Anggaran Besar, Pemprov Kepulauan Riau Bikin Badan Pengelola Perbatasan Negara Kepaulauan Riau. (Foto: google map)

MerahPutih.com - Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) membentuk Badan Pengelolaan Perbatasan demi menjaga kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dari berbagai ancaman negara lain.

Pembentukan badan itu sudah tertuang dalam Perda Pembentukan dan Susunan Daerah yang disahkan oleh DPRD Provinsi Kepri dalam rapat paripurna di kantor DPRD, Jumat (20/8).

Baca Juga:

Rumah Sakit di Perbatasan Kesulitan Dapat Pasokan Oksigen

Gubernur Kepri Ansar Ahmad menyampaikan pembentukan organisasi perangkat daerah (OPD) baru ini dinilai sangat penting, karena daerah itu berada di jalur pelayaran internasional.

"Sehingga, sangat rentan dengan tindak pidana kejahatan laut, mulai dari penyelundupan narkoba, perdagangan orang hingga pencurian ikan," ujarnya, Minggu (22/8).

Menurut gubernur, Kepri yang notabene daerah maritim itu secara geografis berbatasan langsung dengan negara-negara tetangga, seperti Malaysia dan Singapura.

"Selain itu, anggaran di pusat yang berkaitan dengan wilayah perbatasan juga tersedia cukup besar," kata Ansar di Tanjungpinang.

Dalam waktu bersamaan, Pemprov Kepri telah membentuk dua organisasi perangkat daerah (OPD) baru lainnya, yaitu Badan Penghubung, serta Pendidikan dan Pelatihan (Diklat).

Pembentukan Badan Penghubung juga dinilai cukup penting, karena cukup banyak aktivitas Pemprov Kepri yang berhubungan langsung dengan pemerintah pusat.

Aktivitas kapal di Perairan Tanjung Uban, Kabupaten Bintan, Kepulauan Riau (Kepri). (Foto: Antara)
Aktivitas kapal di Perairan Tanjung Uban, Kabupaten Bintan, Kepulauan Riau (Kepri). (Foto: Antara)

"Pada tahun 2022 Kantor Penghubung (di Jakarta) itu juga akan dijadikan rumah singgah bagi masyarakat Kepri," sebutnya.

Untuk Badan Diklat, badan tersebut merupakan pecahan dari Badan Kepegawaian dan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Provinsi Kepri.

"Jadi ketiga OPD itu akan dipimpin seorang kepala badan," ucap Ansar dikutip Antara. (*)

Baca Juga:

Pengawasan PPKM di Perbatasan RI-Timor Leste Diperketat

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Indef Sebut Komcad Efisienkan Anggaran Pertahanan
Indonesia
Indef Sebut Komcad Efisienkan Anggaran Pertahanan

Komcad menjadi salah satu alternatif untuk menghemat anggaran pertahanan

Kafe Tempat Anggota TNI AD Ditembak Segera Ditutup 3x24 Jam
Indonesia
Kafe Tempat Anggota TNI AD Ditembak Segera Ditutup 3x24 Jam

Atas kejadian itu, Satpol PP DKI langsung memberikan sanksi berupa penutupan 3x24 jam

PPKM Level 2, Ganjil Genap Berlaku se-Bogor Raya
Indonesia
PPKM Level 2, Ganjil Genap Berlaku se-Bogor Raya

Pemerintah Kota dan Kabupaten Bogor kompak untuk menerapkan ganjil-genap di kawasan wisata, pada perpanjangan PPKM Level 2 mulai 5 Januari 2021 hingga 17 Januari 2021.

BI Dorong Warga Bagikan Uang Rp75 Ribu Saat Lebaran
Indonesia
BI Dorong Warga Bagikan Uang Rp75 Ribu Saat Lebaran

Khusus periode Idul Fitri 2021 setiap NIK-KTP dapat menukarkan sebanyak 100 lembar setiap harinya.

Politikus PDIP : Penurunan Presidential Threshold Tidak Perlu Diteruskan
Indonesia
Politikus PDIP : Penurunan Presidential Threshold Tidak Perlu Diteruskan

Presidential threshold sebesar 20 persen kursi DPR RI dan 25 persen suara nasional yang diatur dalam UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu harus dimaknai sebagai bagian memperkuat kelembagaan parpol.

Anies Bubarkan Tim Pemulasaraan Jenazah COVID-19
Indonesia
Anies Bubarkan Tim Pemulasaraan Jenazah COVID-19

Anies Baswedan resmi membubarkan Tim Pemulasaraan Jenazah COVID-19, seiring dengan menurunnya kasus virus corona di Ibu Kota

Penghapusan Premium Diusulkan Sesuai Kondisi Daerah
Indonesia
Penghapusan Premium Diusulkan Sesuai Kondisi Daerah

Pentingnya mempertimbangkan ekonomi nasional yang ditopang oleh pola konsumsi masyarakat. Salah satu faktor yang menjadi penentu tinggi atau rendahnya daya beli masyarakat adalah BBM.

Legislator Minta PPKM Darurat Jangan Susahkan Rakyat Kecil
Indonesia
Legislator Minta PPKM Darurat Jangan Susahkan Rakyat Kecil

Kebijakan PPKM yang sudah tepat ini jangan sampai membuat rakyat kecil susah.

Anies Tunaikan Janji di Kampung Akuarium
Indonesia
Anies Tunaikan Janji di Kampung Akuarium

"Di kampung ini, kita lunasi janji kemerdekaan yang dirumuskan. Lewat kampung ini, kita semua mewujudkan sila kelima dari Pancasila yakni Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia,” tutur Anies.

Anak Zulhas Buka Suara soal Dana Hibah Rp 900 Juta ke Yayasan BPI
Indonesia
Anak Zulhas Buka Suara soal Dana Hibah Rp 900 Juta ke Yayasan BPI

Terkait dana hibah itu, Wakil Ketua DPRD DKI, Zita Anjani buka suara. Ia menegaskan, anggaran itu bukan untuk kepentingan pribadi. Tapi untuk keperluan para pengajar di tingkat PAUD.