Andi Arief Akui Terima Uang Rp 50 Juta dari Bupati PPU Ketua Badan Pemenangan Pemilu Partai Demokrat Andi Arief usai diperiksa sebagai saksi. ANTARA/Benardy Ferdiansyah

MerahPutih.com - Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Samarinda kembali menggelar sidang kasus dugaan suap yang menjerat Bupati nonaktif Penajam Paser Utara (PPU), Abdul Gafur Mas’ud, Rabu (20/7).

Ketua Badan Pemenangan Pemilu (Bappilu) Partai Demokrat Andi Arief, yang dihadirkan sebagai saksi dalam sidang tersebut, mengakui telah menerima uang dari Abdul Gafur.

“Betul (diberikan uang oleh Abdul Gafur) Pak,” kata Andi Arief dalam persidangan secara daring.

Namun, Andi Arief berdalih uang tersebut berkaitan dengan masalah COVID-19 yang tengah menginfeksi para kader partainya.

Andi Arief menjelaskan, Abdul Gafur memberikan uang kepada dirinya pada Maret 2021. Dia menekankan penerimaan uang tersebut bukan atas permintaannya dan perlu dilihat dari konteks waktunya.

“Itu COVID-19 melanda kader-kader Partai Demokrat banyak sekali waktu itu. Jadi Pak Gafur ini memberi kejutan ya dengan membantu,” ungkapnya.

Dalam kesempatan itu, Andi Arief mengklaim, uang yang diberikan Abdul Gafur tidak ada kaitannya dengan Musyawarah Daerah (Musda) Partai Demokrat di Kalimantan Timur.

“Tapi memang karena Pak Gafur ini saya dengar dari tahun berapa memang perhatian sama DPP itu pada pegawai-pegawai kecil memang ada,” ujarnya.

Anak buah Ketum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) ini turut menjelaskan soal kronologis pemberian uang dari Abdul Gafur tersebut.

“Jadi yang memberikan itu supirnya Pak, katanya. Walaupun saya enggak tahu itu supirnya, karena enggak pernah jumpa saya. Datanglah pagi-pagi kresek hitam Rp 50 juta. Saya tanya pada Pak Gafur 'ini uang apa Pak Gafur?',” ujar Andi Arief.

“Ya pakailah untuk teman-teman yang kena COVID'. Saya bagikan,” sambung dia.

Sementara untuk penerimaan uang dari Abdul Gafur yang kedua, Andi Arief tidak memberikan penjelasan secara lebih detail. Dia mengklaim uang tersebut diberikan juga terkait dengan masalah COVID-19.

Untuk diketahui, Abdul Gafur didakwa menerima suap Rp 5,7 miliar terkait proyek dan perizinan di Kabupaten PPU.

Suap itu diterima Abdul Gafur yang juga ketua DPC Partai Demokrat Balikpapan melalui sejumlah orang kepercayaannya dari berbagai perusahaan dan kontraktor. (Pon)

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
MotoGP Mandalika Jadi Pertaruhan Citra Bangsa
Indonesia
MotoGP Mandalika Jadi Pertaruhan Citra Bangsa

Segala persiapan jelang ajang perdana MotoGP 2022 di Mandalika terus dikebut.

Anggota DPR Kenang Sosok Azyumardi Azra Selalu Berpihak kepada Kebebasan Pers
Indonesia
Anggota DPR Kenang Sosok Azyumardi Azra Selalu Berpihak kepada Kebebasan Pers

Wafatnya Ketua Dewan Pers Azyumardi Azra membuat sejumlah pihak merasakan kehilangan yang mendalam.

Penembakan Brigadir J, Mahfud MD Sebut Sudah Ada 3 Tersangka
Indonesia
Penembakan Brigadir J, Mahfud MD Sebut Sudah Ada 3 Tersangka

Sudah ada tiga tersangka yang ditetapkan dalam kasus tewasnya Brigadir Nofriansyah Yoshua Hutabarat atau Brigadir J.

Mulai Hari Ini, Ganjil Genap Masuk Cirebon Berlaku untuk Roda 2 dan 4
Indonesia
Mulai Hari Ini, Ganjil Genap Masuk Cirebon Berlaku untuk Roda 2 dan 4

Aturan bertujuan mengantisipasi mobilitas warga hingga perayaan Isra Miraj pada Senin 28 Februari mendatang.

Fraksi yang Menolak Interpelasi Formula E Diminta Berpendapat di Paripurna
Indonesia
Fraksi yang Menolak Interpelasi Formula E Diminta Berpendapat di Paripurna

Fraksi PDIP dan PSI kompak melanjutkan kembali hak interpelasi kepada Gubernur Anies Baswedan untuk meminta penjelasan detail terkait ajang Formula E di Jakarta.

Kapolsek Sepatan Positif Nyabu Dijerat Pidana Umum
Indonesia
Kapolsek Sepatan Positif Nyabu Dijerat Pidana Umum

Kasus ini, diketahui setelah Brigadir RC seharusnya bertugas dalam tim pengamanan malam natal di Gereja Santa Maria di Jalan Daan Mogot, Jakarta Barat mangkir dari tugas.

KPU Diminta Lakukan Penyesuaian Anggaran Pemilu
Indonesia
KPU Diminta Lakukan Penyesuaian Anggaran Pemilu

Pemerintah memastikan anggaran yang disediakan itu menyangkut hal-hal yang pokok saja dalam penyelenggaraan Pemilu.

Pemerintah Janji Beli Produk UMKM Sampai Rp 400 Triliun
Indonesia
Pemerintah Janji Beli Produk UMKM Sampai Rp 400 Triliun

Kewajiban pemerintah membeli produk dalam negeri itu dilakukan guna mengurangi impor. Namun, tidak menutup kemungkinan impor untuk kondisi pengecualian.

KPK Temukan Bekas Pejabat DKI Jakarta Cairkan Cek Rp 35 Miliar
Indonesia
KPK Temukan Bekas Pejabat DKI Jakarta Cairkan Cek Rp 35 Miliar

Potensi kebocoran anggaran di Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tergolong tinggi dengan jumlah Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) yang besar.

5 Provinsi Paling Banyak Dilanda Bencana
Indonesia
5 Provinsi Paling Banyak Dilanda Bencana

Jumlah kejadian bencana yang terjadi tahun lalu mengalami kenaikan 16,2 persen bila dibandingkan data tahun 2020 yang tercatat sebanyak 4.649 kejadian bencana.