Anggota DPR Minta Pembelian Minyak Goreng Pakai PeduliLindungi Ditinjau Ulang Anggota Komisi VI DPR Deddy Yevri Hanteru Sitorus. ANTARA/HO-Dokumen pribadi

MerahPutih.com - Kementerian Koordinator Maritim dan Investasi (Kemenko Marves) dan Kementerian Perdagangan (Kemendag) mengeluarkan kebijakan distribusi minyak goreng curah dengan menggunakan aplikasi PeduliLindungi dan nomor induk kependudukan (NIK). Namun, penerapannya di lapangan menuai pro dan kontra.

Anggota DPR Deddy Yevri Sitorus minta kebijakan pembelian minyak goreng curah dengan PeduliLindungi dan KTP tersebut ditinjau ulang.

"Cara tersebut berpotensi menimbulkan kegaduhan dan merepotkan masyarakat serta berpotensi menyebabkan penyimpangan," kata Deddy Yevri Sitorus di Jakarta Selasa (28/6).

Baca Juga:

PKS Sarankan Pemerintah Tunjuk Distributor Terverifikasi Salurkan Minyak Goreng Curah

Deddy mengatakan bahwa Kemendag harus menjelaskan dan menyosialisasikan terlebih dahulu siapa saja yang berhak membeli minyak goreng tersebut.

Menurut dia, jika tidak tersosialisasi dengan baik maka akan berpotensi menyebabkan kerumunan orang yang kecewa karena tidak boleh mendapatkan minyak goreng.

“Bayangkan orang datang ke tempat pembelian lalu ternyata aplikasi menunjukkan warna merah, pada saat yang sama banyak warga lain yang terlihat mampu, ternyata dapat. Hal ini berpotensi mengakibatkan kegaduhan," ucapnya, dikutip Antara.

Menurut dia, seharusnya masyarakat yang datang ke toko penjual minyak goreng yang telah diatur oleh pemerintah, yakni mereka yang memang memang berhak mendapatkannya.

Kemudian, kata Deddy, penggunaan KTP yang tidak mengacu pada kartu keluarga (KK) juga berpotensi menimbulkan gaduh karena volume yang ditetapkan cukup besar, 10 kg per KTP per hari.

Hal itu berpotensi terjadinya penimbunan, begitu juga dengan alokasi di setiap titik bisa habis dalam waktu singkat sehingga tidak banyak bisa mendapatkan. Menurutnya, hal itu bisa saja terjadi karena selisih harga dengan minyak goreng kemasan masih cukup tinggi.

Baca Juga:

Warga Tangerang Selatan Keluhkan Kebijakan Beli Minyak Goreng Pakai PeduliLindungi

Menurut Deddy, cara terbaik adalah dengan membuat rantai distribusi yang benar dan memastikan pasokan lancar, sesuai kebutuhan di setiap daerah dengan harga sesuai harga eceran tertinggi (HET).

Apalagi, menurut dia, saat ini pasokan minyak goreng melimpah dan bahkan pabrik kelapa sawit sudah tidak mampu menampung produksi.

"Manajemen rantai distribusi yang benar dan tepat yang diperlukan saat ini," demikian Deddy. (*)

Baca Juga:

Anggota DPR Sebut Beli Minyak Goreng Pakai PeduliLindungi Bikin Ribet

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Mobil Terbakar di Jembatan Cipunagara Subang, 4 Orang Tewas
Indonesia
Mobil Terbakar di Jembatan Cipunagara Subang, 4 Orang Tewas

Kecelakaan merenggut korban jiwa terjadi di Jembatan Cipunagara, Kecamatan Pamanukan, Kabupaten Subang, Jawa Barat, Senin (11/7) dini hari.

Replika Mobil Formula E Akan Dipajang di CFD, Warga Diizinkan Berfoto
Indonesia
Replika Mobil Formula E Akan Dipajang di CFD, Warga Diizinkan Berfoto

Panitia Formula E akan memanfaatkan kegiatan car free day (CFD) sebagai ajang memamerkan mobil bertenaga energi listrik tersebut.

Pegiat Media Sosial Adam Deni Segera Diadili
Indonesia
Pegiat Media Sosial Adam Deni Segera Diadili

Penyidik Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri melimpahkan berkas perkara yang menjerat pegiat media sosial Adam Deni

PDIP Rayakan Imlek, Hasto Singgung Pembumian Pancasila Saat Usung Ahok
Indonesia
PDIP Rayakan Imlek, Hasto Singgung Pembumian Pancasila Saat Usung Ahok

"Kita tak melihat etnisnya. Pak Ahok ketika dicalonkan menjadi calon gubernur DKI, bukan karena dilihat etnisnya tetapi kualifikasi kepemimpinannya. Itulah yang menjadi karakter Pancasila dibumikan dalam seluruh kehidupan berbangsa dan bernegara. Inilah Indonesia tanpa diskriminasi," beber Hasto.

Disorot Presiden, Mabes Polri Klaim Kerja Maksimal Ungkap Kematian Brigadir J
Indonesia
Disorot Presiden, Mabes Polri Klaim Kerja Maksimal Ungkap Kematian Brigadir J

Mabes Polri langsung merespon pernyataan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang memerintahkan mengungkap kasus tewasnya Brigadir J dalam baku tembak di rumah Irjen Ferdy Sambo secara transparan.

Tidak Ada Hubungan Dengan Institusi, TNI AD Harap Kasus Ibu Arteria Berujung Damai
Indonesia
Tidak Ada Hubungan Dengan Institusi, TNI AD Harap Kasus Ibu Arteria Berujung Damai

Cekcok tersebut, adalah murni perselisihan antara dua orang penumpang warga sipil.

Hari ke-2 di Sumut, Jokowi Tinjau Pasar dan Hadiri Puncak Harganas
Indonesia
Hari ke-2 di Sumut, Jokowi Tinjau Pasar dan Hadiri Puncak Harganas

Puncak Peringatan Hari Keluarga Nasional (Harganas) ke-29 Tahun 2022 di Lapangan Merdeka, Kota Medan, Sumatera Utara.

Pemerintah Akan Memusnahkan Vaksin COVID-19 yang Kedaluwarsa
Indonesia
Pemerintah Akan Memusnahkan Vaksin COVID-19 yang Kedaluwarsa

Stok vaksin di sejumlah daerah sudah kedaluwarsa imbas dari sebagian besar masyarakat Indonesia sudah divaksinasi. Pemerintah akan segera memusnahkannya agar tak disalahgunakan. Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin mengakui banyak negara maju memberikan vaksin COVID-19 untuk Indonesia. Namun, pemerintah mampu menggencarkan stok vaksin sehingga tidak terbuang.

DPR Minta Hadi Tjahjanto Evaluasi Kinerja Juru Ukur Tanah BPN se-Indonesia
Indonesia
DPR Minta Hadi Tjahjanto Evaluasi Kinerja Juru Ukur Tanah BPN se-Indonesia

Kementerian ATR/BPN pimpinan Marsekal (purn) Hadi Tjahjanto diminta melakukan evaluasi kinerja BPN di Indonesia, khususnya para juru ukur tanah.

Kata Menpan Tjahjo soal Usulan Polri di Bawah Kementerian
Indonesia
Kata Menpan Tjahjo soal Usulan Polri di Bawah Kementerian

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Borokrasi (MenPAN-RB), Tjahjo Kumolo menanggapi usulan Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhanas) soal Polri di bawah kementerian.