Anggaran Perselisihan Hasil Pilkada 2020 Lebih dari Rp61 Miliar Mahkamah Konstitusi (mahkamahkonstitusi.go.id)

Merahputih.com - Komisi III DPR menyepakati usulan tambahan anggaran Mahkamah Konstitusi untuk penanganan perkara perselisihan hasil pemilihan kepala daerah (Pilkada) Serentak 2020. Anggaran yang disepakati yakni mencapai Rp 61 miliar.

Sekretaris Jenderal (Sekjen) Mahkamah Konstitusi Guntur Hamzah mengungkapkan pengajuan tambahan anggaran tersebut diajukan MK untuk Tahun Anggaran 2021 karena Pilkada Serentak 2020 baru mulai diadakan pada 9 Desember 2020 sementara anggaran untuk itu belum tersedia.

Baca Juga:

6 Hakim MK Belum Lapor LHKPN Periodik

"Anggaran untuk penanganan perkara perselisihan hasil pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota sebesar Rp61.243.350.000," ujar Guntur dalam rapat dengar pendapat Komisi III DPR di Senayan, Jakarta, Senin (14/10).

Anggaran tersebut belum tersedia jika mengacu pada pagu anggaran MK TA 2021 yang ditetapkan dalam surat bersama Menteri PPN/ Kepala Bappenas dan Menteri Keuangan.

Adapun penanganan perkara perselisihan hasil Pilkada 2020 akan dilangsungkan pada bulan Januari hingga Maret 2021.

Mahkamah Konstitusi tolak gugatan uji materi UU KPK
Ilustrasi sidang MK (Foto: antaranews)

Selain menerima anggaran untuk penanganan perkara perselisihan hasil Pilkada, Komisi III DPR RI juga menerima usulan tambahan anggaran Rp2,5 miliar yang diajukan MK untuk dana dukungan Pilkada. "Ini juga untuk penanganan perkara," kata Guntur.

Selain itu, MK juga mengajukan tambahan anggaran untuk pelaksanaan Bimbingan Teknis Hukum Acara bagi partai politik dan para penyelenggara sebelum pelaksanaan Pilkada serta anggaran untuk kegiatan pendidikan dan pelatihan (diklat) untuk pemahaman hak konstitusional warga negara yang mencapai Rp22.645.800.000.

Lalu, sebagaimana dikutip Antara, MK juga meminta tambahan anggaran untuk penanganan perkara PUU, SKLN, dan perkara lainnya sebesar Rp92 miliar.

Seluruh total pengajuan tambahan anggaran MK untuk tahun anggaran 2021 yang dapat diterima oleh Komisi III DPR RI dalam rapat kerja tersebut mencapai Rp248,7 miliar.

Baca Juga:

Profil Aswanto, Wakil Ketua MK yang Baru

Tambahan anggaran tersebut terbagi atas program penanganan perkara konstitusi tadi yang jumlahnya sebesar Rp182.275.310.000 dan program dukungan manajemen sebesar Rp66.443.330.000.

Adapun program dukungan manajemen, kata Guntur, untuk anggaran pembiayaan enam poin pengadaan barang dan jasa, yaitu: revitalisasi data center, pengadaan data recovery center, pengadaan perlengkapan ruang sidang, pengadaan lift orang dan barang, rehabilitasi ruang server atau peladen back up data, serta penyelenggaraan internship dan recharging program di Mahkamah Konstitusi. (*)

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
[HOAKS atau FAKTA] Rezim Jokowi Masukan Virus Corona ke Tubuh Warga saat Rapid Test
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA] Rezim Jokowi Masukan Virus Corona ke Tubuh Warga saat Rapid Test

Dalam artikel tersebut tidak terdapat kalimat yang menyatakan COVID-19 sengaja dimasukan dalam tubuh masyarakat melalui rapid test agar berstatus positif dan membuat zona merah COVID-19.

Begini Syarat Sekolah Dibolehkan Belajar Tatap Muka Saat Pandemi
Indonesia
Begini Syarat Sekolah Dibolehkan Belajar Tatap Muka Saat Pandemi

Pemerintah Daerah Provinsi, Kabupaten/ Kota di zona kuning dan hijau juga wajib menutup kembali pembelajaran tatap muka di satuan pendidikan apabila ditemukan kasus konfirmasi positif .

Hadi Pranoto Bakal Diperiksa Lagi Pasca-Mangkir Kasus Obat Corona
Indonesia
Hadi Pranoto Bakal Diperiksa Lagi Pasca-Mangkir Kasus Obat Corona

Polda Metro Jaya akan menjadwalkan ulang pemeriksaan Hadi Pranoto yang mangkir dalam pemanggilan kasus "obat corona".

[HOAKS atau FAKTA]: Hirup Uap Air Mendidih Mampu Bunuh Virus Corona
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA]: Hirup Uap Air Mendidih Mampu Bunuh Virus Corona

Sebuah video beredar di media sosial yang mengklaim bahwa minum minuman panas dan menghirup uap air mendidih dapat membunuh virus corona.

Raffi Ahmad Cs Bebas dari Jeratan Hukum
Indonesia
Raffi Ahmad Cs Bebas dari Jeratan Hukum

Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Yusri Yunus menjelaskan, alasan perkara ini hentikan karena tidak ditemukan adanya pelanggaran protokol kesehatan yang dilakukan oleh Raffi Ahmad dan kawan-kawan.

Bangkitkan Ekonomi Sisi Permintaan Harus Ditingkatkan
Indonesia
Bangkitkan Ekonomi Sisi Permintaan Harus Ditingkatkan

Trennya pada kuartal II, pertumbuhan ekonomi Indonesia mengalami kontraksi 5,2 persen. Sedangkan, pertumbuhan ekonomi pada kuartal III 2020, Kadin memprediksi antara minus 2 sampai dengan minus 3 persen.

KKP Tak Kendorkan Pengawasan di Laut, Pencurian Ikan Meningkat di Tengah COVID-19
Indonesia
KKP Tak Kendorkan Pengawasan di Laut, Pencurian Ikan Meningkat di Tengah COVID-19

Ada kecenderungan bahwa para pelaku penangkapan ikan ilegal ini memanfaatkan pandemi COVID-19

Cari Black Box Sriwijaya AIr, Anggota Kopaska Dengar Teriakan Minta Tolong
Indonesia
Cari Black Box Sriwijaya AIr, Anggota Kopaska Dengar Teriakan Minta Tolong

Saat itu cuaca buruk dengan gelombang besar dan angin kencang

Gerakan Pemuda Ka'bah Dukung Suharso Manoarfa jadi Ketum PPP
Indonesia
Gerakan Pemuda Ka'bah Dukung Suharso Manoarfa jadi Ketum PPP

Gerakan Pemuda Ka'bah (GPK) mendeklarasikan dukungan kepada Suharso Monoarfa untuk menjadi Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan Periode 2020-2025 di Muktamar IX PPP.

Penghulu Pernikahan Anak Rizieq Dicopot dari Jabatannya Sebagai Kepala KUA Tanah Abang
Indonesia
Penghulu Pernikahan Anak Rizieq Dicopot dari Jabatannya Sebagai Kepala KUA Tanah Abang

Ini demi menghindari penularan COVID-19 dalam melakukan pelayanan