Anggota DPR Ingin Pemerintah Segera Ajukan Revisi UU Pemilu Simulasi TPS. (Foto: Bawaslu)

MerahPutih.com - Tahapan pemilu 2024 segera dimulai. Agar tidak terjadi kekacauan pelaksanaan tahapan-tahapan dan jadwal Pemilu 2024, revisi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu harus segera dilakukan.

Wakil Ketua Komisi II DPR RI Luqman Hakim menilai, waktu yang tepat apabila dilakukan revisi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu adalah sebelum Juni 2022. Walaupun sikap Presiden kepada seluruh ketua umum partai koalisi pemerintah kala itu, tidak bersedia melakukan pembahasan revisi UU Pemilu.

Baca Juga:

Reaksi PSI Usai MK Tolak Gugatan Kewajiban Verifikasi Partai Peserta Pemilu

Ia menilai, lebih baik jika sebelum tahapan Pemilu 2024 dimulai, aturan pemilu pada level undang-undang sudah final ditetapkan.

"Revisi UU Pemilu menjadi kebutuhan bersama untuk memperbaiki berbagai kekurangan pelaksanaan Pemilu 2019 yang disebabkan norma-norma aturan pada level undang-undang," katanya.

Luqman mengatakan, seluruh fraksi di Komisi II DPR RI sudah membahas serius dan mendalam berbagai perbaikan aturan pemilu yang diperlukan, dari masa sidang tahun 2020 sampai Februari 2021.

"Pembahasan revisi UU Pemilu dihentikan Komisi II DPR RI setelah Presiden RI menyampaikan sikapnya bahwa Pemerintah tidak bersedia melanjutkan pembahasan revisi dengan berbagai pertimbangan," katanya.

Ia mengakui, pembentukan suatu undang-undang tidak bisa dilakukan hanya oleh DPR saja, tetapi juga harus bersama pemerintah. Oleh karena itu, berdasarkan sikap Presiden tersebut, akhirnya Komisi II mengambil keputusan dan menyampaikan kepada pimpinan DPR bahwa pembahasan revisi UU Pemilu tidak dilanjutkan.

Wakil Ketua Komisi II DPR RI Fraksi PKB Luqman Hakim. ANTARA/HO-Aspri/am.
Wakil Ketua Komisi II DPR RI Fraksi PKB Luqman Hakim. ANTARA/HO-Aspri/am.

"Keputusan DPD RI yang meminta agar dilakukan revisi UU Pemilu, tentu kami perhatikan dan pertimbangkan. Selain itu, juga masukan dan desakan dari berbagai elemen masyarakat yang telah terlebih dahulu disampaikan, pasti menjadi catatan penting Komisi II DPR," katanya.

Ia menegaskan, apabila pada akhirnya pemerintah bersedia membahas revisi UU Pemilu, Komisi II DPR dengan bahagia menyambutnya.

"Kami akan menindaklanjuti sesuai dengan prosedur pembahasan UU," katanya. (Pon)

Baca Juga:

Kedepankan Norma, Legislator PDIP Dukung Pemilu 2024 Sebelum Puasa

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Penghentian Bansos sampai Pidana Menanti Penolak Vaksinasi COVID-19
Indonesia
Penghentian Bansos sampai Pidana Menanti Penolak Vaksinasi COVID-19

Perpres Nomor 14 Tahun 2021 mulai berlaku sejak 10 Februari 2021.

PPKM Level 2, Gibran Buka Tempat Karaoke dan Anak 5-12 Tahun Boleh Masuk Mal
Indonesia
PPKM Level 2, Gibran Buka Tempat Karaoke dan Anak 5-12 Tahun Boleh Masuk Mal

"Untuk anak usia 12 tahun ke bawah masih belum boleh diizinkan untuk mengakses fasilitas itu. Sekarang anak usia 5-12 tahun ke atas yang kini diperbolehkan untuk masuk mal dan arena permainan dan game online," tutur dia.

Warga Depok Ini Tetap Nyoblos meski Menolak Pilkada Digelar saat Pandemi
Indonesia
Warga Depok Ini Tetap Nyoblos meski Menolak Pilkada Digelar saat Pandemi

Dia tetap memakai hak suaranya untuk memilih calon wali kota dan wakil wali kota Depok, Jawa Barat.

PSI Bandingkan Biaya Commitment Fee Formula E di Jakarta dengan Negara Lain
Indonesia
PSI Bandingkan Biaya Commitment Fee Formula E di Jakarta dengan Negara Lain

PSI DPRD DKI Jakarta mempertanyakan tingginya biaya commitment fee perhelatan Formula E yang ditanggung APBD Jakarta.

Jelang Lebaran, Ketua DPR dan Kapolri Cek Bandara Soetta dan Tol Cikampek
Indonesia
Jelang Lebaran, Ketua DPR dan Kapolri Cek Bandara Soetta dan Tol Cikampek

"Bandara sebagai pintu gerbang mobilitas manusia sangat rawan menjadi gerbang transmisi virus," ujar Puan kepada wartawan di Jakarta, Rabu (12/5).

[HOAKS atau FAKTA]: Kota Manado Zona Hitam COVID-19
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA]: Kota Manado Zona Hitam COVID-19

Tersebar pesan berantai di aplikasi WhatsApp yang menginformasikan Kota Manado telah menjadi zona hitam COVID-19.

Terdakwa Kasus Keterangan Palsu Kabur Saat Akan Dieksekusi Kejari Jakut
Indonesia
Terdakwa Kasus Keterangan Palsu Kabur Saat Akan Dieksekusi Kejari Jakut

Seorang terdakwa kasus dugaan keterangan palsu bernama Norman alias Ameng dikabarkan menghilang saat akan dieksekusi Kejaksaan Negeri (Kejari) Jakarta Utara.

KPK Sebut Azis Syamsuddin Suap AKP Robin Rp 3,1 Miliar
Indonesia
KPK Sebut Azis Syamsuddin Suap AKP Robin Rp 3,1 Miliar

Masih di bulan Agustus 2020, Robin juga diduga datang menemui Azis di rumah dinasnya di Jakarta Selatan

Pesepeda Bandel Berpotensi Bakal Ditindak dengan Penyitaan KTP
Indonesia
Pesepeda Bandel Berpotensi Bakal Ditindak dengan Penyitaan KTP

Ditlantas Polda Metro Jaya terus mematangkan dasar penegakan hukum terkait pelanggaran yang dilakukan pengguna sepeda di jalan.

Jenguk Pasien COVID-19, Kapolri: Kalau Obat Habis Lapor Babinsa
Indonesia
Jenguk Pasien COVID-19, Kapolri: Kalau Obat Habis Lapor Babinsa

Listyo menambahkan, apabila pasien isoman kehabisan atau kekurangan obat untuk segera melapor ke Babinsa agar kembali dikirimkan paket obat yang sudah disiapkan oleh Pemerintah.