Anggaran Kesehatan Untuk COVID-19 Dinilai Tidak Memadai Test massa COVID 19 oleh Mabes Polri. (Foto: Kanugrahana)

MerahPutih.com - Anggaran kesehatan dalam skema Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) dinilai masih sangat kecil atau tidaj memadai. Padahal, faktor kesehatan menjadi faktor yang menentukan masa depan ekonomi Indonesia.

“Pemerintah memperhatikan ekonomi lebih utama baik di anggaran dan lainnya,” ujar Ekonom senior Indef Didik J Rachbini.

Ia mengkritik, dari utang Rp1.439 triliun yang diserap pemerintah, untuk penanganan kesehatan COVID-19 cuma Rp87 triliun dan tahun depan APBN mengusulkan hanya Rp25 triliun.

Baca Juga:

Pemerintah Siapkan Skenario Pemulihan Ekonomi Sampai 2021

Didik menegaskan, pemerintah harus bisa lebih efisien melihat jumlah utang yang besar mencapai Rp1.439 triliun. Padahal, pemerintah memiliki sisa anggaran yang besar dan bisa dialihkan untuk penanganan COVID-19 dan tanpa perlu utang.

Didik menuturkan, ketika menjadi Staf Khusus Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Chairul Tanjung tahun 2014, ada sisa anggaran sebesar Rp250 triliun yang tidak terpakai dan diperkirakan saat ini mencapai Rp300-400 triliun.

Ekonom Indef
Ekonom senior Indef Didik J Rachbini (Foto: Antara).

Sisa anggaran itu, bisa diambil yang saat ini tanpa melalui proses di DPR ata dengan memotong anggaran kementerian mencapai 30-50 persen dan dialihkan untuk COVID-19.

“Itu harus terpotong, diambil kemudian dialihkan untuk COVID tanpa utang sebanyak sekarang,” katanya dikutip dari Kantor Berita Antara.

Pemerintah mengalokasikan pagu anggaran untuk penanganan COVID-19 dan PEN 2020 mencapai Rp695,2 triliun, sebanyak Rp87,5 triliun di antaranya untuk kesehatan. Alokasi itu, mencapai 6,2 persen dari APBN. Alokasi dalam RAPBN 2021 sebesar Rp84,3 triliun itu di luar biaya untuk penanganan COVID-19 dalam PEN mencapai Rp25 triliun untuk kesehatan.

Baca Juga:

Anggaran Pemulihan Ekonomi 2021 Bikin Defisit APBN Tambah Lebar

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Wali Kota Jakpus Ancam Sanksi Rizieq Shihab Jika Langgar Protokol Kesehatan
Indonesia
Wali Kota Jakpus Ancam Sanksi Rizieq Shihab Jika Langgar Protokol Kesehatan

Pada surat soal Maulid Nabi, disebut ada sanksi jika melanggar protokol kesehatan.

Jelang Ramadan, Pedagang Pasar Tradisional Mulai Tambah Stok Barang
Indonesia
Jelang Ramadan, Pedagang Pasar Tradisional Mulai Tambah Stok Barang

Penambahan stok barang dilakukan mengingat permintaan akan bahan pokok selalu meningkat saat masuk bulan puasa.

Kampung Halamannya Diguncang Bom Bunuh Diri, Ini Reaksi Jusuf Kalla
Indonesia
Kampung Halamannya Diguncang Bom Bunuh Diri, Ini Reaksi Jusuf Kalla

Jusuf Kalla yang juga Ketua PMI ini meminta agar aparat keamanan dapat segera mengungkap motif dan menangkap jaringan pelakunya.

Guru Honor Alami Kelumpuhan Usai Vaksinasi, Tim Lakukan Investigasi KIPI
Indonesia
Guru Honor Alami Kelumpuhan Usai Vaksinasi, Tim Lakukan Investigasi KIPI

Mengenai kaitan kondisi yang dialami Susan dengan vaksinasi, saat ini kemungkinan tersebut sedang dalam investigasi Tim Kejadian Ikutan Pasca-Imunisasi (KIPI).

Diminta Jokowi, Anies Kebut Vaksinasi 7,5 Juta Warga
Indonesia
Diminta Jokowi, Anies Kebut Vaksinasi 7,5 Juta Warga

Pemprov DKI Jakarta bakal mengebut program vaksinasi COVID-19 terhadap warga ibu kota menyusul permintaan dari Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Karena COVID-19, Tentara Korut Tembak Pria Korsel dan Bakar Mayatnya
Dunia
Karena COVID-19, Tentara Korut Tembak Pria Korsel dan Bakar Mayatnya

Pasukan Korea Utara menembak mati seorang pejabat perikanan Korea Selatan yang hilang awal pekan ini.

Para Petahana Bertarung di Pilgub, DPD Minta Tidak Terjadi Konflik
Indonesia
Para Petahana Bertarung di Pilgub, DPD Minta Tidak Terjadi Konflik

Di Pilgub saja, 3 pasangan calon didominasi oleh petahana. Baik yang menjabat gubernur dan wakil gubernur maupun bupati dan wakil bupati.

Saat Presiden Jokowi Kecewa Pada Kebijakan PPKM
Indonesia
Saat Presiden Jokowi Kecewa Pada Kebijakan PPKM

Selama 20 hari pelaksanaan PPKM ada penambahan kasus 241.596 atau setiap harinya 12 ribu kasus tambahan.

KPK Perpanjang Masa Penahanan Lima Tersangka Korupsi Proyek Fiktif Waskita Karya
Indonesia
KPK Perpanjang Masa Penahanan Lima Tersangka Korupsi Proyek Fiktif Waskita Karya

Plt Juru Bicara KPK, Ali Fikri menyatakan masa penahanan kelima tersangka diperpanjang selama 40 hari ke depan terhitung sejak 12 Agustus 2020

Eks Sekretaris MA Nurhadi Jalani Sidang Dakwaan Suap dan Gratifikasi
Indonesia
Eks Sekretaris MA Nurhadi Jalani Sidang Dakwaan Suap dan Gratifikasi

Nurhadi beserta menantunya Rezky Herbiyono bakal menjalani sidang perdana di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta.