Anggaran Pembangunan IKN Nusantara Dilakukan Bertahap Desain Istana Ibu Kota Negara. Foto: Nyoman Nuarta/@nyoman_nuarta

MerahPutih.com - Pembiayaan pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) melalui APBN akan dilakukan secara bertahap dalam koridor pengelolaan fiskal yang sehat dan berkelanjutan.

"Porsi APBN dalam pembiayaan IKN dilaksanakan dengan terukur dalam koridor pengelolaan fiskal yang sehat dan berkelanjutan," kata Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan Febrio Kacaribu di Jakarta, Rabu (20/1).

Baca Juga:

UU IKN Tidak Hapuskan Kekhususan Jakarta

Ia menegaskan, IKN adalah program strategis pemerintah didukung melalui berbagai skema pendanaan seperti APBN, Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) serta pemberdayaan peran swasta dan BUMN.

Kontribusi APBN akan difokuskan pada penyediaan kebutuhan dasar pemerintahan seperti pembangunan istana negara, kluster perkantoran K/L dan bangunan strategis pangkalan militer.

Kemudian juga untuk pengadaan lahan untuk kompleks diplomatik, rumah dinas ASN/TNI/Polri, serta infrastruktur dasar seperti akses jalan, sanitasi dan drainase.

Sementara untuk kebutuhan lainnya yang jauh lebih besar seperti infrastruktur pendidikan, kesehatan, bandara, pelabuhan, perumahan umum, perguruan tinggi dan sarana perbelanjaan dibiayai melalui skema KPBU maupun murni swasta.

Baca Juga:

UU IKN Disahkan DPR, Wagub DKI: Jakarta Jadi Pusat Ekonomi Indonesia

Selain dilakukan dengan kolaborasi swasta, pembiayaan IKN dapat ditekan dengan optimalisasi aset atau Barang Milik Negara (BMN) dengan melakukan perubahan peruntukan aset atau asset repurposing.

"Contohnya dengan menyewakan BMN lama di ibu kota saat ini untuk menghasilkan penerimaan negara," ujarnya.

Febrio menegaskan, arti dari koridor pengelolaan fiskal yang sehat adalah APBN tetap mampu melakukan konsolidasi fiskal pada 2023 secara optimal dan mendorong keseimbangan primer menuju positif.

Sehat ini, lanjut ia, juga berarti pemerintah mengendalikan rasio utang dan biaya utang baik bunga dan pokok utang dalam batas toleransi sehingga dapat membuat ruang fiskal lebih fleksibel.

"Dalam jangka pendek tidak akan mengganggu fokus pemerintah untuk penanganan pandemi COVID-19 dan pemulihan ekonomi nasional," katanya. (Aso)

Baca Juga:

Tiga Sosok Kandidat Kepala Otorita IKN Nusantara Versi NasDem

Penulis : Asropih Asropih
LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Puan Kritik Rendahnya Penyerapan Anggaran PEN di Tahun Terakhir
Indonesia
Puan Kritik Rendahnya Penyerapan Anggaran PEN di Tahun Terakhir

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengakui realisasi anggaran program pemulihan ekonomi nasional (PEN) per 13 Mei 2022 mencapai Rp 80,79 triliun atau 17,73 persen dari alokasi Rp 455,62 triliun.

Rektor Unila Terancam Dijerat Pasal Pencucian Uang
Indonesia
Rektor Unila Terancam Dijerat Pasal Pencucian Uang

Lembaga antirasuha membuka peluang menerapkan pasal pencucian uang kepada Karomani. Hal itu lantaran Karomani diduga mengalihkan uang suap yang dia terima ke bentuk emas serta tabungan deposito.

Angkutan Sepeda Motor Gratis saat Mudik Dibuka
Indonesia
Angkutan Sepeda Motor Gratis saat Mudik Dibuka

Direktorat Jenderal Perkeretaapian (DJKA) Kementerian Perhubungan mengadakan program Angkutan Sepeda Motor Gratis (Motis).

Ledakan Bom Ikan Cimanggu Hancurkan 7 Rumah Warga
Indonesia
Ledakan Bom Ikan Cimanggu Hancurkan 7 Rumah Warga

Sumber ledakan bom berasal dari rumah UL yang dikenal warga berprofesi sebagai buruh tani.

KPK Disinyalir akan Tetapkan Tersangka Korupsi Pembangunan DPRD Marowali Utara
Indonesia
KPK Disinyalir akan Tetapkan Tersangka Korupsi Pembangunan DPRD Marowali Utara

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sedang melakukan penyidikan terkait kasus dugaan korupsi pengadaan pembangunan kantor DPRD di Pemerintah Kabupaten Morowali Utara, Sulawesi Tengah. Perkara ini merupakan pelimpahan dari Polda Sulawesi Tengah.

Demokrat Minta BPK-KPK Turun Tangan Terkait Investasi BUMN di Perusahaan Digital
Indonesia
Demokrat Minta BPK-KPK Turun Tangan Terkait Investasi BUMN di Perusahaan Digital

“BPK dalam kaitannya dengan audit terhadap dugaan terjadinya kerugian keuangan negara. KPK berkaitan dengan tugasnya untuk melakukan penindakan terhadap korupsi, kolusi, dan nepotisme,” kata Vera

CSIS Nilai Pasal Penghinaan Terhadap Presiden di RKUHP Sudah Dipagari
Indonesia
CSIS Nilai Pasal Penghinaan Terhadap Presiden di RKUHP Sudah Dipagari

Penting untuk memperhatikan adanya penghapusan tuntutan hukum apabila penyerangan terhadap martabat presiden atau wakil presiden dilakukan karena adanya kepentingan umum.

Progres Pembangunan Masjid Sheikh Al Zayed Hadiah Untuk Jokowi Mencapai 90 Persen
Indonesia
Progres Pembangunan Masjid Sheikh Al Zayed Hadiah Untuk Jokowi Mencapai 90 Persen

Pembangunan Masjid Sheikh Al Zayed yang merupakan hadiah untuk Presiden Jokowi dari pangeran UEA telah mencapai 90 persen. Masjid tersebut rencananya akan diresmikan pada 17 November 2022 oleh Presiden Jokowi.

6 Lokasi Wisata di DKI Bebas Ganjil Genap saat Libur Lebaran
Indonesia
6 Lokasi Wisata di DKI Bebas Ganjil Genap saat Libur Lebaran

Enam lokasi wisata di DKI pun tak diberlakukan ganjil genap selama libur Lebaran 2022.

6 Tersangka Tragedi Kanjuruhan Ditahan
Indonesia
6 Tersangka Tragedi Kanjuruhan Ditahan

"Selesai pemeriksaan tambahan oleh penyidik, keenam tersangka langsung dilakukan penahanan," ujar Kepala Divisi Humas Polri Irjen Pol. Dedi Prasetyo di Mabes Polri, Jakarta, Senin (24/10).