Anggaran KPK Stabil Meski Struktur Membengkak Wakil Ketua KPK Alexander Marwata (Antara/Benardy Ferdiansyah)

Merahputih.com - Anggaran Komisi Pemberantasan Korupsi tahun 2021 dipastikan tidak berubah. Padahal, ada penambahan sejumlah pos jabatan berdasarkan Peraturan KPK RI Nomor 7 tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja KPK.

"Anggaran KPK untuk 2021 sudah disetujui Rp1,3 triliun, itu masih dengan struktur organisasi yang lama dengan jumlah pegawai yang sama dan dengan perubahan struktur ini masih tetap Rp1,3 triliun karena pegawai tidak nambah," ujar Wakil Ketua KPK Alexander Marwata dalam konferensi pers di gedung KPK Jakarta, Kamis (19/11).

Baca Juga

ICW: KPK Era Firli Bahuri Sejak Awal Tak Mau Ringkus Harun Masiku

Perkom No 7 tahun 2020 tersebut ditandatangani Ketua KPK Firli Bahuri pada 6 November 2020 dan menjadikan struktur organisasi KPK membesar dengan menambah dua kedeputian yaitu Deputi Bidang Pendidikan dan Peran Serta Masyarakat dan Deputi Bidang Koordinasi dan Supervisi; beberapa direktorat, staf khusus serta Inspektorat sehingga totalnya ada sekitar 19 jabatan baru.

"Dengan asumsi pegawai tidak bertambah, hanya ada pergeseran dari Direktorat Pengaduan Masyarakat di Kedeputian Pengawasan Internal dan Pengaduan Masyarakat (PIPM) menjadi ke kedeputian Informasi dan Data kemudian sebagian PIPM ke inspektorat, mungkin sebagian pencegahan ke Kedeputian Pendidikan dan Peran Serta Masyarakat artinya tidak ada tambahan terhadap belanja pegawai," jelas Alexander.

Alexander juga membantah perkom tersebut menambah membuat struktur organisasi KPK menjadi gemuk.

"Ini kami sebenarnya hanya menambah satu kedeputian jadi tidak gemuk karena kami hilangkan 1 kedeputian yaitu PIPM dan strukturnya dimasukkan ke kedeputian INDA dan Inspektora sedangkan penambahan hanya Kedeputian Pendidikan dan Peran Serta Masyarakat agar kami dapat melaksanakan tugas sesuai UU," tambah Alexander.

Wakil Ketua KPK Alexander Marwata. ANTARA/Benardy Ferdiansyah
Wakil Ketua KPK Alexander Marwata. ANTARA/Benardy Ferdiansyah

Sedangkan Kedeputian Koordinasi dan Supervisi berasal dari sebagian fungsi Kedeputian Penindakan dan Kedeputian Pencegahan.

"Kami berkepentingan menaikkan menjadikan koordinasi dan supervisi serta pendidikan dan peran serta masyarakata menjadi kedeputian harapannya agar tugas-tugasnya lebih efektif," ungkap Alexander.

Terhadap posisi deputi-deputi dan direktur di bawah kedeputian menurut Alexander akan dilaksanakan rekrutmen secara terbuka. Sementara fasilitas yang akan diterima akan menyesuaikan termasuk terkait mobil dinas.

Dari daftar anggaran KPK 2021 senilai total Rp1,3 triliun yang telah disetujui Komisi III DPR, disebutkan mobil jabatan untuk Ketua KPK dianggarkan sebesar Rp 1,45 miliar sedangkan untuk 4 Wakil Ketua KPK, masing-masing dianggarkan Rp 1 miliar. Spesifikasinya mobil 3.500 cc.

Baca Juga

Mensos Juliari Minta KPK Awasi Program Bansos COVID-19

Sementara, sebagaimana dikutip Antara, untuk mobil jabatan 5 Dewas KPK masing-masing dianggarkan Rp702 juta sehingga totalnya Rp 3,5 miliar lebih. Anggaran mobil Rp702 juta itu juga disiapkan untuk 6 pejabat eselon I KPK sedangkan pejabat eselon II KPK mendapat anggaran mobil dinas sebesar Rp500 juta.

