Anggota DPR Desak Penindakan Hukum Tegas terhadap Penyebar Hoaks
Ilustrasi. (Pixabay/geralt)
MerahPutih.com - Penyebaran berita hoaks berdampak negatif bagi kehidupan masyarakat. Adanya disinformasi mengakibatkan masyarakat menjadi saling curiga dan bermusuhan.
Bahkan opini yang salah terhadap fakta, rawan terjadinya eskalasi konflik dan kerusuhan. Apalagi, tengah mendekati kampanye Pemilu 2024.
Anggota DPR Herman Khaeron mengusulkan agar ada regulasi yang tegas untuk memberantas berita hoaks.
Baca Juga:
[HOAKS atau FAKTA]: Ahok Kembali ke Panggung Politik Jadi Cawapres Ganjar
"Siapa pun yang akan menggunakan media sosial, media publik namun penggunaanya jauh dari kebenaran, harus mendapatkan tindakan yang tegas," papar Herman di Jakarta, Kamis (27/7).
Ia berujar, berita hoaks merupakan informasi palsu, berita bohong atau fakta yang direkayasa.
"Hoaks memiliki ciri-ciri sumber yang tidak jelas, tidak ada yang bisa dimintai klarifikasi atau tanggung jawab, pesannya sepihak," jelas anggota Komisi VI DPR ini.
Di media sosial masih banyak tersebar berita-berita palsu dan tidak jelas kebenaranya atau disebut dengan berita hoaks.
Hoaks menciptakan dampak buruk seperti kecemasan, kebencian, dan permusuhan.
Baca Juga:
Polisi Masih Periksa 6 Saksi di Kasus Hoaks Denny Indrayana
Menurut Herman, hoaks muncul akibat ketidakadilan penegakan hukum.
"Hoaks muncul akibat ketidakadilan penegakan hukum, kadang ada yang ditindak, ada yang dibiarkan, dari situ berakibat munculnya niat lagi untuk membalas dengan berita-berita yang sebanding, akibat tidak adilnya penegakan hukum," jelas politisi dari Fraksi Partai Demokrat ini.
Penyebaran berita hoaks, tambahnya, akan tumbuh subur memanfaatkan fanatisme, atas nama ideologi atau agama.
"Bahkan, hoaks pun bisa dikenali dengan tampilan judul yang bersifat provokatif," jelas dia. (Knu)
Baca Juga:
[HOAKS atau FAKTA]: Jokowi Panik, Cak Imin dan Prabowo Dukung Anies Baswedan
Bagikan
Joseph Kanugrahan
Berita Terkait
[HOAKS atau FAKTA]: Peluk Anies, Beban Korban Bencana Alam di Aceh Tamiang Langsung Hilang
[HOAKS atau FAKTA]: Menkeu Purbaya Memohon ke Presiden Prabowo Agar Sahkan RUU Perampasan Aset dan Segera Hukum Mati Koruptor
[HOAKS atau FAKTA]: Bahlil Haruskan Pada 2026 Ojol Wajib Beli Motor Listrik agar Tidak Jadi Beban Subsidi
[HOAKS atau FAKTA]: Menteri ESDM Bahlil Minta PLN Naikkan Harga Token Listrik agar Rakyat Belajar Berhemat
Aparat Diminta Pahami Antara Kritik, Ujaran Kebencian dan Hoaks
[HOAKS atau FAKTA]: Anwar Usman Vonis Jokowi Bersalah karena Palsukan Ijazahnya
[HOAKS atau FAKTA]: Ketua DPR Puan Maharani usul Pajak Dinaikan agar Uangnya Bisa Bantu Korban Bencana, Menkeu Purbaya Langsung Menolak
[HOAKS atau FAKTA]: Indra Sjafri Latih Timnas Sepak Bola Malaysia demi Balaskan Dendam ke PSSI yang Sudah Memecatnya
[HOAKS atau FAKTA]: Gempar! Keputusan PBB Langkahi Indonesia Tetapkan Status 'Bencana Internasional' di Sumatra
[HOAKS atau FAKTA]: Momen Pergantian Tahun Baru, PT Pertamina Bagi-Bagi Duit Rp 1,5 Juta untuk Masyarakat