Anggaran Bantuan Sosial Rp 2,7 Triliun Masih Tertahan di Bank Himbara Pencairan Bansos Tunai. (Foto: Antara)

MerahPutih.com - Sisa dari realisasi anggaran tahun 2021 Kementerian Sosial, untuk yang merupakan dana bantuan sosial (bansos), masih tertahan di bank yang tergabung dalam Himpunan Bank Milik Negara (Himbara).

Menteri Sosial Tri Rismaharini menyatakan, sudah berkomunikasi dengan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) bahwa kartu bansos sudah ada di bank Himbara, namun belum diserahkan ke penerima manfaat.

Baca Juga:

Hukuman Disiplin Bakal Diberikan Pada ASN Penerima Bantuan Sosial

"Kami tahu bahwa kartu-kartu itu sudah ada di bank, namun belum diserahkan ke penerima," katanya.

Ia mengatakan, anggaran senilai Rp 2,7 triliun tersebut 99 persen digunakan untuk bansos dan mengajak anggota DPR untuk turun langsung ke daerah pemilihan untuk menyalurkan bansos yang masih tertahan.

Penyaluran bansos, kata dia, masih ada yang belum 100 persen. Contohnya di Bali baru 84 persen, kemudian di Jawa Tengah masih di bawah 90 persen. Belum lagi temuan di Papua, di mana banyak kartu bansos yang belum dibagikan oleh pihak bank Himbara kepada penerima manfaat.

Pencairan Bansos. (Foto: Antara)
Pencairan Bansos. (Foto: Antara)

"Kalau bapak ibu berkenan, kita sama-sama turun untuk menyelesaikan ini supaya bisa terealisasi. Jadi nanti mungkin Februari kita bisa hampir 100 persen," katanya.

Ia mengatakan, dalam penyaluran bansos, Kemensos siap mendampingi dengan data-data sehingga dapat diketahui berapa jumlah yang masih belum tersalur, dan berapa yang kartunya masih belum dibagikan.

Selain itu Mensos memaparkan dari anggaran tahun 2021 senilai Rp 109.093.375.832.000 telah terealisasi sebanyak Rp 105.305.449.778.017. Capaian realisasi sebanyak 97,42 persen, lebih tinggi di antara kementerian lainnya. (Asp)

Baca Juga:

Tolak Vaksin COVID-19, Warga Bogor Bakal Dihentikan Bantuan Sosialnya

Penulis : Asropih Asropih
LAINNYA DARI MERAH PUTIH
 [HOAKS atau FAKTA]: Pemerintah Wajibkan Laki-Laki Berpoligami
Lainnya
[HOAKS atau FAKTA]: Pemerintah Wajibkan Laki-Laki Berpoligami

Negara juga mengatur adanya mekanisme yang harus ditempuh bagi seorang suami jika ingin menikah lagi namun dengan ketentuan yang ketat.

YLBHI Sebut Polisi Lakukan Sweeping ke Rumah Warga Wadas
Indonesia
YLBHI Sebut Polisi Lakukan Sweeping ke Rumah Warga Wadas

Update dan informasi yang didapat di lapangan menurut YLBHI hanya berdasarkan klaim sepihak dari kepolisian dan gubernur.

Simak, Ini Sejumlah Aturan Perjalanan Selama Perpanjangan PPKM Level 4
Indonesia
Simak, Ini Sejumlah Aturan Perjalanan Selama Perpanjangan PPKM Level 4

Kementerian Perhubungan (Kemenhub) menegaskan aturan tentang syarat perjalanan tidak berubah selama perpanjangan PPKM Level 4 pada 3-9 Agustus 2021.

Indonesia Siap Terima Rp 642 Triliun Investasi UEA
Indonesia
Indonesia Siap Terima Rp 642 Triliun Investasi UEA

Berdasarkan catatan Kementerian Investasi/BKPM, realisasi investasi asal UEA di Indonesia pada Januari-September 2021 sebesar USD 7,8 juta dolar. Sementara akumulasi realisasi investasi asal UEA di Indonesia tahun 2016-triwulan III 2021 mencapai USD 250,7 juta dan berada pada peringkat ke-27.

Antrean Panjang Terjadi di Gerbang Tol Cikampek Utama
Indonesia
Antrean Panjang Terjadi di Gerbang Tol Cikampek Utama

Pihak kepolisian dan Jasa Marga telah menerapkan sistem buka tutup contra flow dari KM 47 (wilayah Karawang) hingga Gerbang Tol Cikampek Utama KM 70 Tol Jakarta-Cikampek.

 Pecat Anggota DPRD Viani Limardi, PSI Bingung Bisa Bocor ke Publik
Indonesia
Pecat Anggota DPRD Viani Limardi, PSI Bingung Bisa Bocor ke Publik

"Kami tidak tahu bagaimana surat pemberhentian itu menyebar, karena seluruh proses ini sepenuhnya bersifat internal," kata Isyana.

Dipanggil KPK, Anies: Insya Allah Saya Hadir
Indonesia
Dipanggil KPK, Anies: Insya Allah Saya Hadir

"Tapi Insya Allah saya akan hadir sesuai dengan undangan yang diberikan oleh KPK besok," ucap Anies

Viral Ajakan Demo Geruduk Istana, Polisi Khawatir Bikin Klaster Baru
Indonesia
Viral Ajakan Demo Geruduk Istana, Polisi Khawatir Bikin Klaster Baru

yang akan mengikuti kegiatan tersebut atau ingin menyampaikan pendapat tolong pikirkan dengan bijak

Korupsi Bansos COVID-19, Eks Mensos Juliari Batubara Dituntut 11 Tahun Penjara
Indonesia
Korupsi Bansos COVID-19, Eks Mensos Juliari Batubara Dituntut 11 Tahun Penjara

JPU KPK menuntut majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta agar menjatuhkan vonis 11 tahun penjara terhadap mantan Menteri Sosial Juliari Peter Batubara.

Satgas Pangan Polri Ungkap Penyebab Kelangkaan Minyak Goreng
Indonesia
Satgas Pangan Polri Ungkap Penyebab Kelangkaan Minyak Goreng

Hasilnya, hanya ditemukan pedagang dadakan, reseller serta beberapa pelaku usaha yang tak mengikuti aturan pemerintah.