)

Baca Juga:

Pemerintah Larang Mudik, Bus AKAP Tetap Boleh Masuk Terminal Tirtonadi Solo

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Bikin Aturan, Cirebon Ingin Lanjutkan Program Smart City
Indonesia
Bikin Aturan, Cirebon Ingin Lanjutkan Program Smart City

Di Kota Cirebon akan dilakukan penelitian mengenai tingkat pengetahuan smart city.

Pengamat Prediksi 2 'Partai Biru' Diuntungkan dari Isu Reshuffle Kabinet
Indonesia
Pengamat Prediksi 2 'Partai Biru' Diuntungkan dari Isu Reshuffle Kabinet

PKS jika tetap di luar pemerintahan sudah tepat

Indonesia Ingin Jadi Pemasok Utama Baterai Kendaraan Listrik
Indonesia
Indonesia Ingin Jadi Pemasok Utama Baterai Kendaraan Listrik

Potensi jika Indonesia menjadi pemain global baterai kendaraan listrik yang bisa menghasilkan USD26 miliar pada 2030.

Kejagung Copot Jaksa Pinangki Imbas Berfoto Bareng Djoko Tjandra
Indonesia
Kejagung Copot Jaksa Pinangki Imbas Berfoto Bareng Djoko Tjandra

Pencopotan ini dilakukan imbas Pinangki melakukan pertemuan dengan buronan Djoko Tjandra.

Gaji Anggota DPR dari Gerindra Bakal Dipotong untuk Bantu Korban Bencana Alam
Indonesia
Gaji Anggota DPR dari Gerindra Bakal Dipotong untuk Bantu Korban Bencana Alam

Sekjen Partai Gerindra, Ahmad Muzani telah menginstruksikan seluruh jajaran kadernya di DPR untuk memotong gajinya.

75 Pegawai KPK Tetap 'Ngantor' Meski Tak Dilantik Jadi ASN
Indonesia
75 Pegawai KPK Tetap 'Ngantor' Meski Tak Dilantik Jadi ASN

"Tetap masuk kantor seperti biasa. Nggak ada perbedaan, kawan-kawan tetap memberi dukungan kepada kami," kata Yudi

COVID-19 di Bangkalan Melonjak, Polisi Pantau Warga Yang Mau Masuk Surabaya
Indonesia
COVID-19 di Bangkalan Melonjak, Polisi Pantau Warga Yang Mau Masuk Surabaya

Instalasi Gawat Darurat (IGD) RSUD Bangkalan saat ini ditutup untuk sementara, sejak Sabtu (5/6/2021), sebab 18 tenaga medis dan karyawan lainnya terkonfirmasi positif COVID-19.

Anak Buah Surya Paloh Sebut Narasi Pemerintah soal Vaksin COVID-19 Tidak Jelas
Indonesia
Anak Buah Surya Paloh Sebut Narasi Pemerintah soal Vaksin COVID-19 Tidak Jelas

Dia menilai terjadi miss koordinasi antara lembaga negara yang menangani COVID-19.

Penjelasan BMKG Terkait Fenomena Embun Beku Dieng
Indonesia
Penjelasan BMKG Terkait Fenomena Embun Beku Dieng

Tuban menuturkan kalau udara kering menaiki pegunungan bertambah tinggi itu laju penurunan suhunya semakin cepat dibandingkan dengan udara basah.

Mulai Hari Ini, Layanan TransJakarta Sampai Jam 10 Malam
Indonesia
Mulai Hari Ini, Layanan TransJakarta Sampai Jam 10 Malam

Untuk pelanggan yang akan naik di halte lain yang rusak berat seperti Halte Sawah Besar, Halte Senen arah Harmoni, dan Halte Sarinah; TransJakarta akan menyediakan layanan bus yang memiliki alat pembayaran Tap On Bus (TOB).