Anggaran Dipotong Besar-Besaran, Beasiswa Mahasiswa Dijamin Aman

Dwi AstariniDwi Astarini - Minggu, 16 Februari 2025
Anggaran Dipotong Besar-Besaran, Beasiswa Mahasiswa Dijamin Aman

Ketua Komisi X DPR RI Hetifah Sjaifudian.(foto: dok DPR)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MERAHPUTIH.COM - NASIB anggaran pendidikan di Tanah Air ada di ujung tanduk setelah adanya pemangkasan anggaran. Ketua Komisi X DPR RI Hetifah Sjaifudian angkat suara terkait dengan kejalasan anggaran pendidikan di Tanah Air.

Dia menegaskan anggaran beasiswa Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah tahun 2025 tidak mengalami pemotongan. Kepastian itu diperoleh setelah pertemuan antara pemimpin DPR RI dan Kementerian Keuangan.

"Tidak ada efisiensi atau pemotongan anggaran. Hak mahasiswa tetap terjamin," ujar Hetifah dalam keteranganya di Jakarta, Minggu (16/2).

Selain KIP Kuliah, beasiswa lain seperti LPDP, Beasiswa Pendidikan Indonesia, dan Beasiswa Indonesia Bangkit juga tetap berjalan tanpa perubahan.

Baca juga:

Efisiensi Anggaran Negara, Biaya Operasional PTN dan Beasiswa Ikut Terancam?


“Ini kabar baik bagi mahasiswa dan orangtua," tambah politikus Fraksi Partai Golkar ini.

Hetifah juga berharap masyarakat tidak lagi khawatir akan isu pemotongan beasiswa yang sempat beredar sebab pendidikan merupakan investasi masa depan. “Kami di Komisi X DPR RI akan terus memperjuangkan akses pendidikan yang lebih baik bagi generasi mendatang," pungkasnya

Pada 2025 ini, sebanyak 1.040.192 mahasiswa menerima beasiswa KIP Kuliah dengan total anggaran Rp 14,698 triliun. Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto mengatakan anggaran yang dihemat akan digunakan salah satunya untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG). Sisanya akan diserahkan ke badan pengelola investasi baru Indonesia, yaitu Daya Anagata Nusantara (Danantara).

Pemotongan anggaran negara dituangkan dalam Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 yang diterbitkan Prabowo pada 22 Januari lalu.

Besaran pemotongan anggaran tersebut variatif. Terdapat kementerian/lembaga yang dipotong hingga triliunan, ada pula yang hanya miliaran rupiah.(knu)

Baca juga:

Pemberian Program Beasiswa Bagi Mahasiswa Tidak Terkena Efisiensi, Menteri Diktisaintek Sudah Berkomitmen




#Beasiswa #Pendidikan #DPR RI
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Berita Terkait

Berita
Gibran Dikabarkan Serahkan Surat Pengunduran Diri ke MPR Besok
Kabar Gibran akan menyerahkan surat pengunduran diri ke MPR beredar jelang rapat paripurna DPR. Sidang pembahasan usulan HMP dijadwalkan pukul 14.00 WIB.
ImanK - Rabu, 11 November 2026
Gibran Dikabarkan Serahkan Surat Pengunduran Diri ke MPR Besok
Indonesia
DPR Jadwalkan Pembahasan Usulan HMP Pemakzulan Gibran di Rapat Paripurna
Wakil Ketua DPR Saan Mustopa menyebut usulan HMP dari 120 anggota DPR terkait pemakzulan Gibran akan dibawa ke rapat paripurna pada 12 November 2026.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 11 November 2026
DPR Jadwalkan Pembahasan Usulan HMP Pemakzulan Gibran di Rapat Paripurna
Indonesia
Pimpinan DPR Terima Usulan HMP terhadap Gibran, 120 Anggota dari 8 Fraksi Teken Dukungan
Pimpinan DPR menerima usulan Hak Menyatakan Pendapat terhadap Gibran dari 120 anggota delapan fraksi. Saan Mustopa ungkap rincian dukungannya.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 11 November 2026
Pimpinan DPR Terima Usulan HMP terhadap Gibran, 120 Anggota dari 8 Fraksi Teken Dukungan
Indonesia
Ahmad Heryawan Tegaskan Pemakzulan Gibran Harus Lewati Proses Konstitusional, DPR Tak Bisa Langsung Bertindak
Ahmad Heryawan menegaskan pemakzulan Gibran harus melalui DPR, MK, hingga MPR. BAM DPR juga akan menampung dan mendalami aspirasi masyarakat.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 11 November 2026
Ahmad Heryawan Tegaskan Pemakzulan Gibran Harus Lewati Proses Konstitusional, DPR Tak Bisa Langsung Bertindak
Indonesia
Dukungan Anggota Parlemen Terus Bertambah, DPR Siapkan Pengajuan HMP terkait Polemik Ijazah Gibran
Mardani Ali Sera menyebut dukungan anggota DPR untuk Hak Menyatakan Pendapat terkait polemik ijazah Gibran terus bertambah. Surat dijadwalkan diserahkan hari ini.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 11 November 2026
Dukungan Anggota Parlemen Terus Bertambah, DPR Siapkan Pengajuan HMP terkait Polemik Ijazah Gibran
Indonesia
Puluhan Anggota DPR Bergerak soal Gibran, Hak Menyatakan Pendapat Mulai Bergulir
Mardani Ali Sera menyebut sekitar 50 anggota DPR telah menandatangani usulan Hak Menyatakan Pendapat terkait Gibran. Surat disebut sudah diserahkan ke pimpinan DPR.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 10 November 2026
Puluhan Anggota DPR Bergerak soal Gibran, Hak Menyatakan Pendapat Mulai Bergulir
Indonesia
Hak Menyatakan Pendapat Ijazah Gibran Menguat, Ketua DPR Puan Maharani Buka Suara
Penasaran soal kelanjutan isu ijazah Wapres Gibran? Cek perkembangan usulan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) DPR, sikap Puan Maharani, serta pandangan PDIP dan PKB di sini!
Angga Yudha Pratama - Selasa, 10 November 2026
Hak Menyatakan Pendapat Ijazah Gibran Menguat, Ketua DPR Puan Maharani Buka Suara
Indonesia
Mengenal Program P3MDI di Universitas Republik Indonesia (URI)
Tujuan pendirian universitas ini ialag menghasilkan lulusan yang siap ditempatkan di berbagai jabatan strategis pemerintahan.
Dwi Astarini - Senin, 09 November 2026
Mengenal Program P3MDI di Universitas Republik Indonesia (URI)
Indonesia
DPR Buka Suara soal Desakan Pemakzulan Gibran, Masih Tunggu Putusan MA
Sufmi Dasco Ahmad menjelaskan sikap DPR terkait desakan pemakzulan Gibran. DPR masih menunggu masa sidang dan salinan lengkap putusan MA.
Soffi Amira - Senin, 09 November 2026
DPR Buka Suara soal Desakan Pemakzulan Gibran, Masih Tunggu Putusan MA
Berita
DPR Turun Tangan, Kasus Dugaan Penyadapan Prabowo Bakal Dibahas Bersama Kapolri
Kasus penyadapan Prabowo berkembang. Polri mengajukan enam saksi untuk dilindungi LPSK. Empat pejabat Polri jadi tersangka, DPR panggil Kapolri.
ImanK - Minggu, 08 November 2026
DPR Turun Tangan, Kasus Dugaan Penyadapan Prabowo Bakal Dibahas Bersama Kapolri
Bagikan