Angga Yudha Pratama
Merahputih.com - Komisi D DPRD DKI Jakarta melanjutkan rapat kerja pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) DKI Jakarta Tahun Anggaran 2026 menyusul adanya penyesuaian Dana Bagi Hasil (DBH) dari pemerintah pusat.
Ketua Komisi D DPRD DKI Jakarta, Yuke Yurike, bertekad memastikan bahwa setiap pengurangan, efisiensi, hingga refocusing anggaran yang dilakukan oleh mitra kerja tidak mengurangi pelayanan mendasar kepada masyarakat.
“Komisi D memulai rapat kerja lanjutan untuk membahas RAPBD 2026 setelah adanya penyesuaian DBH,” ujar Yuke, Kamis (23/10).
Baca juga:
Tensi Tinggi Dedi Mulyadi vs Purbaya Yudhi Sadewa Perkara Dugaan Deposito APBD Rp 4,1 Triliun
Yuke menekankan pentingnya hal ini, mengingat lingkup kerja Komisi D mencakup bidang-bidang vital bagi warga Jakarta, seperti pengendalian banjir, perbaikan infrastruktur jalan, pengelolaan sampah, perumahan, dan penyediaan Ruang Terbuka Hijau (RTH).
Prioritas Program Mendasar dan Penyesuaian Anggaran
Dalam pembahasan lanjutan ini, Komisi D ingin mengidentifikasi secara pasti program mana saja yang mengalami refocusing. Menurut Yuke, Asisten Pembangunan telah meyakinkan bahwa program-program mendasar yang berhubungan langsung dengan masyarakat diupayakan agar tidak terdampak.
Sebagai contoh, penyesuaian anggaran terjadi pada Dinas Cipta Karya, Tata Ruang, dan Pertanahan (CKTRP). Di dinas ini, sejumlah rencana pembangunan infrastruktur, seperti kantor Suku Dinas Perhubungan dan gedung Satpol PP, mengalami penundaan.
"Memang ada beberapa pembangunan yang dirasa belum memungkinkan, sehingga dimundurkan. Ada juga proyek multiyears dan sebagian yang tidak bisa dikerjakan tahun ini dihilangkan," jelasnya.
Baca juga:
RAPBD DKI 2026 Disesuaikan Jadi Rp 81,2 Triliun, Dana Bagi Hasil dari Pusat Turun Rp 15 Triliun
Fokus utama DPRD dan Pemprov DKI adalah memastikan proyek pembangunan yang berdampak langsung pada masyarakat tetap berjalan, terutama yang dapat memengaruhi perekonomian dan penciptaan lapangan kerja. Selain itu, DPRD mendorong Pemprov untuk memaksimalkan potensi pendapatan daerah.
Penerapan sistem digitalisasi dan peningkatan transparansi diharapkan dapat membantu optimalisasi pendapatan daerah.
“Ini juga bisa menjadi alternatif pendapatan daerah yang dapat menjadi solusi di tengah pengurangan anggaran ini,” tandasnya.
