Anggota DPR Ini Minta Swab Tes Hingga Vaksin COVID-19 Digratiskan Bagi Masyarakat Kurang Mampu Calon relawan berkonsultasi dengan dokter riset uji vaksin di RSP Unpad, Kota Bandung. (ANTARA/Bagus Ahmad Rizaldi)

Merahputih.com - Anggota Komisi VI DPR, Marwan Jafar meminta agar tes cepat, tes usap, dan vaksin COVID-19 digratiskan bagi masyarakat kurang mampu. Hal itu lantaran hingga kini penurunan harga tes COVID-19 belum signifikan bagi masyarakat kurang mampu yang terdampak pandemi COVID-19.

"Sejak awal saya mengatakan berkali-kali 'rapid test' (tes cepat), 'swab test' (tes usap), vaksin COVID-19 digratiskan bagi masyarakat kurang mampu, sebagai bukti negara hadir dan amanat konstitusi," kata Marwan dalam keterangan tertulisnya, Selasa (6/10).

Hal itu disampaikan Marwan saat Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi VI DPR dengan Direktur Utama PT Bio Farma (Persero), Direktur Utama PT Kimia Farma, Direktur Utama PT lndofarma, dan Direktur Utama PT Phapros, di Gedung DPR, Jakarta, Senin (5/10).

Baca Juga:

Mutasi Penyebab Penyebaran Cepat COVID-19

Pemberian gratis tes cepat, tes usap, dan vaksin COVID-19 sesuai dengan keinginan Menteri BUMN Erick Thohir bagi peserta BPJS Kesehatan dan hal itu sebagai bukti negara hadir di tengah-tengah masyarakat.

"Intinya 'rapid test', 'swab test', dan vaksin itu digratiskan kepada masyarakat yang tidak mampu, bukan hanya menekan harga. Menurut saya penurunan harga 'swab test' menjadi Rp900 ribu itu belum signifikan dan masih tinggi," beber dia.

Pemerintah tidak hanya memakai data BPJS Kesehatan bagi masyarakat yang kurang mampu untuk mendapat gratis "swab test", "rapid test", dan vaksin gratis.

Menurut dia, dana Kemenkes yang belum terserap dapat dialihkan untuk membantu masyarakat yang kurang mampu.

"Dana Kementerian Kesehatan yang melimpah dan belum terserap semua bisa di-'switch' dengan farmasi kita, tidak hanya menekan harga tetapi juga menggratiskan kepada masyarakat kita yang tidak mampu. Saya sudah berkali-kali untuk meminta gratis," jelas dia.

Ilustrasi - Virus Corona. (Dok Antara)
Ilustrasi - Virus Corona. (Dok Antara)

Dana tersebut juga bisa dipakai untuk mensubsidi mobil laboratorium untuk menyalurkan obat-obatan kepada masyarakat di sejumlah daerah apalagi menjelang pelaksanaan Pilkada Serentak 2020.

"Dan juga mensubsidi mobil laboratorium kita, supaya masyarakat di daerah-daerah bisa dengan cepat mendapat bantuan obat-obatan. Supaya lebih cepat memberikan masyarakat kita di daerah, termasuk jelang Pilkada 2020," ungkap Marwan.

Hal itu menanggapi Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dan Kementerian Kesehatan (Kemenkes) yang secara resmi menetapkan harga "swab test" sebesar Rp900.000 yang sudah termasuk pemeriksaan dengan metode real-time (RT) Polymerase Chain Reaction (PCR).

Kesepakatan BPKP dan Kemenkes itu harus disosialisasikan kepada masyarakat hingga seluruh daerah sehingga hal itu tidak hanya wacana di tengah-tengah masyarakat.

"Harus segera ditandatangani dan diumumkan, sehingga tidak hanya wacana. Harus dikawal di lapangan, termasuk di rumah sakit seluruh Indonesia," katanya.

Dalam kesempatan itu Marwan juga meminta agar vaksin yang diberikan kepada masyarakat sesuai dengan segregasi etnik masyarakat Indonesia dan hal itu dapat dilakukan kerja sama dengan perusahaan farmasi luar yang memiliki uji klinis.

Baca Juga:

Armenia dan Azerbaijan Saling Serang di Perbatasan

Dia menjelaskan terkait vaksin, platformnya harus cocok dengan masyarakat Indonesia, dengan kondisi tubuh masyarakat Indonesia, sesuai dengan milik masyarakat Indonesia, cocok dengan segredasi etnik masyarakat Indonesia.

Marwan juga meminta agar Indonesia mengurangi impor bahan baku obat-obatan dari luar negeri karena impor bahan baku obat-obatan yang justru membuat harga meningkat. (*)

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Dana Nasabah Yang Dijamin di Bank Capai Rp3.320 Triliun
Indonesia
Dana Nasabah Yang Dijamin di Bank Capai Rp3.320 Triliun

Pada Mei 2020, LPS memangkas 25 basis poin tingkat bunga penjaminan untuk bank umum menjadi 5,5 persen, BPR menjadi 8 persen dan bank umum valuta asing mencapai 1,5 persen.

Penumpang Bandara YIA Capai 2.000 Orang Per Hari
Indonesia
Penumpang Bandara YIA Capai 2.000 Orang Per Hari

Padahal pada bulan-bulan sebelumnya, jumlah pengunjung hanya puluhan hingga ratusan orang.

Pengurus DMI Diminta Lacak Guru Ngaji dan Ustaz Terdampak COVID-19
Indonesia
Pengurus DMI Diminta Lacak Guru Ngaji dan Ustaz Terdampak COVID-19

Belum ada laporan mengenai masjid sebagai pusat penyebaran COVID-19

Jokowi Pastikan Indonesia Belum Berencana Diisolasi karena Corona
Indonesia
Jokowi Pastikan Indonesia Belum Berencana Diisolasi karena Corona

Presiden Joko Widodo memastikan Indonesia belum melakukan isolasi terhadap wilayah yang diwaspadai sebagai lokasi penyebaran virus corona.

Harga Pokok Tinggi, DPRD Desak Pemprov DKI Perbanyak Jakgrosir di Kepulauan Seribu
Indonesia
Harga Pokok Tinggi, DPRD Desak Pemprov DKI Perbanyak Jakgrosir di Kepulauan Seribu

DPRD DKI Jakarta mendorong Pemprov DKI melalui Perumda Pasar Jaya memberbanyak kios Jakgrosir di Kepulauan Seribu.

 Dibanding Tahun Lalu, Kendaraan yang Keluar dari Jakarta Via Tol Turun 61 Persen
Indonesia
Dibanding Tahun Lalu, Kendaraan yang Keluar dari Jakarta Via Tol Turun 61 Persen

Menurutnya, eksodus kendaraan itu berasal dari arah timur sebesar 39 persen, 35 persen dari arah barat dan 26 persen dari arah selatan.

Polisi Garap Pramugari yang Dituduh Punya Hubungan dengan Eks Dirut Garuda
Indonesia
Polisi Garap Pramugari yang Dituduh Punya Hubungan dengan Eks Dirut Garuda

Yusri belum merinci jam berapa Siwi bakal diperiksa

Tindak 7 Ribu Pelanggar Masker, Satpol PP DKI Raup Rp171 Juta
Indonesia
Tindak 7 Ribu Pelanggar Masker, Satpol PP DKI Raup Rp171 Juta

Satpol PP DKI Jakarta melakukan penindakan terhadap 7,807 pelanggar protokol kesehatan yang tidak menggunakan masker saat berpergian.

KPK Kembali Sita Kebun Sawit Milik Eks Sekretaris MA Nurhadi
Indonesia
KPK Kembali Sita Kebun Sawit Milik Eks Sekretaris MA Nurhadi

KPK juga telah melakukan penyitaan lahan kebun sawit di kabupaten Padang Lawas