Anggota DPR Sebut Peningkatan Anggaran Pemilu 2024 untuk Lindungi Petugas Anggota Komisi II DPR RI Rifqinizamy Karsayuda. (ANTARA/Firman)

MerahPutih.com - Jumlah anggaran Pemilu 2024 diharapkan dapat meningkat dari pemilihan umum. Peningkatan tersebut di antaranya untuk perlindungan atau proteksi para penyelenggara pemilu di tempat pemungutan suara (TPS), desa, dan kecamatan.

“Kata kunci yang membuat anggaran Pemilu 2024 besar dibandingkan Pemilu 2019 adalah terkait honorarium para penyelenggara pemilu di tingkat TPS, desa, dan kecamatan yang bersifat adhoc,” kata anggota Komisi II DPR RI Rifqinizamy Karsayuda di Jakarta, Selasa (12/4).

Dia menjelaskan, para penyelenggara adhoc tersebut mendapatkan honor yang kecil, yaitu Rp 500 ribu - Rp 700 ribu. Padahal, menurut dia, para penyelenggara bekerja keras dalam mempersiapkan penyelenggaraan pemilu, bahkan sampai banyak yang meninggal dunia pada Pemilu 2019.

Baca Juga:

Jadi Ketua KPU, Hasyim Asy'ari Pimpin Anak Buahnya Persiapkan Pemilu 2024

“Angka anggaran Pemilu 2024 sebesar Rp 86 triliun, Rp 76 triliun, atau Rp 110 triliun sangat relatif, tergantung kebutuhan kita dalam rangka melakukan intervensi anggaran terkait Pemilu 2024,” ujarnya, dikutip Antara.

Rifqi menilai, pernyataan Presiden Jokowi terkait perkiraan anggaran Pemilu 2024 sebesar Rp 110 triliun merupakan “lampu hijau” bagi pemerintah bersama DPR menyetujui anggaran Pemilu 2024.

Menurut dia, Komisi II DPR RI akan melaksanakan rapat kerja (raker) dan rapat dengar pendapat (RDP) bersama Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), KPU, Bawaslu, dan DKPP pada Rabu (13/4) membahas persiapan Pemilu 2024, termasuk anggaran yang dibutuhkan.

Baca Juga:

Anggota KPU Baru Janji Kebut Penyelesaian Aturan Pemilu 2024

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo menyebutkan dibutuhkan anggaran senilai Rp 110,4 triliun untuk penyelenggaraan pemilu dan pilkada serentak pada 2024.

"Kemarin sudah disampaikan ke saya diperkirakan anggaran sebesar Rp 110,4 triliun untuk KPU dan Bawaslu," kata Presiden Joko Widodo dalam rapat terbatas di Istana Kepresidenan Bogor pada Minggu (10/4).

Menurut Presiden Jokowi, jumlah tersebut terdiri atas anggaran kebutuhan Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebesar Rp76,6 triliun dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) senilai Rp 33,8 triliun. (*)

Baca Juga:

Temui Pendemo, Pimpinan DPR Pastikan Tak Lakukan Penundaan Pemilu

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Pasang Foto Profil Bareng Ganjar di Medsos, Gibran: Tidak Ada Kaitan Politik
Indonesia
Pasang Foto Profil Bareng Ganjar di Medsos, Gibran: Tidak Ada Kaitan Politik

"Tidak ada hubungannya (pasang foto profil dengan Ganjar) dengan dukungan politik," ujar Gibran

Pemerintah Diminta Atasi Disparitas Muatan Berangkat dan Balik di Tol Laut
Indonesia
Pemerintah Diminta Atasi Disparitas Muatan Berangkat dan Balik di Tol Laut

Anggota Komisi V DPR RI Toriq Hidayat menyatakan salah satu persoalan tol laut ialah disparitas atau ketimpangan antara jumlah muatan berangkat dan balik yang kini masih terlalu lebar.

Orang Dekat Azis Syamsuddin Disebut Minta Fee 8 Persen untuk Urus DAK Lamteng
Indonesia
Orang Dekat Azis Syamsuddin Disebut Minta Fee 8 Persen untuk Urus DAK Lamteng

Mantan Kepala Dinas Bina Marga Lampung Tengah (Lamteng), Ahmad Taufik, mengaku diminta menyiapkan komitmen fee sebesar 8 persen oleh Aliza Gunado, orang dekat mantan Wakil Ketua DPR Azis Syamsuddin.

Tingkat Kesembuhan Kasus COVID-19 di Jakarta Capai 97 Persen
Indonesia
Tingkat Kesembuhan Kasus COVID-19 di Jakarta Capai 97 Persen

Sedangkan, jumlah kasus konfirmasi secara total di Jakarta sampai hari ini sebanyak 832.226 kasus

Antisipasi Lonjakan COVID-19, PGI Minta Gereja Tak Pasang Tenda saat Perayaan Natal
Indonesia
Antisipasi Lonjakan COVID-19, PGI Minta Gereja Tak Pasang Tenda saat Perayaan Natal

Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy pun mengunjungi langsung kantor Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia (PGI).

Gerindra Ogah Ikutan Wacana Tunda Pemilu, Fokus Jadikan Prabowo Presiden
Indonesia
Gerindra Ogah Ikutan Wacana Tunda Pemilu, Fokus Jadikan Prabowo Presiden

Perpanjangan masa jabatan Presiden bisa berpotensi menuju pada kekuasaan yang absolut dan merusak.

AHY: Bangun Koalisi Usung Capres di 2024 Tidak Mudah
Indonesia
AHY: Bangun Koalisi Usung Capres di 2024 Tidak Mudah

Pada Pemilu Presiden/Wakil Presiden (Pilpres) 2024, Partai Demokrat optimistis meski semua itu harus melihat realitas.

Pameran Foto 44 Tahun Perjalanan FX Rudy Mengabdi, Gibran Kenang Jokowi Naik Esemka
Indonesia
Pameran Foto 44 Tahun Perjalanan FX Rudy Mengabdi, Gibran Kenang Jokowi Naik Esemka

FX Hadi Rudyatmo mengaku pameran foto tersebut merupakan inisiatif dari anak-anak muda yang ada di PDIP

Di Balik Mulai Pulihnya Pertumbuhan Ekonomi Dalam Negeri
Indonesia
Di Balik Mulai Pulihnya Pertumbuhan Ekonomi Dalam Negeri

Momentum ekonomi nasional melambung tinggi terjadi pada triwulan II 2021 yang mencapai 7,07 persen (yoy) mengingat baseline dari kuartal yang sama tahun sebelumnya sangat rendah.

Napiter Imam Mulyana tak Menyangka Bom 'Mother of Satan' Memiliki Daya Ledak Tinggi
Indonesia
Napiter Imam Mulyana tak Menyangka Bom 'Mother of Satan' Memiliki Daya Ledak Tinggi

Narapidana terorisme (napiter) Imam Mulyana, mengaku tidak menyangka kalau bahan peledak jenis Triacetone Triperoxide (TATP) miliknya sebanyak 35 kilogram memiliki daya ledak yang sangat berbahaya.