Anggota DPR Pastikan Tindak Lanjuti Tuntutan Perangkat Desa Anggota Komisi VI DPR RI Herman Khaeron. Foto: Dok/Man

MerahPutih.com - Persatuan Perangkat Desa Indonesia (PPDI) menggelar aksi unjuk rasa di depan Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu (25/1).

Anggota Komisi VI DPR RI dari Fraksi Partai Demokrat Herman Khaeron menemui massa aksi yang menuntut kejelasan status kepegawaian perangkat desa.

Baca Juga

Mendagri Tanggapi Tuntutan Jabatan Kepala Desa Jadi 9 Tahun

Herman menegaskan pihaknya akan membawa aspirasi perangkat desa ke dalam rapat pembahasan DPR RI.

"Kami terus berjuang untuk bisa memenuhi berbagai harapan dan tuntutan itu," kata Herman di hadapan ribuan massa aksi.

Politikus partai berlambang mercy ini menjelaskan, Komisi II DPR sebelumnya sudah menerima pimpinan PPDI.

"Dan Komisi II sudah setuju dengan tuntutan yang telah disampaikan ketua dan seluruh pimpinan PPDI," ujarnya.

Baca Juga

Kemenkumham Sambut Positif Usulan Perubahan Masa Jabatan Kepala Desa

Menurut Herman, tuntutan para perangkat desa rasional lantaran terkait status kepegawaian. Ia memastikan tuntutan ini akan dibahas oleh komisi terkait di DPR.

"Hari ini kami terima kembali dan sangat rasional, sangat masuk akal usulan terkait dengan kepastian jabatan, kesejahteraan, tentu ini harus didukung dan diperjuangkan sepenuhnya oleh DPR," kata Herman.

Lebih lanjut Herman mengatakan tuntutan para perangkat desa terkait dengan revisi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Namun, butuh kajian untuk memuluskan tuntutan para perangkat desa.

"Memang kita masih butuh tahapan kalau untuk mengubah Undang-Undang Desa, dalam prolegnas sudah ada, sudah kami dorong bersama fraksi lainnya di DPR agar UU desa masuk prioritas di 2023," pungkasnya. (Pon)

Baca Juga

Perangkat Desa Gelar Demo, Polisi Lakukan Rekayasa Lalin di Sekitar DPR

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Kunjungi Gereja Katolik Maria Kusuma, Anies Pastikan Semua Dapat Kesetaraan di Jakarta
Indonesia
Kunjungi Gereja Katolik Maria Kusuma, Anies Pastikan Semua Dapat Kesetaraan di Jakarta

Ia menegaskan, Pemprov DKI Jakarta berprinsip untuk menghadirkan kesetaraan dan keadilan di kota Jakarta, termasuk peribadatan warganya.

Belasan Anggota Polrestabes Surabaya Dipecat Tidak Hormat
Indonesia
Belasan Anggota Polrestabes Surabaya Dipecat Tidak Hormat

Sebanyak 12 anggota Polrestabes Surabaya dipecat dalam upacara pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH) di Mapolrestabes Surabaya, Senin (14/2).

Sebagian Korban Gempa Cianjur Masih Melawan Trauma untuk Kembali ke Rumah
Indonesia
Sebagian Korban Gempa Cianjur Masih Melawan Trauma untuk Kembali ke Rumah

Sebagian korban gempa yang mengungsi di Posko Bencana Limbangan Sari, Kecamatan Cianjur, Kabupaten Cianjur, Provinsi Jawa Barat, masih berusaha melawan trauma untuk kembali ke rumah mereka.

Alasan Jokowi Keluarkan Perppu Cipta Kerja
Indonesia
Alasan Jokowi Keluarkan Perppu Cipta Kerja

Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja.

 Presidensi G20 Indonesia Kumpulkan USD 1,3 Miliar Untuk Pencegahan dan Penanganan Pandemi
Indonesia
Presidensi G20 Indonesia Kumpulkan USD 1,3 Miliar Untuk Pencegahan dan Penanganan Pandemi

Hasil pertemuan JFHTF ke-5, akan menjadi bahan masukan pada Pertemuan kedua Menteri Keuangan dan Kesehatan pada November mendatang.

DPR Minta KPK Turun Tangan Bongkar Tambang Batu Bara Ilegal di Kaltim
Indonesia
DPR Minta KPK Turun Tangan Bongkar Tambang Batu Bara Ilegal di Kaltim

Komisi IV DPR RI bersama Balai Pengamanan dan Penegakkan Hukum (Gakkum) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) RI melakukan sidak tambang batu bara yang diduga ilegal di Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur.

Turun 1.098, Pasien Aktif COVID-19 di DKI Jakarta Kini 12.328 Kasus
Indonesia
Turun 1.098, Pasien Aktif COVID-19 di DKI Jakarta Kini 12.328 Kasus

Berdasarkan data per Minggu (20/3) jumlah kasus COVID-19 di Ibu Kota dilaporkan turun 1.098 kasus. Sehingga, jumlah kasus aktif kini sebanyak 12.328 (orang yang masih dirawat/isolasi).

Keputusan Masa Kampanye 75 Hari Mencegah Terjadinya Pembelahan di Masyarakat
Indonesia
Keputusan Masa Kampanye 75 Hari Mencegah Terjadinya Pembelahan di Masyarakat

KPU RI menyampaikan rancangan tahapan Kampanye Pemilu 2024 yang hanya akan digelar 75 hari bertujuan untuk mengurangi potensi terjadinya pembelahan di masyarakat.

Jokowi Resmi Lantik 2 Menteri dan 3 Wamen
Indonesia
Jokowi Resmi Lantik 2 Menteri dan 3 Wamen

Zulkifli Hasan menjabat menteri perdagangan (mendag), menggantikan posisi Muhammad Lutfi. Kemudian, Hadi Tjahjanto mengisi pos menteri agraria dan tata ruang (ATR) yang sebelumnya dijabat Sofyan Djalil.

35.100 Pemudik Tinggalkan Jakarta dari Stasiun Pasar Senen dan Gambir
Indonesia
35.100 Pemudik Tinggalkan Jakarta dari Stasiun Pasar Senen dan Gambir

Sebanyak 35.100 pemudik berangkat ke sejumlah daerah dari dua stasiun tersebut.