Anggota DPR Dukung Pemerintah Buka Hubungan Diplomatik Dengan Israel

Alwan Ridha RamdaniAlwan Ridha Ramdani - Kamis, 29 Mei 2025
Anggota DPR Dukung Pemerintah Buka Hubungan Diplomatik Dengan Israel

Ilustrasi - Warga Gaza saat antre air bersih di kamp pengungsian. ANTARA/Anadolu/py.

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Presiden RI Prabowo Subianto menegaskan sikap Indonesia terhadap kemerdekaan Palestina. Solusi dua negara (two state solution) didukung oleh Indonesia untuk menciptakan perdamaian antara Palestina dan Israel.

Anggota Komisi I DPR RI TB Hasanuddin mendukung langkah Presiden Prabowo Subianto untuk mendorong agar Israel mengakui kemerdekaan Palestina.

Menurut dia, pernyataan pengakuan kemerdekaan yang bersifat resiprokal tersebut adalah aspirasi bangsa Indonesia yang sudah digaungkan sejak lama mengenai solusi dua negara (two-state solution).

"Tentunya ini harus didukung penuh karena jelas landasannya adalah konstitusi Indonesia yang menegaskan bahwa kemerdekaan adalah hak segala bangsa, baik Palestina maupun Israel," kata Hasanuddin di Jakarta, Kamis (29/5).

Baca juga:

Seruan Bersama Prabowo dan Presiden Prancis Desak Israel Akui Negara Palestina

Menurut dia, langkah pemerintah untuk membuka kemungkinan hubungan politik dan diplomatik dengan Israel, harus dilalui dengan syarat-syarat tegas dan prinsip yang berpihak pada keadilan dan kemanusiaan.

“Saya mendukung sikap pemerintah untuk membuka hubungan diplomatik dengan Israel, namun dengan syarat mutlak yang harus dipenuhi,” kata dia.

Ia mengatakan, ada beberapa syarat yang perlu menjadi dasar untuk pembukaan hubungan tersebut, yakni Israel harus secara resmi mengakui kemerdekaan dan kedaulatan negara Palestina, dan Israel harus menghentikan segala bentuk agresi militer dan segera mundur dari wilayah-wilayah Palestina.

"Yang ketiga, Israel dan Palestina harus hidup berdampingan secara damai sebagai dua negara yang merdeka dan berdaulat," katanya.

#DPR #Israel #Palestina
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Alwan Ridha Ramdani

Alwan Ridha Ramdanu adalah Jurnalis kelahiran di Bandung, Jawa Barat. Sudah 20 tahun menjadi jurnalis dengan mayoritas fokus pada liputan atau menulis terkait ekonomi makro. Selain jurnalis, Alwan juga adalah pendamping petani sawit swadaya dan juga berpengalaman dalam communication dan community terkait isu keberlanjutan dan lingkungan hidup.
Show More

Berita Terkait

Berita Foto
Doli Kurnia Ungkap Usulan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) Bergulir di DPR
Anggota DPR Fraksi Partai Golkar, Ahmad Doli Kurnia memberikan keterangan terkait Hak Menyatakan Pendapat (HMP) di Kompleks Parlemen, Selasa (10/11/2026).
Didik Setiawan - Selasa, 10 November 2026
Doli Kurnia Ungkap Usulan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) Bergulir di DPR
Indonesia
Info Terkini Lalu Lintas Jalan Gatot Subroto Selama Aksi Massa di Depan Gedung DPR/MPR
Khawatir terjebak macet karena demo? Cek update terkini kondisi lalu lintas depan Gedung DPR RI dan Jalan Gatot Subroto siang ini. Arus kendaraan terpantau aman, tanpa penutupan jalan!
Angga Yudha Pratama - Selasa, 10 November 2026
Info Terkini Lalu Lintas Jalan Gatot Subroto Selama Aksi Massa di Depan Gedung DPR/MPR
Indonesia
50 Anggota DPR Sudah Teken HMP Gibran, Puan Janji Tindak Lanjuti
Ketua DPR RI Puan Maharani mengonfirmasi telah menerima laporan usulan Hak Menyatakan Pendapat terkait Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Sekitar 50 anggota DPR disebut sudah menandatangani dukungan dan surat telah diserahkan ke pimpinan DPR.
Wisnu Cipto - Selasa, 10 November 2026
50 Anggota DPR Sudah Teken HMP Gibran, Puan Janji Tindak Lanjuti
Indonesia
Hak Menyatakan Pendapat Ijazah Gibran Menguat, Ketua DPR Puan Maharani Buka Suara
Penasaran soal kelanjutan isu ijazah Wapres Gibran? Cek perkembangan usulan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) DPR, sikap Puan Maharani, serta pandangan PDIP dan PKB di sini!
Angga Yudha Pratama - Selasa, 10 November 2026
Hak Menyatakan Pendapat Ijazah Gibran Menguat, Ketua DPR Puan Maharani Buka Suara
Berita Foto
Komisi VI DPR Sidak Pembangunan Apartemen LRT City Ciracas
Wakil Ketua Komisi VI DPR Andre Rosiade dan Dirut Adhi Karya Moeharmein Zein Chaniago saat sidak apartemen LRT City Ciracas, Jakarta, Jumat (6/11/2026).
Didik Setiawan - Jumat, 06 November 2026
Komisi VI DPR Sidak Pembangunan Apartemen LRT City Ciracas
Berita Foto
DPR dan Pemerintah Sepakat Tingkatkan Status PPPK Paruh Waktu Jadi ASN
Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad dan Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi memberikan keterangan pers usai pertemuan di Jakarta, Jumat (6/11/2026).
Didik Setiawan - Jumat, 06 November 2026
DPR dan Pemerintah Sepakat Tingkatkan Status PPPK Paruh Waktu Jadi ASN
Indonesia
Apel Akbar Solidaritas Palestina Digelar di Monas, Ini 5 Lokasi Parkir yang Disiapkan
Polda Metro Jaya menyiapkan lima kantong parkir untuk peserta Apel Akbar Solidaritas Palestina 2026 di Monas. Simak lokasi dan kapasitas parkirnya.
Yusuf Abdillah - Minggu, 01 November 2026
Apel Akbar Solidaritas Palestina Digelar di Monas, Ini 5 Lokasi Parkir yang Disiapkan
Indonesia
RUU Perampasan Aset Sasar Investasi Bodong Untuk Pulihkan Kerugian Korban
Klausul itu, menjadi kunci utama agar hakim memiliki landasan hukum yang tegas dan imperatif untuk mendahulukan pemulihan hak korban di atas kepentingan kas negara.
Alwan Ridha Ramdani - Jumat, 30 Oktober 2026
RUU Perampasan Aset Sasar Investasi Bodong Untuk Pulihkan Kerugian Korban
Indonesia
DPR Belum Susun Draf RUU Perampasan Aset, Subtansi Baru Akan Dibahas Awal November
Sejauh ini sudah ada sebanyak 86 narasumber yang hadir menyampaikan masukan untuk RUU itu
Alwan Ridha Ramdani - Rabu, 28 Oktober 2026
DPR Belum Susun Draf RUU Perampasan Aset, Subtansi Baru Akan Dibahas Awal November
Berita Foto
RDPU Komisi III dengan Mahasiswa dan Advokat Bahas RUU Perampasan Aset
Ketua Komisi III DPR Habiburokhman (kanan) dan Anggota Komisi III DPR Soedeson Tandra memimpin RDPU di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (27/10/2026).
Didik Setiawan - Selasa, 27 Oktober 2026
RDPU Komisi III dengan Mahasiswa dan Advokat Bahas RUU Perampasan Aset
Bagikan