Andi Widjajanto, Timses Jokowi Yang Bakal Jadi Gubernur Lemhannas Andi Widjajanto dan Presiden Jokowi. (Foto: setkab.go.id)

MerahPutih.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) akan melantik Andi Widjajanto sebagai Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhanas), hari ini. Andi saat ini menjabat penasihat senior Kantor Staf Kepresidenan (KSP).

Andi adalah dosen tetap di FISIP Universitas Indonesia (UI) dan dikenal sebagai pengamat pertahanan. Ia akan menjadi orang sipil ke-4 yang menjadi komando Lemhanas.

Baca Juga:

Respons Pimpinan DPR Terkait Usul Gubernur Lemhanas Polri di Bawah Kementerian

Pria kelahiran Kediri, Jawa Timur, ini menjadi salah satu anggota Timses Jokowi pada Pemilu 2014. Pada Pemilu 2014, Andi merupakan salah satu figur dan pemikir penting pada pemenangan Jokowi- Jusuf Kalla.

Banyak konsep kampanye hingga debat capres Jokowi yang merupakan pemikiran putra dari politikus senior PDIP Theo Syafei itu.

Andi Widjajanto. (Foto: setkab.go.id)
Andi Widjajanto. (Foto: setkab.go.id)

Andi kemudian menduduki posisi strategis yakni Deputi Kepala Staf Kantor Transisi yang mengurusi isu pertahanan, keamanan dan struktur kabinet Jokowi-JK.

Ia diganjar posisi sekretaris kabinet pada Oktober 2014. Namun, tahun 2015, Andi kena pergantian reshuffle.

Lima tahun kemudian, tepatnya pada 4 Februari 2020, peraih gelar Master of Sciences dari Industrial College of Armed Forces, Washington DC, ini diangkat sebagai penasihat senior KSP hingga saat ini. (Pon)

Baca Juga:

Agus Widjojo: Bung Karno Mendirikan Lemhanas Sebagai Candradimuka Calon Pemimpin

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
DPR Minta BSSN Evaluasi Mendalam Usai Situs Diretas
Indonesia
DPR Minta BSSN Evaluasi Mendalam Usai Situs Diretas

Kejahatan cyber kerap terjadi namun hingga sekarang belum ada pilar hukum paling ampuh

Eks Jubir KPK Kritik Tuntutan 11 Tahun Penjara Juliari Batubara
Indonesia
Eks Jubir KPK Kritik Tuntutan 11 Tahun Penjara Juliari Batubara

"Di tengah kondisi pandemi COVID-19 ini, tuntutan untuk terdakwa korupsi bansos COVID-19 hanya 11 tahun saya rasa tidak bisa mengobati penderitaan masyarakat yang menjadi korban korupsi Bansos," kata Febri

Komisi I Ingatkan Panglima TNI Tidak Boleh Dijabat Plt
Indonesia
Komisi I Ingatkan Panglima TNI Tidak Boleh Dijabat Plt

Wakil Ketua Komisi I DPR RI Utut Adianto mengingatkan calon Panglima TNI harus dilantik sebelum Marsekal Hadi Tjahjanto resmi pensiun.

BMKG: Hujan Lebat Diprakirakan Terjadi di Beberapa Wilayah Indonesia
Indonesia
BMKG: Hujan Lebat Diprakirakan Terjadi di Beberapa Wilayah Indonesia

Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) mengeluarkan peringatan dini prakiraan hujan lebat disertai kilat dan angin kencang yang berpotensi terjadi di beberapa wilayah Indonesia, pada Senin.

KPK Siap Hadapi Gugatan Praperadilan Kasus Helikopter AW-101
Indonesia
KPK Siap Hadapi Gugatan Praperadilan Kasus Helikopter AW-101

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) siap menghadapi gugatan praperadilan kasus dugaan korupsi pengadaan helikopter Augusta Westland (AW)-101 di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

BPIP sebut Tahun 2022 Momentum Perkuat Toleransi dan Kerukunan Umat Beragama
Indonesia
BPIP sebut Tahun 2022 Momentum Perkuat Toleransi dan Kerukunan Umat Beragama

Dengan menjaga keragaaman etnis dan budaya, agama dan bangsa ini mampu mencapai kemajuan dan mampu memberi kontribusi bagi dunia

Tampung Novel Baswedan cs di Bareskrim, Kapolri Disebut Sosok Negarawan
Indonesia
Tampung Novel Baswedan cs di Bareskrim, Kapolri Disebut Sosok Negarawan

Sigit mengatakan niatan tersebut telah disampaikannya kepada Presiden Joko Widodo

ASN Sektor Nonesensial di Wilayah PPKM Level 4 100 Persen Kerja di Rumah
Indonesia
ASN Sektor Nonesensial di Wilayah PPKM Level 4 100 Persen Kerja di Rumah

ASN pada instansi pemerintah yang melakukan tugas layanan pemerintah berkaitan dengan sektor bersifat esensial, melakukan tugas kedinasan di kantor dengan jumlah pegawai 50 persen.

Kejagung Selidiki Kasus Dugaan Korupsi PT Taspen
Indonesia
Kejagung Selidiki Kasus Dugaan Korupsi PT Taspen

Kejaksaan Agung mulai menyelidiki kasus dugaan tindak pidana korupsi di PT Asuransi Jiwa Taspen periode 2017—2020.

Kini, Bayar Pakai QR Code Bisa Sampai Rp 20 Juta Per Transaksi
Indonesia
Kini, Bayar Pakai QR Code Bisa Sampai Rp 20 Juta Per Transaksi

Transaksi QRIS kini juga bisa dilakukan antarnegara, seperti dengan Thailand, Malaysia, dan beberapa negara lainnya.