Anggaran Perlindungan Sosial Capai Rp 441,3 Triliun pada 2023 Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati dalam Rapat Kerja dengan Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) di Jakarta, Kamis (19/5/2022). ANTARA/Agatha Olivia

MerahPutih.com - Pemerintah berkomitmen tetap menambah anggaran perlindungan sosial untuk menjaga daya beli masyarakat, meskipun dampak pandemi COVID-19 terhadap kelompok miskin dan rentan akan semakin berkurang pada 2023.

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menyebutkan, anggaran perlindungan sosial akan mencapai sekitar Rp 432,2 triliun hingga Rp 441,3 triliun atau sedikit lebih tinggi dari total anggaran perlindungan sosial dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2022 yang sebesar Rp 431,5 triliun.

"Kita harap APBN tetap menjalankan fungsi sebagai shock absorber untuk menjaga masyarakat, baik melalui PKH (Program Keluarga Harapan), kartu sembako, subsidi listrik, subsidi LPG, dan jaminan kehilangan pekerjaan," kata Menkeu dalam rapat bersama Badan Anggaran DPR di Jakarta, Selasa (31/5), terkait anggaran perlindungan sosial untuk menjaga daya beli masyarakat.

Baca Juga:

Pemerintah Telah Gelontorkan Rp 91 Triliun Dana Perlindungan Sosial

Dikutip Antara, Menkeu merinci pada 2020 anggaran perlindungan sosial mencapai Rp 498,0 triliun atau melonjak hingga hampir dua kali lipat dari tahun sebelumnya yang sebesar Rp 308,4 triliun karena penyebaran pandemi COVID-19.

Pada tahun itu, anggaran perlindungan sosial sebetulnya hanya sebesar Rp 293,2 triliun, tetapi kemudian pemerintah menambah Rp 204,7 triliun untuk menopang masyarakat yang terdampak COVID-19.

Pada 2021 anggaran perlindungan sosial turun dibandingkan 2020 menjadi sebesar Rp 468,3 triliun karena penurunan anggaran perlindungan sosial untuk mengatasi dampak COVID-19 yang menjadi sebesar Rp 468,3 triliun.

Baca Juga:

Pemerintah Klaim Perlindungan Sosial Selamatkan 5 Juta Orang dari Kemiskinan Baru

Anggaran perlindungan sosial untuk mengatasi dampak COVID-19 pun kembali turun pada 2022 menjadi hanya sebesar Rp 99,4 triliun.

Pada 2023 kebijakan perlindungan sosial diarahkan pada perbaikan data, perbaikan penargetan penerima, pengurangan angka kemiskinan, penguatan perlindungan sosial sepanjang hayat, dan mendorong perlindungan sosial adaptif. (*)

Baca Juga:

KPK Bidik Dugaan Korupsi Perlindungan Sosial Lainnya

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Anggota DPR Beri Saran untuk Ketua MK yang Nikahi Adik Jokowi
Indonesia
Anggota DPR Beri Saran untuk Ketua MK yang Nikahi Adik Jokowi

Pernikahan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Anwar Usman dengan adik Presiden Joko Widodo (Jokowi) Ida Yati dinilai masuk dalam ranah privat.

[HOAKS atau FAKTA]: PDIP Deklarasikan Ganjar-Ahok di Pemilu 2024
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA]: PDIP Deklarasikan Ganjar-Ahok di Pemilu 2024

Sebuah kanal Youtube bernama KABAR POLITIK mengunggah video yang mengklaim bahwa PDIP umumkan ke publik terkait duet pasangan Ganjar dan Ahok sebagai Capres dan Cawapres pada pemilu 2024 nanti.

[HOAKS atau FAKTA]: IDI Rilis Daftar Minuman yang Membuat Otak Mengeras
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA]: IDI Rilis Daftar Minuman yang Membuat Otak Mengeras

Akun Facebook dengan nama pengguna “Rahma” mengunggah sebuah narasi yang menyatakan bahwa terdapat 19 minuman yang mengandung aspartam dan dapat menyebabkan pengerasan otak, diabetes, dan pengerasan sumsum tulang belakang.

Penerapan Kelas Standar BPJS Kesehatan di RSUP Surakarta Tunggu SK dari Kemenkes
Indonesia
Penerapan Kelas Standar BPJS Kesehatan di RSUP Surakarta Tunggu SK dari Kemenkes

untuk RSUP Surakarta, Jawa Tengah, sejauh ini belum memulai pelayanan kelas standar BPJS Kesehatan karena masih menunggu Surat Keputusan (SK) dari Kemenkes.

Lima Nama Pengganti Lili Pintauli sebagai Wakil Ketua KPK
Indonesia
Lima Nama Pengganti Lili Pintauli sebagai Wakil Ketua KPK

Tumpak mengatakan terdapat lima nama yang diajukan presiden untuk menggantikan Lili Pintauli.

Penjelasan Kapolri soal Kasus Brigadir J Dinilai Tegas dan Tak Cederai Hati Nurani
Indonesia
Penjelasan Kapolri soal Kasus Brigadir J Dinilai Tegas dan Tak Cederai Hati Nurani

Komisi III DPR RI mengapresiasi kinerja Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo beserta jajaran Polri dalam mengusut kasus yang menjadi sorotan publik ini.

Kasus Sapi Antraks di Gunung Kidul, Pemkab Klaten Perketat Jalur Perbatasan Jateng-DIY
Indonesia
Kasus Sapi Antraks di Gunung Kidul, Pemkab Klaten Perketat Jalur Perbatasan Jateng-DIY

Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Klaten, Jawa Tengah, memperketat akses keluar masuk hewan sapi di daerah perbatasan Klaten dengan Gunung Kidul, Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY). Hal itu menyusul ditemukannya kasus sapi antraks.

KSAD Dudung Dituding Atur Pengadaan Alutsista, TNI AD Buka Suara
Indonesia
KSAD Dudung Dituding Atur Pengadaan Alutsista, TNI AD Buka Suara

TNI AD buka suara soal tudingan Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal TNI Dudung Abdurachman melakukan pengaturan pengadaan proyek alutsista atau alat utama sistem senjata Tentara Nasional Indonesia.

DPR Minta Ketegasan Pemerintah Soal Larangan Obat Paracetamol
Indonesia
DPR Minta Ketegasan Pemerintah Soal Larangan Obat Paracetamol

Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad meminta pemerintah untuk bersikap tegas menyangkut larangan penggunaan obat paracetamol sirop untuk anak.

Luncurkan Platform Digital Jagat Nusantara, Jokowi: Ayo Ikut Saya, Selamat Datang di IKN
Indonesia
Luncurkan Platform Digital Jagat Nusantara, Jokowi: Ayo Ikut Saya, Selamat Datang di IKN

"Ayo ikut saya. Selamat datang di Ibu Kota Nusantara. Di sini kita dapat berkumpul, berkreasi dengan saudara-saudara kita," tutur Jokowi.