Anggota Dewas Sebut Tes Wawasan Kebangsaan Pegawai KPK Bermasalah Anggota Dewas KPK Syamsuddin Haris. Foto: MP/Ponco

MerahPutih.com - Anggota Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi (Dewas KPK) Syamsuddin Haris menilai tes wawasan kebangsaan (TWK) bagi pegawai lembaga antirasuah bermasalah.

TWK merupakan salah satu syarat yang harus dipenuhi agar pegawai KPK bisa menyandang status sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN).

Baca Juga

Dewas Harap Putusan MK Soal Penyadapan Perkuat Kinerja Penindakan KPK

"Saya pribadi berpendapat bahwa TWK bagi pegawai KPK memang bermasalah, sehingga tidak bisa dijadikan dasar pemberhentian pegawai," kata Haris saat dikonfirmasi, Senin (10/5).

Pandangan ini ia sampaikan secara pribadi, bukan mewakili Dewas KPK. Haris tidak bisa mewakili suara Dewas KPK lainnya lantaran Dewas tidak pernah dilibatkan dalam proses alih status pegawai menjadi ASN.

"Saya tidak bisa mewakili suara Dewas (5 orang). Apalagi Dewas tidak pernah dilibatkan dalam proses alih status pegawai dan juga skema tes wawasan kebangsaan," ujar Haris.

Anggota Dewan Pengawas KPK Albertina Ho (kiri) dan Syamsuddin Haris (kanan) bersiap menggelar sidang etik di Gedung Pusat Edukasi Antikorupsi, Jakarta, Selasa (8/9/2020). . ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A/foc.
Anggota Dewan Pengawas KPK Albertina Ho (kiri) dan Syamsuddin Haris (kanan) bersiap menggelar sidang etik di Gedung Pusat Edukasi Antikorupsi, Jakarta, Selasa (8/9). ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A/foc.

Pimpinan KPK sebelumnya memastikan, tidak ada pemecatan 75 pegawai lembaga antirasuah yang tak lolos tes wawasan kebangsaan (TWK), yang dijadikan sebagai syarat alih status menjadi aparatur sipil negara (ASN).

"Kami hanya mengumumkan hasil TWK, dan tidak ada pemecatan kepada siapapun pegawai KPK," kata Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron saat dikonfirmasi, Minggu (9/5) malam.

Baca Juga

Lakukan Penyadapan, Penyidik KPK Tidak Perlu Izin Dewas

Diketahui 75 pegawai KPK dinyatakan tidak lolos dalam tes wawasan kebangsaan sebagai salah satu syarat alih status pegawai ke ASN. Adapun tes tersebut diikuti oleh 1.351 pegawai KPK sejak 18 Maret sampai 9 April 2021.

Berdasarkan informasi, selain Novel Baswedan, nama-nama yang dikabarkan tak lolos tes tersebut di antaranya Deputi Bidang Koordinasi dan Supervisi Herry Muryanto, Direktur Direktur Pembinaan Jaringan Kerja antar Komisi dan Instansi (PJKAKI) Sujanarko, Direktur Sosialisasi dan Kampanye Antikorupsi Giri Suprapdiono, dan Ketua Wadah Pegawai KPK Yudi Purnomo serta seluruh kasatgas dari internal KPK. (Pon)

Tag
LAINNYA DARI MERAH PUTIH
IDI Jawab Tudingan Tolak Vaksin COVID-19
Indonesia
IDI Jawab Tudingan Tolak Vaksin COVID-19

PB IDI memberikan saran kepada pemerintah mengenai pertimbangan dalam memilih vaksin

KPK Resmi Tetapkan Azis Syamsuddin Tersangka
Indonesia
KPK Resmi Tetapkan Azis Syamsuddin Tersangka

KPK resmi menetapkan Wakil Ketua DPR Azis Syamsuddin sebagai tersangka kasus dugaan suap penanganan perkara di Kabupaten Lampung Tengah.

[Hoaks atau Fakta]: Kemenkes Beberkan Ramuan Penangkal COVID-19
Indonesia
[Hoaks atau Fakta]: Kemenkes Beberkan Ramuan Penangkal COVID-19

Ada beberapa perbedaan dalam versi file yang beredar di media sosial dengan file asli oleh Kemenkes, yaitu perihal jumlah halaman.

Jenderal Andika Diuji Komisi I Sabtu, Masuk ke Paripurna DPR Senin
Indonesia
Jenderal Andika Diuji Komisi I Sabtu, Masuk ke Paripurna DPR Senin

Jumat 5 November 2021, Komisi I DPR melakukan verifikasi administrasi calon Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa.

171 Nakes RSHS Terpapar COVID-19, BOR Hampir 90 Persen
Indonesia
171 Nakes RSHS Terpapar COVID-19, BOR Hampir 90 Persen

Lonjakan pasien COVID-19 membuat sejumlah tenaga kesehatan (nakes) di Rumah Sakit Hasan Sadikin (RSHS) Bandung turut terpapar COVID-19.

Dua Opsi Strategi Perbaiki UU Cipta Kerja Versi Yusril Ihza Mahendra
Indonesia
Dua Opsi Strategi Perbaiki UU Cipta Kerja Versi Yusril Ihza Mahendra

Yusril mengusulkan kepada pemerintahan Jokowi-Maruf Amin segera bekerja keras memperbaiki UU sapu jagat itu yang ditetapkan MK sebagai inkonstitusional bersyarat.

Ratusan Lansia Kota Tangerang Terima Vaksin COVID-19
Foto
Ratusan Lansia Kota Tangerang Terima Vaksin COVID-19

Vaksinator menyuntikkan vaksin COVID-19 kepada pasien lansia saat vaksinasi di SDN 01 Cipondoh, Kota Tangerang, Banten

Moeldoko Tidak Punya Legitimasi Pimpin Partai Demokrat
Indonesia
Moeldoko Tidak Punya Legitimasi Pimpin Partai Demokrat

Situasi ini menjadi puncak gunung es dan akan berpotensi melahirkan perselisihan partai politik, yang tidak bisa diselesaikan dengan mekanisme AD-ART Partai.

Nusa Dua Jadi Tempat Percontohan Kerja Dari Bali
Indonesia
Nusa Dua Jadi Tempat Percontohan Kerja Dari Bali

Nusa Dua dipilih karena sistem manajemen tunggal, yang membuat kawasan tersebut lebih terkendali dan terawasi.

Tertangkap Lagi, Ridho Rhoma Minta Maaf Gegara Gagal Lawan Adiksi Terhadap Narkoba
Indonesia