MerahPutih.com - Rencana relokasi atau pemindahan Depo Pertamina Plumpang di Koja, Jakarta Utara, ke tanah milik Pelindo, mulai ditolak sejumlah pihak. Penolakan itu salah satunya datang dari wakil rakyat di Senayan.
Menurut anggota Komisi VII DPR RI Syaikhul Islam, rencana pemindahan Depo Pertamina Plumpang tidak realistis dan membutuhkan waktu serta biaya yang tidak sedikit.
Baca Juga
Pemprov Ralat Laporan Jumlah Korban Meninggal akibat Kebakaran Plumpang
“Relokasi Depo Pertamina Plumpang sangat tidak realistis, membutuhkan waktu dan biaya yang besar bahkan terkesan lebih kental nuansa politiknya,” kata Syaikul kepada wartawan, Jumat (10/3).
Dia berharap, pemerintah mengambil langkah yang tepat dalam menyelesaikan permasalahan tersebut. Misalnya dengan terus meningkatkan pengelolaan manajemen resiko di internal Pertamina.
Baca Juga
PAM Jaya Pastikan Pasokan Air Bersih ke Korban Kebakaran Depo Plumpang Aman
Menurut Syaikul, pemindahan depo tidak menjamin tidak terulangnya insiden serupa, apabila Pertamina tidak meningkatkan SOP (standard operational procedure) dalam manajemen resiko di setiap proses, maupun tahapan kerja.
Politikus Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini menilai, membuat wilayah penyangga atau buffer zone adalah hal yang paling realistis, ketimbang harus memindahkan Depo Pertamina Plumpang, yang sudah ada sejak 1974.
“Saat ini, membuat zona penyangga (buffer zone) di lokasi Depo Pertamina Plumpang merupakan opsi yang paling kongkret yang bisa dilakukan dan juga membebaskan lahan masyarakat sampai jarak aman,” pungkasnya. (Pon)
Baca Juga
Ini Alasan Polisi Tak Kunjung Ungkap Penyebab Kebakaran Depo Pertamina Plumpang
