Anggaran Perselisihan Hasil Pilkada 2020 Lebih dari Rp61 Miliar Mahkamah Konstitusi (mahkamahkonstitusi.go.id)

Merahputih.com - Komisi III DPR menyepakati usulan tambahan anggaran Mahkamah Konstitusi untuk penanganan perkara perselisihan hasil pemilihan kepala daerah (Pilkada) Serentak 2020. Anggaran yang disepakati yakni mencapai Rp 61 miliar.

Sekretaris Jenderal (Sekjen) Mahkamah Konstitusi Guntur Hamzah mengungkapkan pengajuan tambahan anggaran tersebut diajukan MK untuk Tahun Anggaran 2021 karena Pilkada Serentak 2020 baru mulai diadakan pada 9 Desember 2020 sementara anggaran untuk itu belum tersedia.

Baca Juga:

6 Hakim MK Belum Lapor LHKPN Periodik

"Anggaran untuk penanganan perkara perselisihan hasil pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota sebesar Rp61.243.350.000," ujar Guntur dalam rapat dengar pendapat Komisi III DPR di Senayan, Jakarta, Senin (14/10).

Anggaran tersebut belum tersedia jika mengacu pada pagu anggaran MK TA 2021 yang ditetapkan dalam surat bersama Menteri PPN/ Kepala Bappenas dan Menteri Keuangan.

Adapun penanganan perkara perselisihan hasil Pilkada 2020 akan dilangsungkan pada bulan Januari hingga Maret 2021.

Mahkamah Konstitusi tolak gugatan uji materi UU KPK
Ilustrasi sidang MK (Foto: antaranews)

Selain menerima anggaran untuk penanganan perkara perselisihan hasil Pilkada, Komisi III DPR RI juga menerima usulan tambahan anggaran Rp2,5 miliar yang diajukan MK untuk dana dukungan Pilkada. "Ini juga untuk penanganan perkara," kata Guntur.

Selain itu, MK juga mengajukan tambahan anggaran untuk pelaksanaan Bimbingan Teknis Hukum Acara bagi partai politik dan para penyelenggara sebelum pelaksanaan Pilkada serta anggaran untuk kegiatan pendidikan dan pelatihan (diklat) untuk pemahaman hak konstitusional warga negara yang mencapai Rp22.645.800.000.

Lalu, sebagaimana dikutip Antara, MK juga meminta tambahan anggaran untuk penanganan perkara PUU, SKLN, dan perkara lainnya sebesar Rp92 miliar.

Seluruh total pengajuan tambahan anggaran MK untuk tahun anggaran 2021 yang dapat diterima oleh Komisi III DPR RI dalam rapat kerja tersebut mencapai Rp248,7 miliar.

Baca Juga:

Profil Aswanto, Wakil Ketua MK yang Baru

Tambahan anggaran tersebut terbagi atas program penanganan perkara konstitusi tadi yang jumlahnya sebesar Rp182.275.310.000 dan program dukungan manajemen sebesar Rp66.443.330.000.

Adapun program dukungan manajemen, kata Guntur, untuk anggaran pembiayaan enam poin pengadaan barang dan jasa, yaitu: revitalisasi data center, pengadaan data recovery center, pengadaan perlengkapan ruang sidang, pengadaan lift orang dan barang, rehabilitasi ruang server atau peladen back up data, serta penyelenggaraan internship dan recharging program di Mahkamah Konstitusi. (*)

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Kriminolog Ingatkan Masyarakat Waspadai Kejahatan di Tengah Pandemi COVID-19
Indonesia
Kriminolog Ingatkan Masyarakat Waspadai Kejahatan di Tengah Pandemi COVID-19

Wabah COVID-19 tak serta merta membuat pelaku kriminal ketakutan.

Pemda Harus Bertanggung Jawab agar Tak Terjadi Lonjakan Corona saat Akhir Bulan
Indonesia
Pemda Harus Bertanggung Jawab agar Tak Terjadi Lonjakan Corona saat Akhir Bulan

Libur panjang yang bakal berlangsung mulai 28 Oktober mendatang dikhawatirkan memicu jumlah kasus COVID-19.

Calon Penantang Gibran Dituding Pengikut Keraton Agung Sejagad dan Sunda Empire
Indonesia
Calon Penantang Gibran Dituding Pengikut Keraton Agung Sejagad dan Sunda Empire

Namun demikian, sebagai pasangan dari jalur independen justru mendapatkan cibiran dan tudingan negatif terutama di media sosial.

Belasan Mayat dalam Mobil Ditemukan di Wilayah Rawan Kartel Narkoba
Dunia
Belasan Mayat dalam Mobil Ditemukan di Wilayah Rawan Kartel Narkoba

Lokasi penemuan mayat-mayat itu merupakan daerah rawan aktivitas kartel narkoba.

Buat Obat Stres, Pria Malang Nekat Tanam 17 Pohon Ganja di Rumah Ibunya
Indonesia
Buat Obat Stres, Pria Malang Nekat Tanam 17 Pohon Ganja di Rumah Ibunya

Djarot menanam ganja yang diklaim bisa mengurangi stresnya itu di balik plafon rumah ibunya

Kapolda Metro Diminta Tindak Makelar Kasus yang Diduga Libatkan Anak Buahnya
Indonesia
Kapolda Metro Diminta Tindak Makelar Kasus yang Diduga Libatkan Anak Buahnya

Kapolda Metro Jaya harus memerintahkan Propam segera menuntaskan kasus Budianto ini secara Promoter

Update COVID-19 per 25 Maret: 790 Kasus Positif, 58 Meninggal Dunia
Indonesia
Update COVID-19 per 25 Maret: 790 Kasus Positif, 58 Meninggal Dunia

Selain itu, Yuri juga menerangkan akan tambahan tiga pasien yang sembuh dari virus yang berasal dari Wuhan, Tiongkok.

Bertemu Jokowi, CEO Microsoft Nyatakan Keinginan Investasi di Pusat Data
Indonesia
Bertemu Jokowi, CEO Microsoft Nyatakan Keinginan Investasi di Pusat Data

Satya Nadella ingin mengucurkan dana investasi untuk fasilitas pusat data (data center) di Indonesia.

Pilkada Papua Bisa Tiru Aceh Dengan Akomodir Partai Lokal
Indonesia
Pilkada Papua Bisa Tiru Aceh Dengan Akomodir Partai Lokal

"Ada partai lokal di Aceh, kemudian paslon perseorangan. Di Yogyakarta juga ada ruang kepala daerah ditetapkan oleh DPRD. Itu kearifan lokal masing-masing daerah," kata Akmal.

Sidang Isbat Penetapan Awal Ramadan Digelar 23 April
Indonesia
Sidang Isbat Penetapan Awal Ramadan Digelar 23 April

Pihaknya akan memanfaatkan sarana teleconference dalam sidang isbat tahun ini.