Anggota DPR Mengaku Sudah Tahu Kepala Daerah yang Punya Rekening Kasino Trimedya Panjaitan (ketiga-kanan) dalam diskusi Forum Lintas Hukum Indonesia, di Jakarta, Rabu, (18/12/2019) (Boyke Ledy Watra)

MerahPutih.com - Anggota Komisi III DPR fraksi PDIP Trimedya Panjaitan mengaku telah mengetahui pernyataan Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) Kiagus Ahmad Badarudin perihal kepala daerah simpan uang di rekening kasino. Menurutnya, ia sudah tahu sejak tiga tahun lalu.

"Sebenarnya kita sudah tiga tahun lalu. Sudah lama itu. Makanya tempo hari saya sudah omong ke Kepala PPATK 'bang harus dicek itu, sekarang ada modus orang simpan duit di kasino' gitu," kata Trimedya, saat ditemui di kawasan Cikini, Jakarta Pusat, Rabu (18/12).

Baca Juga:

Polisi Bakal Turun Tangan Selidiki Dugaan Kepala Daerah Punya Rekening Kasino

Dalam hal itu, ia menduga, kepala daerah yang menyimpan ke rekening kasino melibatkan warga negara asing.

"Kalau player, itu kan cara bawanya (uang) ada orang asing yang mau nerima duit pejabat itu, kemudian dibawa ke negara mereka, sehingga bawanya aman, terus taro (di kasino) di situ," kata Trimedya.

Anggota Komisi III DPR Trimedya Panjaitan. (Foto: MP/Kanugrahan)
Anggota Komisi III DPR Trimedya Panjaitan. (Foto: MP/Kanugrahan)

Lebih lanjut, Trimedya menduga, nominal transaksi yang dikeluarkan oleh pejabat daerah untuk menempatkan uang di rekening kasino mencapai angka miliaran rupiah.

"Kalau saya duga sih, sampai miliaran ya. Orang-orang Indonesia kan ngeri. Ada yang sekali kalah itu Rp200 juta atau Rp2 miliar," jelas dia.

Sementara itu di tempat yang sama, pakar hukum pidana pencucian uang Yenti Ganarsih menilai, fenomena ini adalah hal biasa. Namun, dia mengaku terkejut jika para pemain tersebut adalah kepala daerah.

Baca Juga:

KPK Sudah Kantongi Nama Kepala Daerah Pemilik Rekening Kasino di Luar Negeri

"Ini pesannya kepada parpol. Siapa yang akan didukung kepala daerah, ya rekrutmennya yang bagus. Jangan seperti ini. Kita malu semua kan," ujar Yenti.

Kepala PPATK Kiagus Ahmad Badaruddin (tiga dari kanan) dalam refleksi akhir tahun di Jakarta, Jumat (13/12/2019). ANTARA/Dewa Wiguna
Kepala PPATK Kiagus Ahmad Badaruddin (tiga dari kanan) dalam refleksi akhir tahun di Jakarta, Jumat (13/12/2019). ANTARA/Dewa Wiguna

Kendati demikian, Yanti berharap, lembaga penegak hukum dapat segera bertindak sebelum kepala daerah itu menghilangkan barang buktinya.

"Karena sudah terlanjur diberitakan. Seharusnya PPATK telusuri dulu bukan diberitakan dulu, keburu uangnya hilang. takutnya korupsi dari kepala daerah dan DPD itu barang buktinya dihilangkan," tegas Yanti. (Knu)

Baca Juga:

Polisi Tunggu Laporan PPATK Soal Rekening Rp 50 M di Kasino Luar Negeri Milik Kepala Daerah

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Pastikan Gaji ASN Tak Dipotong, Anies: Jangan Ditakutin Lagi
Indonesia
Pastikan Gaji ASN Tak Dipotong, Anies: Jangan Ditakutin Lagi

Pemprov DKI Jakarta saat ini tengah membahas alokasi anggaran dalam APBD DKI untuk penanganan COVID-19 di masa darurat virus corona.

KPK Tegaskan Bakal Ikuti Prosedur Hukum Terkait 75 Pegawai Tak Lolos TWK
Indonesia
KPK Tegaskan Bakal Ikuti Prosedur Hukum Terkait 75 Pegawai Tak Lolos TWK

"Kami akan melakukannya secara prosedural hukum dan untuk itu, kami akan terbuka untuk menyampaikan dan menerima segala masukan dari masyarakat," kata Ghufron.

Din Syamsuddin Nilai Pemeriksaan Anies Bikin Citra Polri Buruk
Indonesia
Din Syamsuddin Nilai Pemeriksaan Anies Bikin Citra Polri Buruk

Pemeriksaan Anies Baswedan dalam kasus dugaan pelanggaran protokol kesehatan saat acara FPI menuai kontroversi.

Alasan Polisi tak Tutup Jalur Tikus di Jakarta saat PPKM Darurat
Indonesia
Alasan Polisi tak Tutup Jalur Tikus di Jakarta saat PPKM Darurat

Meski begitu, polisi memutuskan tidak menyekat jalur-jalur tikus tersebut karena dinilai kurang efektif. Jalur tikus itu ujungnya akan tetap ke jalur utama yang disekat oleh pihak kepolisian.

Polri Kerahkan Nyaris 200 Ribu Amankan Tahapan Pilkada 2020
Indonesia
Polri Kerahkan Nyaris 200 Ribu Amankan Tahapan Pilkada 2020

Polri juga telah menyiapkan total 192.028 personel untuk mengamankan tahapan Pilkada Serentak 2020

Habib Luthfi bin Yahya Tegaskan 'NKRI Harga Mati' Bukan Sekedar Slogan Basa-Basi
Indonesia
Habib Luthfi bin Yahya Tegaskan 'NKRI Harga Mati' Bukan Sekedar Slogan Basa-Basi

Semestinya akan membangkitkan bangsa Indonesia berupa ‘rasa memiliki’ republik ini

Polri dan Kejagung Diminta Libatkan KPK Gelar Perkara Djoko Tjandra dan Jaksa Pinangki
Indonesia
Polri dan Kejagung Diminta Libatkan KPK Gelar Perkara Djoko Tjandra dan Jaksa Pinangki

Hal itu sebagai bentuk supervisi KPK terhadap penanganan kasus tersebut.

Masa Larangan Mudik, 1,5 Juta Warga Keluar dari Jabodetabek
Indonesia
Masa Larangan Mudik, 1,5 Juta Warga Keluar dari Jabodetabek

Kementerian Perhubungan memaparkan data dari posko monitoring sudah ada lebih dari 1,5 juta orang keluar dari Jabodetabek.

Petinggi Gerindra Ungkap Alasan Prabowo Usung Denny Indrayana di Pilgub Kalsel
Indonesia
Mensos Siapkan Antisipasi agar Dana Bansos COVID-19 Tak Diselewengkan
Indonesia
Mensos Siapkan Antisipasi agar Dana Bansos COVID-19 Tak Diselewengkan

Menteri Sosial Tri Rismaharini memastikan ada sejumlah langkah untuk mencegah korupsi bantuan sosial selama PPKM.