Andreau Pernah Jadi Caleg PDIP, Tapi Setelah Gagal Tak Aktif Lagi di Partai Ketua DPP PDI Perjuangan (PDIP) Ahmad Basarah Ahmad Basarah. (ANTARA/ Abdu Faisal)

MerahPutih.com - Ketua DPP PDI Perjuangan (PDIP) Ahmad Basarah mengakui Andreau Pribadi Misata, adalah anggota partai yang pernah menjadi Caleg DPR. Andreau diusung pada Pemilu 2019. Namun, usai gagal dalam pencalonan itu, Andreau diklaim sudah tidak aktif lagi di partai.

Andreau merupakan Staf Khusus Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo. Dia telah ditetapkan sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) lantaran diduga terlibat suap terkait penetapan izin ekspor benih lobster atau benur.

Baca Juga:

Edhy Prabowo Jalani Rapid Test Sebelum Ditahan KPK, Ini Hasilnya

"Saya mengetahui saudara Andreau sudah menjadi staf ahli Menteri Eddy Prabowo yang Waketum Partai Gerindra justru setelah ada kasus OTT KPK ini," kata Basarah dalam keterangannya, Kamis (26/11).

Wakil Ketua MPR ini menekankan, segala bentuk perilaku dan tindak tanduk Andreau tidak berkaitan dengan partai besutan Megawati Soekarnoputri.

"Karena keberadaan saudara Andreau sebagai staf ahli Menteri Kelautan dan Perikanan adalah keputusan pribadi yang bersangkutan," terang Basarah.

Basarah menambahkan, jika Andreau terbukti terlibat kasus dugaan suap di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan, maka PDIP akan memberikan sanksi yang tegas kepada yang bersangkutan.

Staf Khusus Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo, Andreau Pribadi Misata bersama Puan Maharani (@andreau_pribadi)

Berdasarkan data di situs kpu.go.id, Andreau adalah caleg PDIP nomor urut 10 di daerah pemilihan (dapil) Jawa Barat VII. Dapil tersebut meliputi Kabupaten Bekasi, Karawang, dan Purwakarta.

Namun, Andreau gagal melenggang ke Senayan lantaran perolehan suaranya kalah dari sejumlah sosok ternama lainnya seperti Ahmad Syaikhu, Rieke Diah Pitaloka, Saan Mustopa hingga Dedi Mulyadi. Setelah gagal menjadi wakil rakyat, pria kelahiran Makale 17 Januari 1986 itu ditunjuk Staf Khusus Edhy Prabowo pada Januari 2020.

Berdasarkan konstruksi perkara yang disampaikan KPK, Andreau memegang peran penting dalam teknis ekspor benur, termasuk penunjukan perusahaan jasa kargo. Dalam kasus dugaan suap terkait penetapan izin ekspor benih lobster atau benur ini, KPK telah menetapkan 7 orang sebagai tersangka.

Baca Juga:

Karier Edhy Prabowo di Gerindra Tamat

Ketujuh tersangka itu yakni, Edhy Prabowo, Andreau Pribadi Misanta; Safri selaku Staf Khusus Edhy; Siswadi selaku Pengurus PT Aero Citra Kargo; Ainul Faqih selaku Staf istri Menteri KKP; dan Amiril Mukminin selaku pihak swasta serta Suharjito selaku Direktur PT Dua Putra Perkasa Pratama.

Namun, Andreau dan Amiril Mukminin masih lolos dalam operasi tangkap tangan (OTT) KPK pada Rabu (25/11) dini hari. Setelah buron selama sehari, akhirnya Andreau dan Amiril Mukminin pada Kamis (26/11) siang, menyerahkan diri ke KPK. (Pon)

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Ingin Naik Kereta Jarak Jauh? Wajib Tunjukkan 'Surat Bebas COVID-19'
Indonesia
Ingin Naik Kereta Jarak Jauh? Wajib Tunjukkan 'Surat Bebas COVID-19'

Hal ini dikhususkan bagi calon penumpang yang tempat tinggalnya tidak memiliki fasilitas tes PCR atau rapid test

Ridwan Kamil Sambut Baik Bantuan Alat PCR dari Kedubes Amerika Serikat
Indonesia
Ridwan Kamil Sambut Baik Bantuan Alat PCR dari Kedubes Amerika Serikat

“Kami butuh suplay alat PCR dalam jumlah besar. Bukan saja untuk orang yang terduga COVID-19, tapi juga untum membuka kembali ekonomi,“ kata Kang Emil.

Anjing Pencari Diturunkan Cari Korban Hilang Bencana Alam di NTT
Indonesia
Anjing Pencari Diturunkan Cari Korban Hilang Bencana Alam di NTT

SAR dog efektif untuk menyasar jenazah yang tertimbun

Update COVID-19 Nasional Rabu (5/8): Pasien Positif Bertambah 1.815 Kasus
Indonesia
Update COVID-19 Nasional Rabu (5/8): Pasien Positif Bertambah 1.815 Kasus

Pemerintah juga melaporkan pada hari ini dipantau 94.593 kasus suspek

Mudahkan Urus Surat Pengantar RT, Bank DKI Hadirkan JakOne Erte
Indonesia
Mudahkan Urus Surat Pengantar RT, Bank DKI Hadirkan JakOne Erte

Bank DKI melakukan segala upaya untuk mempermudah urusan warga dengan menghadirkan aplikasi JakOne Erte.

13 Hari Berjalan, Pelanggar Operasi Patuh Jaya Tembus 7.603
Indonesia
13 Hari Berjalan, Pelanggar Operasi Patuh Jaya Tembus 7.603

Kalau presentasenya 70 persen pelanggar motor 30 persen pelanggar mobil

 Fraksi PDIP Tak Setuju Usulan Komisi A Bansos Sembako Diganti Uang Tunai
Indonesia
Fraksi PDIP Tak Setuju Usulan Komisi A Bansos Sembako Diganti Uang Tunai

Pendistribusian paket sembako oleh pemerintah itu, menurut Gembong, untuk menjaga ketahanan pangan agar mereka memiliki persediaan makanan selama Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di Jakarta.

Polisi Paksa 1.000 Pemudik Putar Balik ke Jakarta
Indonesia
Polisi Paksa 1.000 Pemudik Putar Balik ke Jakarta

Tapi, jumlah ini bisa lebih banyak ketimbang hari sebelumnya lantaran diakumulasi dengan jumlah kendaraan yang hendak keluar Jakarta sekitarnya lewat jalur arteri.

Dewas KPK Diminta Awasi Penanganan Kasus Suap Bansos
Indonesia
Dewas KPK Diminta Awasi Penanganan Kasus Suap Bansos

KPK telah menetapkan eks Mensos Juliari P Batubara serta dua Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Matheus Joko Santoso dan Adi Wahyono sebagai tersangka

Baru Jabat Kapolda Metro, Irjen Fadil Imran Ditegur KPK
Indonesia
Baru Jabat Kapolda Metro, Irjen Fadil Imran Ditegur KPK

Baru menjabat Kapolda Metro Jaya, Irjen Fadil Imran mendapat teguran Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) lantara belum ada di Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) KPK.