Anggota DPR Ingin Pemerintah Segera Ajukan Revisi UU Pemilu Simulasi TPS. (Foto: Bawaslu)

MerahPutih.com - Tahapan pemilu 2024 segera dimulai. Agar tidak terjadi kekacauan pelaksanaan tahapan-tahapan dan jadwal Pemilu 2024, revisi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu harus segera dilakukan.

Wakil Ketua Komisi II DPR RI Luqman Hakim menilai, waktu yang tepat apabila dilakukan revisi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu adalah sebelum Juni 2022. Walaupun sikap Presiden kepada seluruh ketua umum partai koalisi pemerintah kala itu, tidak bersedia melakukan pembahasan revisi UU Pemilu.

Baca Juga:

Reaksi PSI Usai MK Tolak Gugatan Kewajiban Verifikasi Partai Peserta Pemilu

Ia menilai, lebih baik jika sebelum tahapan Pemilu 2024 dimulai, aturan pemilu pada level undang-undang sudah final ditetapkan.

"Revisi UU Pemilu menjadi kebutuhan bersama untuk memperbaiki berbagai kekurangan pelaksanaan Pemilu 2019 yang disebabkan norma-norma aturan pada level undang-undang," katanya.

Luqman mengatakan, seluruh fraksi di Komisi II DPR RI sudah membahas serius dan mendalam berbagai perbaikan aturan pemilu yang diperlukan, dari masa sidang tahun 2020 sampai Februari 2021.

"Pembahasan revisi UU Pemilu dihentikan Komisi II DPR RI setelah Presiden RI menyampaikan sikapnya bahwa Pemerintah tidak bersedia melanjutkan pembahasan revisi dengan berbagai pertimbangan," katanya.

Ia mengakui, pembentukan suatu undang-undang tidak bisa dilakukan hanya oleh DPR saja, tetapi juga harus bersama pemerintah. Oleh karena itu, berdasarkan sikap Presiden tersebut, akhirnya Komisi II mengambil keputusan dan menyampaikan kepada pimpinan DPR bahwa pembahasan revisi UU Pemilu tidak dilanjutkan.

Wakil Ketua Komisi II DPR RI Fraksi PKB Luqman Hakim. ANTARA/HO-Aspri/am.
Wakil Ketua Komisi II DPR RI Fraksi PKB Luqman Hakim. ANTARA/HO-Aspri/am.

"Keputusan DPD RI yang meminta agar dilakukan revisi UU Pemilu, tentu kami perhatikan dan pertimbangkan. Selain itu, juga masukan dan desakan dari berbagai elemen masyarakat yang telah terlebih dahulu disampaikan, pasti menjadi catatan penting Komisi II DPR," katanya.

Ia menegaskan, apabila pada akhirnya pemerintah bersedia membahas revisi UU Pemilu, Komisi II DPR dengan bahagia menyambutnya.

"Kami akan menindaklanjuti sesuai dengan prosedur pembahasan UU," katanya. (Pon)

Baca Juga:

Kedepankan Norma, Legislator PDIP Dukung Pemilu 2024 Sebelum Puasa

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
6 Akses Layanan Keuangan di Kota Bandung Buat Bangkitkan Ekonomi Warga
Indonesia
6 Akses Layanan Keuangan di Kota Bandung Buat Bangkitkan Ekonomi Warga

Ororitas Jasa Keuangan Regional ll menjamin warga Kota Bandung dapat memperoleh akses keuangan sesuai dengan kebutuhan.

Nia dan Ardie Bakrie Pakai Narkoba karena Tekanan Kerja, Polisi: Alasan Klasik
Indonesia
Nia dan Ardie Bakrie Pakai Narkoba karena Tekanan Kerja, Polisi: Alasan Klasik

"Tiga-tiganya ini tersangka namun masih didalami lebih lanjut. Pengakuannya baru 4-5 bulan menggunakan. Motifnya tekanan kerja yang banyak, tapi itu alasan klasik ya" terang Yusri

Revisi UU Cipta Kerja, DPR: Tidak Ada Alasan Untuk Ambil Langkah Mundur
Indonesia
Revisi UU Cipta Kerja, DPR: Tidak Ada Alasan Untuk Ambil Langkah Mundur

DPR optimistis perbaikan UU Cipta Kerja dapat selesai dalam waktu dua tahun, bahkan bisa pula lebih cepat dari tenggat waktu tersebut.

[HOAKS atau FAKTA]: Polisi Terima Rp 10 Juta Jika Menindak Pemberi Suap Tilang
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA]: Polisi Terima Rp 10 Juta Jika Menindak Pemberi Suap Tilang

Akun resmi Divisi Humas Polri (@divisihumaspolri), Divisi Humas Polri memastikan bahwa informasi yang beredar adalah hoaks.

Bareskrim Polri Tangkap Buronan Penipu yang Rugikan Negara Rp 233 Miliar
Indonesia
Bareskrim Polri Tangkap Buronan Penipu yang Rugikan Negara Rp 233 Miliar

Adapun modusnya berupa penjualan lahan yang diagunkan oleh pihak Qatar National Bank (QNB)

Jokowi Dikabarkan akan Lantik Kepala Otorita IKN Besok
Indonesia
Jokowi Dikabarkan akan Lantik Kepala Otorita IKN Besok

Presiden Joko Widodo (Jokowi) dikabarkan bakal melantik Kepala Otorita Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara, Rabu (10/3).

Kemenkumham Indikasikan 5 Sipir Penyiksa Napi DIY Terapkan Kedisplinan Berlebihan
Indonesia
Kemenkumham Indikasikan 5 Sipir Penyiksa Napi DIY Terapkan Kedisplinan Berlebihan

Yogyakarta. Kelima sipir ini terindikasi menerapkan kedisiplinan berlebihan terhadap para warga binaan pemasyarakatan (WBP).

Putin Klaim Kemenangan di Kota Pelabuhan Mariupol
Dunia
Putin Klaim Kemenangan di Kota Pelabuhan Mariupol

Rusia pada Kamis (21/4) menyatakan kemenangan dalam pertempuran terbesar di Ukraina dengan menyebut kota pelabuhan Mariupol "sudah dibebaskan".

Satgas COVID-19 Terapkan Sistem Bubble untuk Peserta PON XX Papua
Indonesia
Satgas COVID-19 Terapkan Sistem Bubble untuk Peserta PON XX Papua

Satgas Penanganan COVID-19 memperkenalkan sistem bubble untuk menghindari penularan dalam penyelenggaraan Pekan Olahraga Nasional (PON) ke-XX di Papua.

Sepekan PPKM Darurat, Mobilitas Warga Jakarta Justru Meningkat
Indonesia
Sepekan PPKM Darurat, Mobilitas Warga Jakarta Justru Meningkat

Dirlantas Polda Metro Jaya Kombes Sambodo Purnomo Yogo menyebut, telah terjadi peningkatan mobilitas masyarakat di tengah Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat.