Anggota DPR Minta RUU KUP Tidak Beri Dampak Negatif ke Masyarakat Beras Bulog. (Foto: Antara)

MerahPutih.com - Penyusunan Rancangan Undang-Undang Ketentuan Umum Perpajakan (RUU KUP), yang salah satunya membahas terkait Pajak Pertambahan Nilai untuk barang kebutuhan pokok, dan lainnya, harus dilakukan secara cermat, objektif dan terukur.

"Dengan begitu, tujuan untuk menuju sistem perpajakan yang sehat, adil dan berkesinambungan dapat tercapai dalam jangka menengah, namun tidak memberikan dampak negatif kepada masyarakat dan dunia usaha yang masih dalam situasi pandemi COVID-19," kata Anggota DPR Puteri Anetta Komarudin di Jakarta, Kamis (30/7).

Baca Juga:

Kemenkeu Janji Revisi Objek-Objek Kena PPN di RUU KUP

Counsellors at Law (SNR) memaparkan, faktor yang mendorong pembahasan revisi RUU KUP yakni pemikiran mengenai sistem perpajakan nasional yang dinilai belum mampu untuk mendukung keberlanjutan pembangunan dalam jangka menengah dan panjang.

Hal tersebut dapat dilihat dari kondisi APBN beberapa tahun terakhir, yang selalu meningkat sesuai perkembangan kebutuhan bernegara serta kebutuhan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih baik, namun penerimaan perpajakan belum cukup optimal untuk mendukung pendanaan negara.

Menurut Managing Partner SNR Januardo Sihombing momentum penyusunan Rancangan Undang-Undang Ketentuan Umum Perpajakan kini sedang dielaborasi oleh Komisi XI DPR RI, dan telah dimuat dalam agenda Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2021. Serta diharapkan untuk dapat diundangkan di tahun 2022.

Anggota DPR Puteri Anetta Komarudin. (Foto: dpr.go.id)
Anggota DPR Puteri Anetta Komarudin. (Foto: dpr.go.id)

RUU KUP ini merupakan perubahan kelima atas UU Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Ada lima kelompok masalah utama (klaster) dalam RUU ini. Pertama, perubahan materi UU KUP yang diantaranya meliputi asistensi penagihan pajak global dan program peningkatan kepatuhan wajib pajak.

Kedua, perubahan materi UU PPh. Ketiga, perubahan UU PPN. Dalam perubahan UU PPN ini fringe benefit akan diatur kembali dan ada instrumen pencegahan penghindaran pajak. Dolfie melanjutkan, klaster keempat adalah perubahan UU Cukai, dan klaster kelima adalah pengenaan pajak karbon. (Pon)

Baca Juga:

Pakar Ekonomi Nilai PPN Jasa Pendidikan dan Sembako Picu Inflasi Besar

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Sepajang 2020, Ekonomi Indonesia Merosot ke Minus 2,07 Persen
Indonesia
Sepajang 2020, Ekonomi Indonesia Merosot ke Minus 2,07 Persen

Sektor informasi dan komunikasi serta jasa kesehatan dan kegiatan sosial menjadi penopang perekonomian Indonesia yang masih mengalami kontraksi pada 2020.

PT KCI Temukan 16 Penumpang KRL Reaktif COVID-19 Seusai Tes Antigen Acak
Indonesia
PT KCI Temukan 16 Penumpang KRL Reaktif COVID-19 Seusai Tes Antigen Acak

“Hal itu untuk untuk melindungi sesama,” kata Anne

Cek Kemanjuran Vaksin COVID-19 Sinovac, Darah Relawan Uji Klinis Dicek Balitbangkes
Indonesia
Cek Kemanjuran Vaksin COVID-19 Sinovac, Darah Relawan Uji Klinis Dicek Balitbangkes

Pemilihan vaksin COVID-19 harus memenuhi beberapa faktor, antara lain, memenuhi unsur keamanan, harus cepat, dan harus juga mandiri.

Merger Bank Syariah Bikin UMKM Mudah Dapatkan Modal
Indonesia
Merger Bank Syariah Bikin UMKM Mudah Dapatkan Modal

Selain itu, pemerintah pun, memperbanyak dan memperluas pendirian Bank Wakaf Mikro.

Penyuap Juliari Ungkap Operator Ihsan Yunus 'Sakti' Urus Kuota Bansos di Kemensos
Indonesia
Penyuap Juliari Ungkap Operator Ihsan Yunus 'Sakti' Urus Kuota Bansos di Kemensos

Harry mengakui banyak dibantu oleh Yogas berkaitan dengan kuota pengadaan Bansos COVID-19 untuk PT Hamonangan Sude dan PT Pertani.

Pemkab Bogor Kesulitan Vaksinasi di Daerah Pelosok
Indonesia
Pemkab Bogor Kesulitan Vaksinasi di Daerah Pelosok

Ketua Satgas Penanganan COVID-19 Kabupaten Bogor itu tetap optimistis dalam melakukan vaksinasi terhadap 70 persen jumlah penduduknya atau 4,2 juta jiwa, setara dengan kewajiban menyuntikkan 8,5 juta dosis vaksin.

Anies Bikin Tradisi Baru, Calon Pejabat Wajib Tandatangani Surat Siap Mundur
Indonesia
Anies Bikin Tradisi Baru, Calon Pejabat Wajib Tandatangani Surat Siap Mundur

Apabila pejabat itu tak menunjukkan perbaikan kinerja, akan berimbas pemotongan tunjangan

Lahan Food Estate Kalteng Rampung Akhir Desember
Indonesia
Lahan Food Estate Kalteng Rampung Akhir Desember

Syahrul Yasin Limpo meninjau perkembangan pelaksanaan program Food Estate di Kabupaten Kapuas dan Pulang Pisau.

Hujan Abu Guyur Wilayah Timur Lereng Merapi
Indonesia
Hujan Abu Guyur Wilayah Timur Lereng Merapi

Hujan abu mengguyur di sejumlah dusun yang berada di sisi timur Gunung Merapi setelah terjadinya guguran lava pijar pada Minggu (10/1) malam.

ITS Buat Cat Pelapis dan Stiker Antivirus
Indonesia
ITS Buat Cat Pelapis dan Stiker Antivirus

Pelapis dan stiker tersebut dibuat dengan teknologi Nano Copper (tembaga berukuran nano) yang telah diuji di Institute of Tropical Disease (ITD) Universitas Airlangga (Unair).