Anggota DPR tidak Terkejut Hakim MA Terlibat Suap Anggota Komisi III DPR RI Arsul Sani. Foto: Arief/Man/DPR

MerahPutih.com - Kasus dugaan suap pengurusan perkara di Mahkamah Agung (MA) yang menjerat Hakim Agung Sudrajad Dimyati tak membuat legislator Senayan terkejut.

Anggota Komisi III DPR RI, Arsul Sani mengungkapkan, tidak sedikit hakim agung yang bermain sehingga banyak putusan MA yang tidak memenuhi rasa keadilan masyarakat.

Baca Juga

KPK Geledah Gedung Mahkamah Agung

"Komisi III melihat bahwa kasus terlibatnya Hakim Agung, staf kepaniteraan dan pegawai MA dalam kasus suap ini sebetulnya bukan hal yang mengejutkan," kata Arsul kepada wartawan, Jumat (23/9).

"Komisi III selama ini juga menerima aduan masyarakat yang merasakan putusan yang tidak adil," sambung Wakil Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) ini.

Setelah dipelajari, kata Arsul, putusan-putusan yang ditangani MA, selain tidak adil, juga salah secara hukum. Arsul juga siap menunjukkan putusan yang dimaksud jika diminta oleh MA.

"Putusan yang seperti ini, salah dalam menerapkan hukum dan menabrak keadilan seringkali faktor penyebabnya karena ada yang 'main' dalam kasusnya, entah berupa suap atau yang lainnya," imbuhnya.

Arsul meminta MA agar lebih terbuka dengan Komisi Yudisial (KY). Menurut dia, MA sebenarnya bisa memanfaatkan KY secara maksimal untuk 'mencuci' yang kotor-kotor di jajaran peradilan, termasuk di MA sendiri.

"Namun kesannya selama ini kan justru MA mau selesaikan sendiri via Bawas tetapi publik melihatnya malah ini ikhtiar untuk 'melindungi' hakim dari hukuman yang lebih tegas jika itu ditangani KY," ujarnya.

Baca Juga

Hakim Sudrajad Dimyati Terima Suap Pengurusan Perkara KSP Intidana

Arsul menyarankan Pimpinan MA lebih terbuka bahkan kalau perlu menggunakan KY bersama Bawas untuk membuldozer para hakim nakal.

"Komisi III DPR juga meminta agar Pimpinan MA perlu memperbaharui kembali langkah dan kebijakan yang ada terkait dengan pembenahan sikap mental dan kultur baik hakim maupun ASN non hakim-nya," tutup dia.

Sebelumnya KPK menetapkan Hakim Agung Sudrajad Dimyati dan sembilan orang lainnya sebagai tersangka kasus dugaan suap terkait penanganan perkara di MA.

Sembilan tersangka lainnya adalah hakim yustisial atau panitera pengganti MA, Elly Tri Pangestu; PNS pada Kepaniteraan MA, Desy Yustria dan Muhajir Habibie; PNS MA, Redi dan Albasri. Kemudian, pengacara, Yosep Parera dan Eko Suparno; serta swasta atas nama Heryanto Tanaka dan Ivan Dwi Kusuma Sujanto. (Pon)

Baca Juga

Hakim Agungnya Jadi Tersangka, MA Serahkan Proses Hukum ke KPK

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
BPOM Izinkan Penggunaan Obat COVID-19 Molnupiravir
Indonesia
BPOM Izinkan Penggunaan Obat COVID-19 Molnupiravir

Izin penggunaan darurat tersebut diberikan untuk obat antivirus COVID-19 Molnupiravir.

Pelaku Perjalanan Luar Negeri Tak Perlu Lagi Tes PCR
Indonesia
Pelaku Perjalanan Luar Negeri Tak Perlu Lagi Tes PCR

Para treveler tak perlu lagi tes COVID-19 setibanya tiba di Tanah Air, kecuali suspek Corona.

Pembangunan Huntap Bagi Korban Tsunami Palu Masih Bermasalah
Indonesia
Pembangunan Huntap Bagi Korban Tsunami Palu Masih Bermasalah

Beberapa lokasi pembangunan hunian tetap di Kota Palu, pembangunan huntapnya terhambat dikarenakan polemik kepemilikan lahan.

Pemerintah Klaim Selalu Memonitor Pendaftaran Kendaraan untuk BBM Bersubsidi
Indonesia
Pemerintah Klaim Selalu Memonitor Pendaftaran Kendaraan untuk BBM Bersubsidi

Deputi Koordinasi Pengembangan Usaha BUMN, Riset dan Inovasi Kementerian Koordinator (Kemenko) Perekonomian, Montty Girianna, memastikan pemerintah selalu memonitor proses pendaftaran kendaraan roda empat untuk mendapatkan BBM bersubsidi.

Anggaran Perlindungan Sosial Capai Rp 441,3 Triliun pada 2023
Indonesia
Anggaran Perlindungan Sosial Capai Rp 441,3 Triliun pada 2023

Anggaran tahun depan sedikit lebih tinggi dari total anggaran perlindungan sosial dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2022 yang sebesar Rp 431,5 triliun.

Tolak Kenaikan Harga BBM, Driver Ojol Datangi Kantor PKS
Indonesia
Tolak Kenaikan Harga BBM, Driver Ojol Datangi Kantor PKS

Ratusan pengemudi ojek online yang tergabung dalam Serikat Pengemudi Daring mendatangi kantor DPP PKS, Jakarta Selatan, Kamis (8/9).

Wisatawan Membeludak, Pemkab Gunung Kidul Raup Rp 1,26 Miliar Selama Libur Nataru
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA]: Pengangkatan Guru Honorer Jadi PNS Tanpa Tes
Lainnya
[HOAKS atau FAKTA]: Pengangkatan Guru Honorer Jadi PNS Tanpa Tes

Postingan tersebut menginformasikan ada pengakatan tenaga honorer menjadi PNS tanpa tes. Postingan tersebut juga mencatut Satya Pratama.

Jika Sampai Februari COVID-19 Melandai, Indonesia Masuk Masa Endemi
Indonesia
Jika Sampai Februari COVID-19 Melandai, Indonesia Masuk Masa Endemi

Indonesia bisa melepas status pandemi COVID-19 atau masuk dalam masa endemi, bila kasus virus corona melandai sampai dengan bulan Februari tahun depan.

Mandek Sejak 2016, Politikus PKS Sambut MoU Perlindungan Pekerja Migran Indonesia
Indonesia
Mandek Sejak 2016, Politikus PKS Sambut MoU Perlindungan Pekerja Migran Indonesia

Terbitnya perlindungan PMI di Malaysia setelah mandek sejak 2016 adalah langkah baik, sebab perlindungan PMI adalah sebuah kewajiban negara dan pemerintah wajib mengusahakannya.