"Mobil dinas masih ada tapi diberi bintang, artinya bisa dicairkan, bisa juga tidak bergantung pada kondisi keuangan negara, tidak serta merta dipenuhi antara lain mempertimbangkan kondisi keuangan negara," ungkap Alexander. (*)

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Perang Ego Pusat dan DKI Jakarta Tangani COVID-19
Indonesia
Perang Ego Pusat dan DKI Jakarta Tangani COVID-19

Teranyar, Presiden Joko Widodo, menugaskan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan menangani COVID-19 di sembilan provinsi yang berkontribusi besar terhadap total kasus secara nasional.

Pemerintah Tepat Harga BBM Tak Diturunkan, Ekonom UI: Daripada Munculkan Gejolak
Indonesia
Pemerintah Tepat Harga BBM Tak Diturunkan, Ekonom UI: Daripada Munculkan Gejolak

Harga BBM sebaiknya memang dalam posisi wait and see saja

Mahasiswa Tangerang Selatan Bergerak ke Jakarta Tolak UU Cipta Kerja
Indonesia
Mahasiswa Tangerang Selatan Bergerak ke Jakarta Tolak UU Cipta Kerja

Sejumlah elemen masyarakat, mahasiswa dan buruh menggelar aksi penolakan terhadap pengesahan Undang-Undang Cipta Kerja di Jakarta dan daerah lainnya di Indonesia sejak Senin lalu.

Cengkareng Jadi Proyek Rintisan Kampung Tangguh Ala Kapolda Fadil
Indonesia
Cengkareng Jadi Proyek Rintisan Kampung Tangguh Ala Kapolda Fadil

Perangkat untuk mendirikan Kampung Tangguh di Rumah Susun Cengkareng Timur telah disiapkan.

Operasi Ketupat Berakhir, Pengawasan PSBB dan SIKM Mulai Kendor?
Indonesia
Operasi Ketupat Berakhir, Pengawasan PSBB dan SIKM Mulai Kendor?

Seluruh kendaraan yang hendak masuk ke Jakarta masih akan terus diperiksa.

10 Perusuh yang Diamankan Saat Demo Tolak Cipta Kerja Positif COVID-19
Indonesia
10 Perusuh yang Diamankan Saat Demo Tolak Cipta Kerja Positif COVID-19

10 orang tersebut telah diserahkan ke fasilitas isolasi di Pademangan, Jakarta Utara

Pemprov DKI Belum Terima Surat Permintaan DPR untuk Sterilisasi Gedung
Indonesia
Pemprov DKI Belum Terima Surat Permintaan DPR untuk Sterilisasi Gedung

"Sampai saat ini belum dapet permintaan, informasi dari pak sekjen, disinfektan akan mandiri," kata Satriadi

Diproses Hukum, Hadi Pranoto Terus Beralasan Tak Sehat
Indonesia
Diproses Hukum, Hadi Pranoto Terus Beralasan Tak Sehat

Anji dan Hadi Pranoto dilaporkan ke Polda Metro Jaya terkait tudingan penyebaran berita bohong di konten YouTube milik Anji

PKS: Pandemi Tidak Dikelola dengan Baik Penyebab Perkantoran Jadi Klaster Baru COVID-19
Indonesia
PKS: Pandemi Tidak Dikelola dengan Baik Penyebab Perkantoran Jadi Klaster Baru COVID-19

Menurut Netty, pembukaan sejumlah perkantoran, perusahaan, dan sekolah pasca wacana new normal seharusnya diikuti dengan penerapan protokol kesehatan yang ketat.

Pasien Positif COVID-19 di Secapa AD Tinggal 1.182 Orang
Indonesia
Pasien Positif COVID-19 di Secapa AD Tinggal 1.182 Orang

Swab ke-2 baru bisa dilakukan satu minggu setelah swab pertama