Anggota Dewas KPK Syamsuddin Haris Sembuh dari COVID-19 Anggota Dewas KPK Syamsuddin Haris. Foto: MP/Ponco

MerahPutih.com - Anggota Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Syamsuddin Haris akhirnya sembuh dari COVID-19. Syamsuddin dinyatakan negatif COVID-19 setelah menjalani dua kali tes swab lanjutan dan isolasi mandiri.

"Ya benar. Saya sudah seminggu di rumah dan dua kali swab terakhir negatif semua," kata Syamsuddin saat dikonfirmasi, Rabu (7/10).

Sebelumnya, Syamsuddin Haris mengungkapkan dirinya terkonfirmasi positif COVID-19. Hal ini diketahui berdasarkan hasil swab test pada Jumat (18/9).

Baca Juga

Pemerintah Pastikan Vaksin COVID-19 yang Bakal Disuntikkan Aman

"Hasil swab dinyatakan positif COVID-19," kata Syamsuddin saat dikonfirmasi, Sabtu (19/9).

Anggota Dewan Pengawas KPK Albertina Ho (kiri) dan Syamsuddin Haris (kanan) bersiap menggelar sidang etik di Gedung Pusat Edukasi Antikorupsi, Jakarta, Selasa (8/9/2020). . ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A/foc.
Anggota Dewan Pengawas KPK Albertina Ho (kiri) dan Syamsuddin Haris (kanan) bersiap menggelar sidang etik di Gedung Pusat Edukasi Antikorupsi, Jakarta, Selasa (8/9/2020). . ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A/foc.

Setelah menerima hasil swab test, kata Syamsuddin, dirinya langsung dirujuk ke salah satu rumah sakit di Jakarta untuk menjalani perawatan akibat terpapar virus Corona.

"Yang jelas saya sejak tadi malam dirawat di RS Pertamina," ujar Syamduddin. (Pon)

Baca Juga

UU Cipta Kerja Diprotes, Menaker Ajak Buruh Susun Aturan Turunan

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Jokowi Tunjuk Sandiaga Jadi Menteri, Begini Respons PKS
Indonesia
Jokowi Tunjuk Sandiaga Jadi Menteri, Begini Respons PKS

Sandiaga sebagai sosok yang mampu memetakan masalah dan mencari peluang terkait dengan sektor pariwisata dan ekonomi kreatif.

Pengacara Sebut Penangkapan Rizieq Shihab Cacat Hukum
Indonesia
Pengacara Sebut Penangkapan Rizieq Shihab Cacat Hukum

"Cacat hukum dan dipaksakan itu dengan dua surat perintah penyidikan. Lalu, ditambah lagi pasal tentang berkerumun, lalu diadopsi lagi pasal 160 penghasutan. Padahal, di pasal 93 tak ada tentang penghasutan, adanya berkerumun tentang protokol kesehatan," ungkapnya.

KPK Garap Dua Petinggi PT ACK Terkait Kasus Edhy Prabowo
Indonesia
KPK Garap Dua Petinggi PT ACK Terkait Kasus Edhy Prabowo

Belum diketahui apa yang akan digali penyidik dari Amri dan Bahtiar

Anies Beri Beasiswa 12 Anak Tenaga Medis yang Meninggal Tangani COVID-19
Indonesia
Anies Beri Beasiswa 12 Anak Tenaga Medis yang Meninggal Tangani COVID-19

pemberian beasiswa ini sebagai bentuk penghargaan bagi pahlawan medis yang gugur saat berjuang di masa pandemi.

[HOAKS ATAU FAKTA]: Peti Mati Kardus Dipesan untuk Ketua KPU Arief Budiman
Indonesia
[HOAKS ATAU FAKTA]: Peti Mati Kardus Dipesan untuk Ketua KPU Arief Budiman

Peti mati itu terbuat dari daur ulang papan serat bergelombang yang ringan dan dapat menampung hingga 230 kilogram (500 pon) dan dapat disatukan dalam waktu kurang dari 10 menit.

Bali Laporkan Rekor Tertinggi Penambahan Kasus COVID-19
Indonesia
Bali Laporkan Rekor Tertinggi Penambahan Kasus COVID-19

Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Provinsi Bali melaporkan ada tambahan 129 kasus positif COVID-19.

Dipanggil KPK, Politikus PPP Tambah Bukti Dugaan Gratifikasi Menteri Suharso
Indonesia
Dipanggil KPK, Politikus PPP Tambah Bukti Dugaan Gratifikasi Menteri Suharso

Nizar mengaku memberikan bukti tambahan soal laporannya ke KPK terkait dugaan gratifikasi yang dilakukan oleh Suharso

Tangerang Selatan Dinilai Siap Gelar Pilkada
Indonesia
Tangerang Selatan Dinilai Siap Gelar Pilkada

Komisi II DPR melakukan supervisi dan memantau langsung kesiapan daerah menjelang Pilkada Serentak tanggal 9 Desember 2020.

Wagub DKI: UU Cipta Kerja Urusan Pemerintah Pusat
Indonesia
Wagub DKI: UU Cipta Kerja Urusan Pemerintah Pusat

Ahmad Riza Patria menyampaikan tak mau berkomentar lebih jauh mengenai Undang-undang (UU) Omnibus Las Cipta Kerja yang kini ramai di masyarakat.

Dua Kali Rapat di Puncak, DPRD dan Pemprov DKI Belum Bahas APBD 2021
Indonesia
Dua Kali Rapat di Puncak, DPRD dan Pemprov DKI Belum Bahas APBD 2021

Saat ini, Eksekutif dan Legislatif tengah menggelar rapat pembahasan terkait APBD Perubahan Tahun Anggaran 2020 di Puncak Kabupaten Bogor, Jawa Barat.