Anggaran Pilkada Membengkak, KPU Solo Berharap Dapat Kucuran Dana Pemerintah Ketua KPU Solo, Jawa Tengah Nurul Sutarti. (MP/Ismail)

MerahPutih.com - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Solo, Jawa Tengah mengungkap anggaran Pilwakot Solo 2020 membengkak semakin banyak. Hasil perhitungan terbaru tambahan dana Pilwakot Solo mencapai Rp11,1 miliar dari sebelumnya Rp10,1 miliar.

Ketua KPU Solo, Nurul Sutarti mengungkapkan anggaran semakin membengkak karena untuk memenuhi kebutuhan protokol kesehatan khususnya di Tempat Pemungutan Suara (TPS). Padahal, pada awal pembahasan APBD 2020, KPU hanya mendapatkan dana Rp15 miliar.

Baca Juga

Bawaslu Ungkap ASN Kerap Lakukan Pelanggaran Netralitas di Media Sosial

"Jadi total kebutuhan KPU Solo untuk mengadakan Pilwakot Solo Rp26,1 miliar. Dana yang sudah tersedia baru Rp15 miliar. Masih kurang Rp11,1 miliar," kata Nurul, Rabu (10/6).

Nurul mengatakan dalam pelaksanaan Pilwakot harus menerapkan protokol kesehatan yang sangat ketat. Jumlah Daftar Pemilihan Tetap (DPT) di TPS dibatasi maksimal 500 orang.

"Karena jumlah orang yang mencoblos di batasi membuat TPS dari sebelumnya hanya 1.016 saja menjadi sekitar 1.288 TPS. Bertambahnya junlah TPS tersebut membuat dana Pilwakot membengkak," kata dia.

KPU Solo membongkar kotak suara Pemilu 2019 yang sudah tidak terpakai. (MP/Ismail)
KPU Solo membongkar kotak suara Pemilu 2019 yang sudah tidak terpakai. (MP/Ismail)

Ia mengakui anggaran Pilwakot Solo tahun ini banyak tersedot untuk pengadaan alat pelindung diri (APD). Hasil konsultasi dengan Dinas Kesehatan Kota (DKK) ternyata juga diperlukan untuk pengadaan rapid test.

"Kami hitung ulang dana Rp11,1 miliar itu, sekitar 77 persennya digunakan untuk kebutuhan protokol kesehatan. Sementara sisanya untuk penambahan TPS beserta personelnya," kata dia.

Baca Juga

Pilkada Serentak di Tengah Pandemi Picu Kerawanan Sosial dan Penyalahgunaan Wewenang

Ia menambahkan KPU Solo sudah berusaha melakukan penghematan anggaran diantaranya perjalanan dinas ditiadakan dengan menghemat Rp400 juta. Mengenai kondisi keuangan Pemkot Solo yang sedang sulit, Nurul berharap untuk kebutuhan APD dan lain-lain bisa dimintakan ke pemerintah pusat. (*)

Berita ini merupakan laporan Ismail Soli, kontributor merahputih.com untuk wilayah Solo dan sekitarnya

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Periksa Hotma Sitompul, KPK Dalami Pembayaran Fee Lawyer Tersangka Suap Bansos
Indonesia
Periksa Hotma Sitompul, KPK Dalami Pembayaran Fee Lawyer Tersangka Suap Bansos

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) rampung memeriksa advokat Hotma Sitompul sebagai saksi kasus dugaan suap pengadaan bantuan sosial (bansos) COVID-19 untuk wilayah Jabodetabek.

FPI Dinilai Selalu Berbeda Sikap dan Berseberangan dengan Pemerintah
Indonesia
FPI Dinilai Selalu Berbeda Sikap dan Berseberangan dengan Pemerintah

Petrus melihat, pemerintah dan Polri selama ini terkesan membiarkan Ormas FPI dengan aktivitasnya

Serahkan Pembiayaan Isolasi Mandiri ke Daerah, Pemerintah Pusat Jamin tak Tutup Mata
Indonesia
Serahkan Pembiayaan Isolasi Mandiri ke Daerah, Pemerintah Pusat Jamin tak Tutup Mata

Pemerintah pusat memutuskan untuk mendesentralisasi atau penyerahan kewenangan pembiayaan isolasi mandiri yang dilakukan secara bertahap ke daerah.

Lebih Tua Dibandingkan Gibran, Teguh Mengaku Siap Diperintah
Indonesia
Lebih Tua Dibandingkan Gibran, Teguh Mengaku Siap Diperintah

Wakil Wali Kota Solo terpilih Teguh Prakosa menegaskan pihaknya siap membantu Wali Kota Solo terpilih Gibran Rakabuming Raka dalam menjalankan roda pemerintahan selama periode 2014-2019.

KPU Beri Jawaban untuk 6 dari 126 Perkara Pilkada di MK
Indonesia
KPU Beri Jawaban untuk 6 dari 126 Perkara Pilkada di MK

Pemeriksaan hanya dilakukan Panel 3 yang diketuai Hakim Konstitusi Arief Hidayat dan didampingi Saldi Isra serta Manahan MP Sitompul.

KPK Bentuk 23 Satgas Khusus Awasi Anggaran Penanganan COVID-19 Rp695,2 Triliun
Indonesia
KPK Bentuk 23 Satgas Khusus Awasi Anggaran Penanganan COVID-19 Rp695,2 Triliun

Puluhan satgas tersebut terdiri dari 15 satgas di Kedeputian Pencegahan dan delapan satgas khusus di Kedeputian Penindakan.

MUI Beri Pesan Khusus ke Pemerintah dan DPR Soal RUU Minol
Indonesia
MUI Beri Pesan Khusus ke Pemerintah dan DPR Soal RUU Minol

Majelis Ulama Indonesia (MUI) pun memberi perhatian khusus akan hal tersebut.

Pesepeda Road Bike Siap-Siap Didenda Rp 100 Ribu Jika Langgar Aturan Ini
Indonesia
Pesepeda Road Bike Siap-Siap Didenda Rp 100 Ribu Jika Langgar Aturan Ini

Sebab, untuk pertama kalinya di Indonesia kepolisian bakal menindak kendaraan tidak bermotor

Sanksi Masuk Peti Mati Dihentikan, Pemprov DKI Dinilai tidak Tegas Tegakkan Hukum
Indonesia
Sanksi Masuk Peti Mati Dihentikan, Pemprov DKI Dinilai tidak Tegas Tegakkan Hukum

“Masuk peti mati seakan main-main, kesannya Pemprov tidak tegas dalam menegakkan hukum,” kata Tigor

RS Perawatan COVID-19 Terancam Penuh, Asrama Haji Siap Dijadikan Tempat Isolasi
Indonesia
RS Perawatan COVID-19 Terancam Penuh, Asrama Haji Siap Dijadikan Tempat Isolasi

Kasus harian COVID-19 meningkat dalam sebulan terakhir sehingga sejumlah rumah sakit dipenuhi pasien yang melakukan perawatan dan isolasi.