Angga Yudha Pratama
Merahputih.com - penurunan alokasi anggaran Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) serta Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) di tengah lonjakan kasus kekerasan nasional pada Senin (26/1).
Kritik tersebut mencuat dalam Rapat Kerja dan Rapat Dengar Pendapat di Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta, yang menyoroti ketimpangan antara kebutuhan perlindungan masyarakat dengan ketersediaan dana negara.
Baca juga:
Wacana Pembangunan Monorel di Ragunan, DPRD DKI: Belum Ada Anggaran Khusus dalam APBD
Penurunan anggaran ini dinilai kontradiktif dengan realitas lapangan yang menunjukkan tren kenaikan angka kekerasan terhadap perempuan dan anak setiap tahunnya. Pemangkasan dana operasional lembaga pelindung anak dan perempuan ini dapat melumpuhkan fungsi pengawasan dan sosialisasi.
“Sangat disayangkan karena setiap tahun angka kekerasan perempuan dan anak itu meningkat. Sedangkan anggaran Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan juga KPAI menurun tahun ini,” tegas Anggota Komisi VIII DPR RI, Muhamad Abdul Azis Sefudin dalam keterangannya, Rabu (28/1).
Legislator asal Dapil Jawa Barat III ini menekankan bahwa pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak bukan sekadar urusan administratif, melainkan investasi vital bagi masa depan bangsa. Tanpa dukungan finansial yang kuat, negara dianggap gagal memberikan rasa aman bagi kelompok rentan.
Ancaman Child Grooming di Ruang Digital
Selain masalah anggaran, Azis menyoroti fenomena child grooming dan kekerasan berbasis digital yang kini menyasar anak-anak melalui media sosial.
Ia mencontohkan maraknya aksi saling ejek antar-sekolah di dunia maya yang kerap berujung pada tindakan kriminalitas nyata di lingkungan masyarakat.
Baca juga:
Mentan Amran Minta Tambahan Anggaran Pemulihan Pertanian Sumatera Rp 5,1 Triliun
“Contoh hari ini bahwa banyak sekali yang lagi viral adalah child grooming dan juga kekerasan anak di digital. Media sosial ini jadi ajang untuk saling ejek antar sekolah. Saya mendorong adanya kajian yang menyeluruh bagaimana angka ini terus meningkat, apakah karena penanganan yang telat atau pencegahannya,” ungkap Politisi Fraksi PDI-Perjuangan tersebut.
Guna menekan angka kekerasan, Azis mendesak pemerintah untuk memperkuat regulasi dan kebijakan pencegahan yang berbasis kajian mendalam. Baginya, keterbatasan anggaran tidak boleh menjadi pembenaran atas lemahnya perlindungan negara terhadap warga negaranya.
