Anggaran Perlindungan Sosial Capai Rp 441,3 Triliun pada 2023 Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati dalam Rapat Kerja dengan Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) di Jakarta, Kamis (19/5/2022). ANTARA/Agatha Olivia

MerahPutih.com - Pemerintah berkomitmen tetap menambah anggaran perlindungan sosial untuk menjaga daya beli masyarakat, meskipun dampak pandemi COVID-19 terhadap kelompok miskin dan rentan akan semakin berkurang pada 2023.

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menyebutkan, anggaran perlindungan sosial akan mencapai sekitar Rp 432,2 triliun hingga Rp 441,3 triliun atau sedikit lebih tinggi dari total anggaran perlindungan sosial dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2022 yang sebesar Rp 431,5 triliun.

"Kita harap APBN tetap menjalankan fungsi sebagai shock absorber untuk menjaga masyarakat, baik melalui PKH (Program Keluarga Harapan), kartu sembako, subsidi listrik, subsidi LPG, dan jaminan kehilangan pekerjaan," kata Menkeu dalam rapat bersama Badan Anggaran DPR di Jakarta, Selasa (31/5), terkait anggaran perlindungan sosial untuk menjaga daya beli masyarakat.

Baca Juga:

Pemerintah Telah Gelontorkan Rp 91 Triliun Dana Perlindungan Sosial

Dikutip Antara, Menkeu merinci pada 2020 anggaran perlindungan sosial mencapai Rp 498,0 triliun atau melonjak hingga hampir dua kali lipat dari tahun sebelumnya yang sebesar Rp 308,4 triliun karena penyebaran pandemi COVID-19.

Pada tahun itu, anggaran perlindungan sosial sebetulnya hanya sebesar Rp 293,2 triliun, tetapi kemudian pemerintah menambah Rp 204,7 triliun untuk menopang masyarakat yang terdampak COVID-19.

Pada 2021 anggaran perlindungan sosial turun dibandingkan 2020 menjadi sebesar Rp 468,3 triliun karena penurunan anggaran perlindungan sosial untuk mengatasi dampak COVID-19 yang menjadi sebesar Rp 468,3 triliun.

Baca Juga:

Pemerintah Klaim Perlindungan Sosial Selamatkan 5 Juta Orang dari Kemiskinan Baru

Anggaran perlindungan sosial untuk mengatasi dampak COVID-19 pun kembali turun pada 2022 menjadi hanya sebesar Rp 99,4 triliun.

Pada 2023 kebijakan perlindungan sosial diarahkan pada perbaikan data, perbaikan penargetan penerima, pengurangan angka kemiskinan, penguatan perlindungan sosial sepanjang hayat, dan mendorong perlindungan sosial adaptif. (*)

Baca Juga:

KPK Bidik Dugaan Korupsi Perlindungan Sosial Lainnya

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
PSI Sebut Anies Rela Ngutang ke Bank DKI Rp 180 Miliar Demi Formula E
Indonesia
PSI Sebut Anies Rela Ngutang ke Bank DKI Rp 180 Miliar Demi Formula E

Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan ternyata sempat utang untuk membayar commitment fee Formula E pada tahun 2019 sebesar 10 juta poundsterling atau Rp 180 miliar.

Sejumlah Persoalan Muncul pada Pengadaan Tanah di IKN
Indonesia
Sejumlah Persoalan Muncul pada Pengadaan Tanah di IKN

Wakil Menteri ATR/Waka BPN Surya Tjandra mengatakan, sebelum kawasan yang akan dilakukan pembangunan IKN merupakan kawasan hutan, jadi sebetulnya tidak perlu adanya pengadaan tanah.

PeduliLindungi Pantau dan Mitigasi Paparan Kasus COVID-19
Indonesia
PeduliLindungi Pantau dan Mitigasi Paparan Kasus COVID-19

"Kita sudah mempunyai aplikasi PeduliLindungi, dengan PeduliLindungi ini masyarakat dipantau, kemudian dimitigasi serta dievaluasi status mobilisasinya," papar Wamenkes.

Bawaslu Lakukan Evaluasi Seluruh Jajarannya di Indonesia
Indonesia
Bawaslu Lakukan Evaluasi Seluruh Jajarannya di Indonesia

Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), Rahmat Bagja mengatakan, lembaganya sedang melakukan revisi dan evaluasi terhadap regulasi pengawasan guna menghadapi Pemilu Serentak 2024.

Pemulihan Ekonomi Indonesia di 2022 Hadapi Berbagai Tantangan Eksternal
Indonesia
Pemulihan Ekonomi Indonesia di 2022 Hadapi Berbagai Tantangan Eksternal

Pemulihan ekonomi ke depan masih menghadapi beberapa tantangan baik dari sisi eksternal. Seperti gangguan rantai pasok yang memicu inflasi secara global.

Polisi Amankan Pelajar Diduga Hendak Ikut Demo di DPR
Indonesia
Polisi Amankan Pelajar Diduga Hendak Ikut Demo di DPR

Dari pantauan, kelompok mahasiswa masih belum terlihat hingga pukul 11.00 WIB, Senin (11/4), di sekitar Patung Kuda-Monumen Nasional (Monas).

Sejumlah Perusahaan Kena Dampak Aturan Larangan Ekspor Batu Bara
Indonesia
Sejumlah Perusahaan Kena Dampak Aturan Larangan Ekspor Batu Bara

Pemerintah menegaskan bahwa kebutuhan batu bara untuk seluruh pembangkit listrik merupakan kepentingan nasional yang harus didahulukan.

Alun-Alun dan Seluruh Taman Kota Malang Ditutup Saat Nataru
Indonesia
Alun-Alun dan Seluruh Taman Kota Malang Ditutup Saat Nataru

Berdasarkan data Satgas per tanggal 12 Desember 2021, tercatat masih ada sekitar 1.948 dari 8.584 desa atau kelurahan atau sebesar 22,69 persen yang tidak mematuhi untuk memakai masker.

 Sulitnya Dorong Perempuan Lamar Jadi Anggota KPU dan Bawaslu
Indonesia
Sulitnya Dorong Perempuan Lamar Jadi Anggota KPU dan Bawaslu

Tidak hanya pada tahapan persyaratan administratif, tantangan lain yang dihadapi perempuan juga pada seleksi tertulis dan wawancara.