Anggota DPR Bisa Gunakan Hak Politiknya Tunda Pembahasan Omnibus Law AKsi buruh dari Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) di DIY Yogyakarta. Dok ANTARA FOTO/Andreas Fitri Atmoko.

Merahputih.com - Anggota Fraksi PPP DPR Arwani Thomafi menilai penundaan pembahasan RUU Omnibus Law Cipta Kerja dapat dilakukan melalui hak politik yang dimiliki masing-masing pihak sebagai perumus UU yaitu fraksi-fraksi di DPR.

"Mekansime penundaan pembahasan RUU Cipta Kerja dapat dilakukan melalui hak politik yang dimiliki masing-masing pihak sebagai perumus UU. Dalam konteks ini, fraksi-fraksi di DPR memiliki hak politik untuk tidak ikut serta atau hadir dalam pembahasan sebuah RUU," kata Arwani dalam keterangannya di Jakarta, Jumat (24/4).

Baca Juga:

Buntut Mundurnya Belva, Pemerintah Harus Berhati-hati Rekrut Pejabat

Dia mengatakan, dalam praktiknya, mekanisme politik sering ditempuh oleh DPR maupun Presiden dalam pembahasan sebuah RUU yang akhirnya pembahasan tersebut tidak dilanjutkan.

Arwani mencontohkan pengalamannya sebagai Ketua Pansus RUU Larangan Minuman Beralkohol, sikap politik pemerintah yang tidak hadir dalam sejumlah kesempatan rapat akhirnya menjadikan RUU tersebut tidak dibahas dan disahkan.

"Lalu ada juga seperti RUU Pertembakauan dan RUU Wawasan Nusantara. Jelas sekali bahwa praktik tersebut ada presedennya dan hal yang lazim saja," ujarnya.

Demo buruh tolak Omnibus Law beberapa waktu yang lalu
Demo buruh tolak Omnibus Law beberapa waktu yang lalu (Foto: antaranews)

Dia menjelaskan ada tiga dasar ketidakikutsertaan dalam pembahasan sebuah RUU yaitu aspirasi dari publik, urgensi pembahasan, dan momentum.

Menurut dia, tiga dasar itu cukup menjadi alasan bagi DPR sebagai wakil rakyat untuk menunda pembahasan RUU Cipta Kerja.

"Jadi, tidak semata-mata urusan teknis-prosedural semata. Apalah makna teknis-prosedural namun justru menyampingkan hal yang substansial yakni aspirasi, urgensi dan ketiadaan momentum," katanya.

Baca Juga:

Jokowi Larang Mudik, Wali Kota Solo: Sudah Terlambat

Wakil Ketua Komisi II DPR itu, sebagaimana dikutip Antara, menilai jika situasi dan momentum sudah tepat setelah penanganan pandemi COVID-19 maka semua stakeholder dapat kembali duduk bersama untuk membahas substansi dalam RUU Cipta Kerja. (*)

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Pandemi COVID-19, Perjalanan Dinas Dominasi Penerbangan
Indonesia
Pandemi COVID-19, Perjalanan Dinas Dominasi Penerbangan

Untuk skenario buruk apabila pandemi tak kunjung mereda, yakni 34,6 juta penumpang dengan 409.000 pergerakan penerbangan dan skenario terburuk 29 juta penumpang dengan 350.000 pergerakan pesawat.

Perkumpulan Pilot Minta Publik Tidak Berspekulasi Penyebab Musibah Sriwijaya Air
Indonesia
Perkumpulan Pilot Minta Publik Tidak Berspekulasi Penyebab Musibah Sriwijaya Air

“Kami senantiasi senantiasa mendukung baik secara moral dan teknis kepada pihak berwenang (KNKT) dalam pengungkapan penyebab kecelakaan dimaksud," kata Rizki.

Reaktif Saat Berkerumun di Malam Pergantian Tahun, Siap-Siap Dikirim ke Wisma Atlet
Indonesia
Reaktif Saat Berkerumun di Malam Pergantian Tahun, Siap-Siap Dikirim ke Wisma Atlet

Ada penutupan ruas menuju kawasan Monas terhitung mulai pukul 19.00 WIB

Digelar Pakai Teleconference, Bagini Mekanisme Penyampaian Visi Misi Wagub DKI
Indonesia
Digelar Pakai Teleconference, Bagini Mekanisme Penyampaian Visi Misi Wagub DKI

Di dalamnya ada 9 anggota parlemen Kebon Sirih yang merupakan perwakilan dari masing-masing fraksi dan seluruh anggota panlih

[HOAKS atau FAKTA]: Donald Trump Dieksekusi Keluar dari Gedung Putih
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA]: Donald Trump Dieksekusi Keluar dari Gedung Putih

Pria itu sebenarnya adalah Anthony Atamanuik yang membuat program “The President Show”.

Akui Ciduk Aktivis Ravio Patra Semalam, Polisi: Statusnya Masih Saksi
Indonesia
Akui Ciduk Aktivis Ravio Patra Semalam, Polisi: Statusnya Masih Saksi

Penangkapan di daerah di Jalan Gelora, Menteng, Jakarta Pusat

Dewan Kota Diminta Berpartisipasi Bantu Pemprov DKI Tangani COVID-19
Indonesia
Dewan Kota Diminta Berpartisipasi Bantu Pemprov DKI Tangani COVID-19

Riza Patria juga menerima laporan kinerja satu tahun Forum Komunikasi Dewan Kota

TNI Ikut Berantas Teroris Sudah Ada di UU, Koalisi Masyarakat Sipil Lebay
Indonesia
TNI Ikut Berantas Teroris Sudah Ada di UU, Koalisi Masyarakat Sipil Lebay

Domain utama dalam uu anti teror adalah penegakan hukum

Bencana Terjadi di Berbagai Wilayah, Ini Langkah Pemerintah Pusat
Indonesia
Bencana Terjadi di Berbagai Wilayah, Ini Langkah Pemerintah Pusat

Berkaca dari penanganan bencana-bencana sebelumnya, Menko PMK berharap kebutuhan khusus bagi perempuan, anak, dan lanjut usia (lansia) dapat lebih diperhatikan.

Warganet Bandingkan Risma dengan Anies, Wagub DKI: Setiap pemimpin punya Cara dan Gaya Masing-Masing
Indonesia