Anggota DPR Ungkit Tuntutan 1 Tahun Bui Apa Sebanding Cacat Seumur Hidup Novel Dua eks anggota Brimob (baju oranye) yang menjadi terdakwa kasus teror penyiraman air keras Penyidik KPK Novel Baswedan. (Foto: MP/Kanugrahan)

MerahPutih.com - Anggota Komisi III DPR dari Fraksi Partai Gerindra Habiburokhman menilai tuntutan hukuman satu tahun penjara terhadap dua terdakwa kasus penyerang penyidik KPK Novel Baswedan terlalu ringan. Legislator itu bahkan mengungkit penderitaan Novel yang harus kehilangan fungsi satu matanya akibat ulah pelaku.

"Tuntutan tersebut sangat ringan jika dilihat dari penderitaan yang timbul pada Mas Novel, yakni cacat seumur hidup," kata Habiburokhman kepada wartawan di Jakarta, Jumat (12/6).

Baca Juga:

Tuntutan Ringan Peneror Novel Baswedan Bukti Ada Kepentingan Mafia Korupsi

Politikus Gerindra ini membandingkan tuntutan hukuman pada kasus Novel Baswedan dengan sejumlah kasus penyiraman air keras lain yang ditangani pengadilan negeri lainnya. Dia mencontohkan kasus penyiraman air keras di PN Denpasar yang dituntut 3,5 tahun.

Bahkan, kata dia, ada kasus di PN Bengkulu dan PN Pekalongan yang sama-sama dituntut 10 tahun bui. Menurut dia, tuntutan hukuman terhadap dua penyerang Novel Baswedan semestinya lebih berat dari ketiga kasus tersebut.

"Saya tidak akan mengintervensi jalanya persidangan, tapi logisnya ada pertimbangan agar tuntutan terhadap penyiram Novel lebih berat dari ketiga kasus di atas," tutur Habiburokhman.

novel baswedan
Penyidik KPK Novel Baswedan berbincang dengan Jaksa Penuntut Umum dalam sidang lanjutan kasus penyiraman air keras terhadap dirinya. Foto: ANTARA FOTO/Aprillio Akbar/nz

Juru Bicara Gerindra itu pun berharap agar hakim dapat membuat keputusan yang lebih adil sesuai dengan fakta persidangan yang ada. Sebagai anggota Komisi Bidang Hukum DPR dirinya juga akan mempertanyakan perihal tuntutan ringan terhadap Novel ini kepada Jaksa Agung ST Burhanuddin saat rapat kerja bersama DPR.

"Kita tidak ingin pemberantasan korupsi melemah karena negara tidak bisa maksimal melakukan perlindungan terhadap aparat pemberantas korupsi," tutup anggota dewan itu.

Sebelumnya, Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejaksaan Negeri Jakarta Utara menjelaskan bahwa dua orang penyerang penyidik KPK Novel Baswedan hanya dituntut 1 tahun penjara karena sudah meminta maaf dan menyesali perbuatan.

JPU Kejari Jakarta Utara menuntut 1 tahun penjara terhadap Ronny Bugis dan Rahmat Kadir Mahulette selaku dua orang terdakwa penyerang penyidik KPK Novel Baswedan. Keduanya dinilai terbukti melakukan penganiayaan terencana yang mengakibatkan luka-luka berat. Keduanya dinilai terbukti melakukan dakwaan subsider dari pasal 353 ayat (2) KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. (Knu)

Baca Juga:

Dua Oknum Polisi Penyerang Novel Dituntut Setahun, Penegakan Hukum Dinilai Karut-marut

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Bank Salurkan Kredit Rp280 Triliun Dari Dana Pemerintah Rp66 Triliun
Indonesia
Bank Salurkan Kredit Rp280 Triliun Dari Dana Pemerintah Rp66 Triliun

Data per 9 November 2020, perbankan telah melaksanakan restrukturisasi kepada 7,5 juta debitur senilai Rp936 triliun.

Bawaslu Temukan Puluhan Ribu Pemilih Pilkada 2020 Tak Penuhi Syarat
Indonesia
Bawaslu Temukan Puluhan Ribu Pemilih Pilkada 2020 Tak Penuhi Syarat

Daftar pemilih model A-KWK sendiri merupakan hasil sinkronisasi dari daftar pemilih tetap (DPT) Pemilu 2019

KPK Idealnya Tangani Kasus Korupsi Aparat Hukum
Indonesia
KPK Idealnya Tangani Kasus Korupsi Aparat Hukum

Saat ini Polisi dan Kejaksaan tengah mengusut kasus suap dan korupsi pejabatnya.

Andi Arief Minta Pemerintah Bebaskan Eks Menkes Siti Fadilah
Indonesia
Andi Arief Minta Pemerintah Bebaskan Eks Menkes Siti Fadilah

Seharusnya Menteri Hukum Dan HAM Yasonna Laoly memiliki pertimbangan untuk merujuk Siti tetap berada di RSPAD.

Ruang Guru Sumbangkan Hasil Skill Acedemy ke Negara
Indonesia
Ruang Guru Sumbangkan Hasil Skill Acedemy ke Negara

Hingga saat ini, sambung Belva, pihaknya belum menagihkan pembayaran apapun kepada pemerintah terkait Kartu Pra Kerja

Ini Kata Kepala Suku Dani Soal Kehadiran Aparat TNI/Polri di Papua
Indonesia
Ini Kata Kepala Suku Dani Soal Kehadiran Aparat TNI/Polri di Papua

Kehadiran personel keamanan TNI/Polri di Papua diyakini telah memberikan rasa aman bagi seluruh warga di Tanah Cenderawasih.

Fadli Zon Tantang Menteri Yasonna Akhiri Pelarian Djoko Tjandra
Indonesia
Fadli Zon Tantang Menteri Yasonna Akhiri Pelarian Djoko Tjandra

"Kalau prestasi itu terus-menerus, mereka yang buron ditangkapi, bukan kemudian ada peristiwa ini baru menonjol jadinya," ucap dia.

Digeruduk Massa, DPR Pastikan Tak Ada Pengesahan RUU HIP dan Omnibus Law
Indonesia
Digeruduk Massa, DPR Pastikan Tak Ada Pengesahan RUU HIP dan Omnibus Law

Masyarakat, tokoh masyarakat, dan alim ulama harus mengecek lebih dulu isu-isu yang beredar.

Peneliti LIPI Sebut Aceh Bisa Kembali Diterjang Tsunami
Indonesia
Peneliti LIPI Sebut Aceh Bisa Kembali Diterjang Tsunami

Untuk kasus di Aceh, Eko mengatakan dari hasil penggalian di dua lokasi, pertama di Teluk Pucung yang berada di sisi selatan Pulau Simeulue memperlihatkan pula lapisan-lapisan tanah berwarna putih dan hitam kecoklatan berselang-seling.

Menang 5 Pilkada, PDIP Ubah Peta Politik di Sultra
Indonesia
Menang 5 Pilkada, PDIP Ubah Peta Politik di Sultra

PDI Perjuangan (PDIP) menyambut positif hasil quick count dan real count pilkada di Sulawesi Tenggara (Sultra).