Anggaran 3 Provinsi Baru di Papua Gunakan APBN Papua. (Foto: Antara)

MerahPutih.com - Proses pemekaran tiga daerah otonom baru (DOB) Papua terus berlanjut. Pembahasan akhir Panitia Kerja Komisi II DPR dengan Pemerintah, salah satunya disepakati seluruh anggaran untuk tiga DOB di Papua akan diambil dari APBN.

"Berapa besarannya akan diatur dalam peraturan pemerintah ataupun peraturan menteri yang nantinya akan disusun," kata Anggota Komisi II DPR Guspardi Gaus di Jakarta, Kamis (30/6).

Baca Juga:

Besok, DPR Sahkan 3 RUU Pemekaran Papua

Pernyataan Guspardi tersebut menepis kekhawatiran yang menyangsikan pembentukan tiga provinsi baru di Papua, yakni Papua Tengah, Papua Selatan, dan Papua Pegunungan, bisa menjadi daerah otonom gagal.

Ia menjelaskan, ada pasal dalam RUU yang menyebutkan apabila anggaran APBD tidak dikucurkan, maka akan ada sanksi bagi daerah tersebut yakni berupa pemotongan anggaran daerah oleh menteri keuangan.

"Setelah menimbang berbagai hal, Komisi II DPR akhirnya menghapus sanksi tersebut. Jadi, bisa dikatakan terwujudkan DOB itu sepenuhnya dianggarkan dari APBN, jadi bukan dari APBD," jelasnya.

Komisi II DPR juga telah membahas pengisian formasi aparatur sipil negara (ASN) di tiga DOB, Selasa (28/6), dengan mengundang jajaran Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB), Badan Kepegawaian Negara (BKN), dan Lembaga Administrasi Negara (LAN).

Ia menegaskan, setelah RUU tiga DOB Papua disetujui DPR menjadi undang-undang, maka Pemerintah akan menunjuk pejabat sementara sebagai gubernur di tiga provinsi baru tersebut sampai digelar Pilkada 2024.

"Setelah membacakan pandangan akhir mini fraksi tentang RUU Tiga Provinsi pada Selasa (28/6), saya langsung mempertanyakan dan meminta Menteri Keuangan untuk benar-benar memperhatikan masalah anggaran yang di alokasikan dari APBN," ujarnya.

Komisi II DPR telah meminta Menkeu Sri Mulyani dapat menyikapi dan mengawal masalah anggaran dengan cermat agar pemekaran tiga DOB di Papua berjalan dengan baik. (Pon)

Baca Juga:

DPR Ungkap Alasan Ingin Sahkan RUU DOB Papua 30 Juni 2022

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Wagub DKI Klaim Ajang Formula E Didukung Jokowi
Indonesia
Wagub DKI Klaim Ajang Formula E Didukung Jokowi

Semua program yang dapat mengharumkan nama Indonesia pasti mendapat dukungan dari pemerintah pusat.

PSI Pecat Anggota DPRD DKI Pernah Viral Lawan Petugas saat Ganjil Genap
Indonesia
PSI Pecat Anggota DPRD DKI Pernah Viral Lawan Petugas saat Ganjil Genap

Pemecatan Viani tersebut telah resmi diputuskan DPP PSI sejak Minggu 26 September 2021 kemarin.

NasDem Sebut Koalisi dengan PDIP Sudah Teruji, Siap Kawal Jokowi hingga 2024
Indonesia
NasDem Sebut Koalisi dengan PDIP Sudah Teruji, Siap Kawal Jokowi hingga 2024

Partai NasDem menegaskan tidak memiliki masalah dengan PDI Perjuangan (PDIP).

Waspada Gempa NTT Berpotensi Picu Tsunami, Tinggi Gelombang Lebih dari 3 Meter
Indonesia
Waspada Gempa NTT Berpotensi Picu Tsunami, Tinggi Gelombang Lebih dari 3 Meter

Gempa bumi tersebut, lanjut BMKG, berpotensi memicu terjadi gelombang tsunami yang tingginya lebih dari tiga meter.

Harga Tes PCR Rp 300 Ribu dan Berlaku 3x24 Jam Harus Segera Direalisasikan
Indonesia
Harga Tes PCR Rp 300 Ribu dan Berlaku 3x24 Jam Harus Segera Direalisasikan

Melki juga meminta Kementerian Kesehatan dan lembaga terkait lainnya untuk memberikan seruan yang luas untuk berbagai pihak agar harga tes PCR sesuai dengan perintah presiden.

Airlangga: Kebijakan Biodesel Akselerasi Transisi Energi Bersih
Indonesia
Airlangga: Kebijakan Biodesel Akselerasi Transisi Energi Bersih

Menko Airlangga menegaskan, Indonesia berkomitmen mengakselerasi transisi energi bersih melalui kebijakan biodiesel untuk meraih net zero emission.

PTM 100 Persen, DPR: Jangan Sampai Ada Klaster Baru di Sekolah
Indonesia
PTM 100 Persen, DPR: Jangan Sampai Ada Klaster Baru di Sekolah

"Jangan sampai nanti ada klaster baru di sekolah," kata Dasco kepada wartawan di Jakarta, Selasa (4/1).

Kritik Demokrat Soal Pendanaan IKN dari APBN
Indonesia
Kritik Demokrat Soal Pendanaan IKN dari APBN

Partai Demokrat menyayangkan Presiden Joko Widodo (Jokowi) kembali mengingkari janjinya soal pendanaan pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara di Kalimantan Timur (Kaltim).

Depan Wakil Rakyat, Firli Pamer KPK Selamatkan Uang Negara Rp 114 Triliun
Indonesia
Cara Pemerintah Cegah Terjadinya Penumpukan di Pintu Masuk Indonesia
Indonesia
Cara Pemerintah Cegah Terjadinya Penumpukan di Pintu Masuk Indonesia

Contohnya akan dikeluarkan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri