Anggap Polemik TWK KPK 'Panggung', Sekjen Gelora: Ujungnya Sampai 2024 Ilustrasi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). ANTARA FOTO/Akbar Nugroho Gumay

Merahputih.com - Sekretaris Jenderal Partai Gelora Indonesia, Mahfudz Siddiq mengatakan ada yang ingin menjadikan polemik tes wawasan kebangsaan (TWK) pegawai KPK panggung besar yang ramai dan lama.

Menurut dia, dalam panggung besar itu yang penting 'goalnya', bukan ingin kembali ke KPK.

"Maunya mereka panggung ini dibikin ramai dan panjang. Ujungnya sampai 2024," ujar Mahfudz dalam keterangannya, Sabtu (14/8).

Baca Juga

Pegawai KPK Gugat Informasi Hasil TWK ke KIP

Mahfudz menyebutkan, pada 27 Mei 2021 saat membawa kasus ini ke Komnas HAM, salah seorang pegawai KPK mengatakan persoalan ini akan selesai kalau Presiden propemberantasan korupsi.

"Jadi, intinya panggung ini akan dibikin panjang, orang diundang ramai-ramai sehingga salah satu isu kontestasinya pada 2024, yaitu mana yang propemberantasan korupsi atau tidak pro," jelas Mahfudz.

Direktur Eksekutif Moya Institute Hery Sucipto menilai masalah TWK ini sudah hampir selesai ketika tereleminasinya 51 orang pegawai KPK dari alih status ASN dan yang sebagian lulus.

"Ternyata polemik tidak sampai di situ setelah ada temuan Ombudsman, dimana hasilnya ada malaadministrasi dan rekomendasinya meminta agar ada koreksi terhadap 51 pegawai KPK yang tidak lulus untuk diangkat," imbuhnya.

Gedung KPK - Antara/Hafidz Mubarak A
Gedung KPK - Antara/Hafidz Mubarak A

Selain itu, sambung Hery, mereka meminta Presiden untuk turun tangan. Sebagai orang awam hukum, ia mengaku lebih banyak menyimak.

Namun kalau sampai meminta Presiden turun tangan langsung, Hery menilai itu berlebihan karena prosesnya sudah berlangsung.

Kepentingan besarnya adalah terciptanya penegakan hukum yang kapabel, berintegritas, independen, dan bisa sesuai harapan masyarakat dimana penegakan korupsi secara masif, katanya.

"Hemat saya, jika kita terlalu larut dengan polemik ini, tidak produktif di tengah upaya bangsa kita memutus mata rantai penyebaran COVID-19," ujarnya.

Baca Juga

Soal TWK KPK, LPPI: Ombudsman Diminta Lebih Teliti dan Cermat Baca UU

Pakar Hukum Administrasi Negara Prof. Aidul Fitriciada memaklumi jika ada anggapan polemik TWK Pegawai KPK ini bukan persoalan hukum. Menurut dia, dalam membaca kasus ini, ada persoalan yang bukan semata-mata hukum.

"Sehingga bagi saya penyelesaiannya bukan hanya soal hukum lagi. Tapi soal untuk menyelesaikan hubungan antarlembaga. Termasuk TWK ini, penyelesaiamnya seperti apa. Ini harus betul-betul selesai dengan prinsip hukum yang ketiga, yaitu menemukan kemaslahatan bersama, kepentingan bangsa yang diutamakan dengan kemudian tidak menguras energi," ujar Aidul. (Asp)

Penulis : Asropih Asropih
LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Tiba di Indonesia, Jokowi dan Rombongan Langsung Karantina
Indonesia
Tiba di Indonesia, Jokowi dan Rombongan Langsung Karantina

Selama menjalani karantina, Jokowi akan tinggal terpisah dari keluarganya

Gibran Janji Selesaikan Proyek Pembangunan Masjid Taman Sriwedari Tahun Ini
Indonesia
Gibran Janji Selesaikan Proyek Pembangunan Masjid Taman Sriwedari Tahun Ini

"Saya akan mencoba menyelesaikan masjid agar bisa selesai tahun ini," kata dia.

Densus 88 Masih Dalami Keterkaitan Munarman dengan Jaringan Teroris
Indonesia
Densus 88 Masih Dalami Keterkaitan Munarman dengan Jaringan Teroris

Saat ini, Densus 88 mendalami hubungan Munarman dengan jaringan teroris tertentu.

DKI Masuki Fase Genting COVID-19, Anak Buah Anies Minta Pusat Tambah Tracer
Indonesia
DKI Masuki Fase Genting COVID-19, Anak Buah Anies Minta Pusat Tambah Tracer

Pemprov DKI Jakarta terus melakukan upaya penanganan COVID-19 yang mengalami kenaikan kasus signifikan dalam beberapa pekan terakhir.

Jakarta Diguyur Hujan, Anies Cek Kesiapan Rumah Pompa
Indonesia
Jakarta Diguyur Hujan, Anies Cek Kesiapan Rumah Pompa

Laporan BPBD DKI, setidaknya ada 15 titik jalan di ibu kota yang terendam banjir

Di Awal Sidang Bansos, Hakim Singgung Ada yang Mencoba 'Bermain'
Indonesia
Di Awal Sidang Bansos, Hakim Singgung Ada yang Mencoba 'Bermain'

Damis pun meyakini pihak itu adalah markus atau makelar kasus. Sehingga, dia meminta agar tim penasehat tidak melayani permintaan dari makelar tersebut.

30 Juta UMKM Diyakini Bisa Berjualan Online
Indonesia
30 Juta UMKM Diyakini Bisa Berjualan Online

Kementerian Perindustrian (Kemenperin) menjadi "movement manager" (manager penggerak) Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia (Gernas BBI) yang memasuki tahun ke-2 pada Mei 2021.

Pemprov DKI Pasang Sepatu Raksasa di Tiga Titik Jakarta
Indonesia
Pemprov DKI Pasang Sepatu Raksasa di Tiga Titik Jakarta

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memasang instalasi sepatu raksasa bertajuk Xpresikan Warnamu di sejumlah titik.

Berikut Penyaluran BLT per Juni 2021 Buat Dorong Pemulihan Ekonomi
Indonesia
Berikut Penyaluran BLT per Juni 2021 Buat Dorong Pemulihan Ekonomi

Realisasi PEN juga termasuk perlindungan sosial yang mencapai Rp64,91 triliun atau 43,8 persen dari pagu Rp148,27 triliun.

Apresiasi Pemerintah Terapkan PPKM Darurat, Puan: Ini Jawaban dari Masukan Berbagai Pihak
Indonesia
Apresiasi Pemerintah Terapkan PPKM Darurat, Puan: Ini Jawaban dari Masukan Berbagai Pihak

Keberhasilannya sangat ditentukan oleh partisipasi masyarakat