Anggota DPR Desak Penindakan Hukum Tegas terhadap Penyebar Hoaks

Zulfikar SyZulfikar Sy - Kamis, 27 Juli 2023
Anggota DPR Desak Penindakan Hukum Tegas terhadap Penyebar Hoaks

Ilustrasi. (Pixabay/geralt)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Penyebaran berita hoaks berdampak negatif bagi kehidupan masyarakat. Adanya disinformasi mengakibatkan masyarakat menjadi saling curiga dan bermusuhan.

Bahkan opini yang salah terhadap fakta, rawan terjadinya eskalasi konflik dan kerusuhan. Apalagi, tengah mendekati kampanye Pemilu 2024.

Anggota DPR Herman Khaeron mengusulkan agar ada regulasi yang tegas untuk memberantas berita hoaks.

Baca Juga:

[HOAKS atau FAKTA]: Ahok Kembali ke Panggung Politik Jadi Cawapres Ganjar

"Siapa pun yang akan menggunakan media sosial, media publik namun penggunaanya jauh dari kebenaran, harus mendapatkan tindakan yang tegas," papar Herman di Jakarta, Kamis (27/7).

Ia berujar, berita hoaks merupakan informasi palsu, berita bohong atau fakta yang direkayasa.

"Hoaks memiliki ciri-ciri sumber yang tidak jelas, tidak ada yang bisa dimintai klarifikasi atau tanggung jawab, pesannya sepihak," jelas anggota Komisi VI DPR ini.

Di media sosial masih banyak tersebar berita-berita palsu dan tidak jelas kebenaranya atau disebut dengan berita hoaks.

Hoaks menciptakan dampak buruk seperti kecemasan, kebencian, dan permusuhan.

Baca Juga:

Polisi Masih Periksa 6 Saksi di Kasus Hoaks Denny Indrayana

Menurut Herman, hoaks muncul akibat ketidakadilan penegakan hukum.

"Hoaks muncul akibat ketidakadilan penegakan hukum, kadang ada yang ditindak, ada yang dibiarkan, dari situ berakibat munculnya niat lagi untuk membalas dengan berita-berita yang sebanding, akibat tidak adilnya penegakan hukum," jelas politisi dari Fraksi Partai Demokrat ini.

Penyebaran berita hoaks, tambahnya, akan tumbuh subur memanfaatkan fanatisme, atas nama ideologi atau agama.

"Bahkan, hoaks pun bisa dikenali dengan tampilan judul yang bersifat provokatif," jelas dia. (Knu)

Baca Juga:

[HOAKS atau FAKTA]: Jokowi Panik, Cak Imin dan Prabowo Dukung Anies Baswedan

#Herman Khaeron ##HOAKS/FAKTA #Penyebar Hoaks
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
[HOAKS atau FAKTA]: Program MBG Dihentikan, Anggarannya Dialihkan untuk Bantuan Beras
Menkeu Purbaya dikabarkan akan menghentikan program makan bergizi gratis (MBG) dalam sebuah unggahan konten di media sosial.
Ananda Dimas Prasetya - Jumat, 10 Oktober 2025
[HOAKS atau FAKTA]: Program MBG Dihentikan, Anggarannya Dialihkan untuk Bantuan Beras
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA]: Jurnalis CNN Indonesia Dapat Hadiah Mobil Mewah dari Prabowo Setelah Tanya tentang MBG
"Sosok Diana Valencia Gunawan, Jurnalis CNN yang Mendapat Hadiah Supercar Dari Presiden Setelah Tanya Tentang MBG,” demikian narasi di akun X.
Frengky Aruan - Rabu, 08 Oktober 2025
[HOAKS atau FAKTA]: Jurnalis CNN Indonesia Dapat Hadiah Mobil Mewah dari Prabowo Setelah Tanya tentang MBG
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA]: Menkeu Purbaya Minta Rakyat Sumbang Uang Kalau Mau Ekonomi Maju
Faktanya judul asli artikel itu adalah “Menkeu Purbaya Minta Maaf, Akui Salah Ngomong Soal Tuntutan 17+8?.
Wisnu Cipto - Senin, 06 Oktober 2025
[HOAKS atau FAKTA]: Menkeu Purbaya Minta Rakyat Sumbang Uang Kalau Mau Ekonomi Maju
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA]: Balas Tindakan Bobby, Gubernur Aceh Pulangkan Ribuan Alat Berat Milik Pengusaha Sumut
Beredar informasi yang menyebut Gubernur Aceh Muzakir Manaf (Mualem) yang melakukan tindakan balasan terhadap Gubernur Sumut.
Ananda Dimas Prasetya - Sabtu, 04 Oktober 2025
[HOAKS atau FAKTA]: Balas Tindakan Bobby, Gubernur Aceh Pulangkan Ribuan Alat Berat Milik Pengusaha Sumut
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA] Menkeu Purbaya: Anggaran MBG Rp 58 Triliun Hilang di Birokrasi dan Administrasi
Anggaran Makan Bergizi Gratis (MBG) hilang sebesar Rp 58 triliun.
Wisnu Cipto - Jumat, 03 Oktober 2025
[HOAKS atau FAKTA] Menkeu Purbaya: Anggaran MBG Rp 58 Triliun Hilang di Birokrasi dan Administrasi
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA]: Raffi Ahmad Diproses Polisi, Buntut Kasus Cuci Uang Rp 3 Ribu Triliun yang Libatkan Rafael Alun
Utusan khusus Presiden Raffi Ahmad diisukan di media sosial tersandung masalah cuci uang dan berurusan dengan Polisi.
Ananda Dimas Prasetya - Jumat, 03 Oktober 2025
[HOAKS atau FAKTA]: Raffi Ahmad Diproses Polisi, Buntut Kasus Cuci Uang Rp 3 Ribu Triliun yang Libatkan Rafael Alun
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA]: Ojol Dilarang Beli Pertalite
Saat itu, memang sempat muncul wacana ojol dilarang beli Pertalite karena dianggap sebagai usaha pribadi.
Alwan Ridha Ramdani - Kamis, 02 Oktober 2025
[HOAKS atau FAKTA]: Ojol Dilarang Beli Pertalite
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA] : KTP Elektronik Dipasangi GPS untuk Pantau Keberadaan Rakyat
Kapasitas penyimpanan cip tersebut hanya 8 kb sehingga tidak mampu menyimpan data dengan kapasitas besar.
Dwi Astarini - Rabu, 01 Oktober 2025
[HOAKS atau FAKTA] : KTP Elektronik Dipasangi GPS untuk Pantau Keberadaan Rakyat
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA] : Jokowi Setuju RUU Perampasan Aset Asal Tidak Sasar Mantan Presiden
Jokowi memberi syarat bahwa aturan itu tak boleh diterapkan ke mantan Presiden seperti dirinya.
Wisnu Cipto - Selasa, 30 September 2025
[HOAKS atau FAKTA] : Jokowi Setuju RUU Perampasan Aset Asal Tidak Sasar Mantan Presiden
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA]: Sulitnya Investasi, Shell Resmi Tutup dan Hengkang dari Indonesia Tahun 2026
Beredar kabar di media sosial soal SPBU swasta Shell yang bakal hengkang dari Indonesia.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 30 September 2025
[HOAKS atau FAKTA]: Sulitnya Investasi, Shell Resmi Tutup dan Hengkang dari Indonesia Tahun 2026
Bagikan