Anggota DPR Mengaku Sudah Tahu Kepala Daerah yang Punya Rekening Kasino Trimedya Panjaitan (ketiga-kanan) dalam diskusi Forum Lintas Hukum Indonesia, di Jakarta, Rabu, (18/12/2019) (Boyke Ledy Watra)

MerahPutih.com - Anggota Komisi III DPR fraksi PDIP Trimedya Panjaitan mengaku telah mengetahui pernyataan Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) Kiagus Ahmad Badarudin perihal kepala daerah simpan uang di rekening kasino. Menurutnya, ia sudah tahu sejak tiga tahun lalu.

"Sebenarnya kita sudah tiga tahun lalu. Sudah lama itu. Makanya tempo hari saya sudah omong ke Kepala PPATK 'bang harus dicek itu, sekarang ada modus orang simpan duit di kasino' gitu," kata Trimedya, saat ditemui di kawasan Cikini, Jakarta Pusat, Rabu (18/12).

Baca Juga:

Polisi Bakal Turun Tangan Selidiki Dugaan Kepala Daerah Punya Rekening Kasino

Dalam hal itu, ia menduga, kepala daerah yang menyimpan ke rekening kasino melibatkan warga negara asing.

"Kalau player, itu kan cara bawanya (uang) ada orang asing yang mau nerima duit pejabat itu, kemudian dibawa ke negara mereka, sehingga bawanya aman, terus taro (di kasino) di situ," kata Trimedya.

Anggota Komisi III DPR Trimedya Panjaitan. (Foto: MP/Kanugrahan)
Anggota Komisi III DPR Trimedya Panjaitan. (Foto: MP/Kanugrahan)

Lebih lanjut, Trimedya menduga, nominal transaksi yang dikeluarkan oleh pejabat daerah untuk menempatkan uang di rekening kasino mencapai angka miliaran rupiah.

"Kalau saya duga sih, sampai miliaran ya. Orang-orang Indonesia kan ngeri. Ada yang sekali kalah itu Rp200 juta atau Rp2 miliar," jelas dia.

Sementara itu di tempat yang sama, pakar hukum pidana pencucian uang Yenti Ganarsih menilai, fenomena ini adalah hal biasa. Namun, dia mengaku terkejut jika para pemain tersebut adalah kepala daerah.

Baca Juga:

KPK Sudah Kantongi Nama Kepala Daerah Pemilik Rekening Kasino di Luar Negeri

"Ini pesannya kepada parpol. Siapa yang akan didukung kepala daerah, ya rekrutmennya yang bagus. Jangan seperti ini. Kita malu semua kan," ujar Yenti.

Kepala PPATK Kiagus Ahmad Badaruddin (tiga dari kanan) dalam refleksi akhir tahun di Jakarta, Jumat (13/12/2019). ANTARA/Dewa Wiguna
Kepala PPATK Kiagus Ahmad Badaruddin (tiga dari kanan) dalam refleksi akhir tahun di Jakarta, Jumat (13/12/2019). ANTARA/Dewa Wiguna

Kendati demikian, Yanti berharap, lembaga penegak hukum dapat segera bertindak sebelum kepala daerah itu menghilangkan barang buktinya.

"Karena sudah terlanjur diberitakan. Seharusnya PPATK telusuri dulu bukan diberitakan dulu, keburu uangnya hilang. takutnya korupsi dari kepala daerah dan DPD itu barang buktinya dihilangkan," tegas Yanti. (Knu)

Baca Juga:

Polisi Tunggu Laporan PPATK Soal Rekening Rp 50 M di Kasino Luar Negeri Milik Kepala Daerah

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Jalan Padat, Pelaksanaan Shift Kerja Tidak Efektif
Indonesia
Jalan Padat, Pelaksanaan Shift Kerja Tidak Efektif

Pemprov DKI menyebut, warga sudah tidak mematuhi lagi imbauan membatasi pergerakan selama pandemi COVID-19

Tito Sebut ASN Tak Netral Kacaukan Pelaksanaan Pilkada
Indonesia
Tito Sebut ASN Tak Netral Kacaukan Pelaksanaan Pilkada

Netralitas aparatur sipil negara (ASN) merupakan salah satu kunci keberhasilan pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak Tahun 2020.

Pansus: Anies Tak Ada Keinginan Politik Atasi Masalah Banjir
Indonesia
Pansus: Anies Tak Ada Keinginan Politik Atasi Masalah Banjir

Pansus Banjir DPRD DKI Jakarta menggelar rapat dengan mengundang tiga ahli terkait penanganan banjir di Jakarta.

 PDIP Tetapkan Usung Cakada Minimal Tiga Tahun Jadi Kader, Peluang Gibran Bakal Kandas?
Indonesia
PDIP Tetapkan Usung Cakada Minimal Tiga Tahun Jadi Kader, Peluang Gibran Bakal Kandas?

Jika benar syarat itu diberlakukan dapat menutup peluang Gibran Rakabuming Raka maju di Pilwakot Solo 2020, mengingat Gibran baru sekitar empat bulan mendaftar Kartu Tanda Anggota (KTA) PDIP.

2 WNI ABK DIamond Princess Enggak Ikut Evakuasi, Milih Tinggal di Jepang
Indonesia
Polisi Selidiki Tuduhan Germo di Kalangan Bos Garuda
Indonesia
Polisi Selidiki Tuduhan Germo di Kalangan Bos Garuda

Roni Eka Mirsa terkait tuduhan germo yang disebut oleh akun media sosial Twitter @digeeembok.

 Penghapusan Dana THR Gaji ke-13, Pemkot Solo Tunggu Keputusan Pusat
Indonesia
Penghapusan Dana THR Gaji ke-13, Pemkot Solo Tunggu Keputusan Pusat

"Setiap tahun pemerintah pusat menganggarkan dana THR dan Gaji ke-13 dari APBN yang ditransfer ke daerah masing-masing. Dana tersebut saat ini sudah tesedia," ujar Wali Kot Solo, FX Hadi Rudyamo

Bekasi Paling Parah Alami Banjir
Indonesia
Bekasi Paling Parah Alami Banjir

Kapolda Metro Jaya Irjen Nana Sudjana meninjau sejumlah titik banjir yang berada di ibu kota buntut dari hujan deras sejak sehari lalu.

Pasien Asal Solo di RSUD Dr Moewardi Positif Corona, Wali Kota Langsung Perintahkan Tracking
Indonesia
Pasien Asal Solo di RSUD Dr Moewardi Positif Corona, Wali Kota Langsung Perintahkan Tracking

Wali Kota Solo FX Hadi Rudyatmo langsung melakukan tracking kepada sejumlah orang yang berkontak langsung dengan pasien positif virus corona (COVID-19).

 Praktisi Hukum: Harun Masiku Korban Salah Urus dan Janji Manis PDIP
Indonesia
Praktisi Hukum: Harun Masiku Korban Salah Urus dan Janji Manis PDIP

Petrus mengatakan, jika Megawati dan Hasto berlindung dibalik kedaulatan partai, maka itu adalah ciri-ciri partai yang feodalistik dan oligarkis