Ancol Membludak, Cak Imin Kritik Larangan Ziarah Kubur di Jakarta Antrean masuk Ancol. (Foto: Antara)

MerahPutih.com - Pemerintah Daerah Provinsi DKI Jakarta diminta tidak membuat standar ganda dalam sebuah kebijakan saat libur Lebaran kali ini, terutama dibukanya tempat wisata dan larangan ziarah.

"Di satu sisi ziarah kubur yang menjadi ritual umat muslim saat Lebaran dilarang dengan alasan mencegah penularan COVID-19 karena terjadi kerumunan massa, namun di sisi lain wisata Ancol dibuka," kata Wakil Ketua DPR Abdul Muhaimin Iskandar atau Cak Imin dalam keterangannya di Jakarta, Sabtu (15/5).

Baca Juga:

Hari Ini Tempat Wisata Ancol Tutup

Ia mengkritik, jumlah kunjungan wisatawan ke Pantai Ancol, Jakarta pada Jumat (14/5) membludak yaitu mencapai sekitar 39.000 pengunjung. Kondisi Ancol tersebut menjadi "trending topic" di Twitter karena kerumunan wisatawan tersebut dikhawatirkan akan memicu terjadinya klaster baru penyebaran COVID-19.

Cak Imin atau Gus AMI ini meminta Pemprov DKI lebih bijak dalam membuat sebuah kebijakan karena kebijakan membuka Pantai Ancol, menimbulkan kerumunan yang sulit dikendalikan.

Menurut Ketua Tim Pengawasan Penanganan Bencana COVID-19 DPR RI itu, bagaimana orang mandi di pantai bisa menerapkan protokol kesehatan, karena tidak mungkin menggunakan masker.

Ketum PKB Cak Imin. (Foto: Antara)
Ketum PKB Cak Imin. (Foto: Antara)

"Mau jaga jarak juga bagaimana caranya? Lihat saja berbagai gambar kerumunan yang terjadi di Ancol pada Jumat kemarin," ujarnya.

Ketua Umun DPP PKB menilai, pemda Jakarta terlambat ketika akhirnya mengambil kebijakan penutupan Ancol pada Sabtu (15/5) pasca-kejadian membludak-nya pengunjung pada Jumat (14/5). Padahal, keselamatan rakyat harus diprioritaskan.

"Jangan sampai apa yang terjadi di India, terjadi pula di Indonesia akibat sebuah kebijakan yang tidak tepat," katanya. (Pon)

Baca Juga:

Legislator Golkar Ini Bingung Ziarah Kubur Dilarang, Tempat Wisata Dibuka

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Rakyat Banyak Dapat Maslahat Jika Presidential Threshold Nol Persen
Indonesia
Rakyat Banyak Dapat Maslahat Jika Presidential Threshold Nol Persen

“Banyak maslahat yang didapat rakyat dan bangsa ini jika ambang batas pencalonan presiden nol persen bisa diimplementasikan pada Pilpres 2024 mendatang. Kita akan disuguhkan banyak pilihan calon presiden berkualitas sehingga tujuan demokrasi yaitu melahirkan pemimpin terbaik bisa terwujud," ujarnya.

Istri Marahin Suami Mabuk Dituntut 1 Tahun, Jaksa Harusnya Kedepankan Keadilan
Indonesia
Istri Marahin Suami Mabuk Dituntut 1 Tahun, Jaksa Harusnya Kedepankan Keadilan

Pengadilan Negeri Karawang bisa memandang dengan cermat, dan membebaskan Valencya.

[HOAKS atau FAKTA]: Vaksin Sinovak Belum Pernah Diuji Coba
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA]: Vaksin Sinovak Belum Pernah Diuji Coba

Beredar sebuah video di media sosial TikTok bahwa vaksin COVID-19 merk Sinovac berasal dari Tiongkok belum pernah sama sekali dilakukan uji coba untuk anak-anak.

Upaya APJII Memperkuat Industri Big Data di Indonesia
Indonesia
Upaya APJII Memperkuat Industri Big Data di Indonesia

Asosiasi Pengusaha Jasa Internet Indonesia (APJII) terus berupaya menguatkan industri Big Data di Indonesia dengan menjalin kerja sama dengan Binokular Media Utama.

Ketua DPD Minta Kebakaran Kilang Minyak di Cilacap Diinvestigasi
Indonesia
Ketua DPD Minta Kebakaran Kilang Minyak di Cilacap Diinvestigasi

La Nyalla meminta pemerintah mengusut tuntas penyebab kebakaran di kilang minyak milik perusahan pelat merah tersebut.

895 Lulusan CPNS 2020-2021 Jadi Tenaga Pelacak COVID-19
Indonesia
895 Lulusan CPNS 2020-2021 Jadi Tenaga Pelacak COVID-19

Selain itu, Pemprov DKI juga merekrut tenaga kesehatan profesional untuk membantu upaya pelacakan kasus melalui digital.

JIS Mulai Dipasang Kursi, Anies: Karyanya Dikenang Sepanjang Sejarah Ibu Kota
Indonesia
JIS Mulai Dipasang Kursi, Anies: Karyanya Dikenang Sepanjang Sejarah Ibu Kota

Anies berharap pekerja JIS dapat menuntaskan pemasangan 82.000 kursi penonton sesuai dengan kapasitas stadion termegah di Indonesia tersebut.

Mahfud MD: Revisi UU ITE Kini Berada di Kemenkumham
Indonesia
Mahfud MD: Revisi UU ITE Kini Berada di Kemenkumham

Mahfud MD mengatakan, revisi UU ITE kini berada di Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) untuk diteruskan ke proses legislasi di DPR.

Seluruh Polda Serentak Lakukan Vaksinasi Dengan Target 1 Juta Warga
Indonesia
Seluruh Polda Serentak Lakukan Vaksinasi Dengan Target 1 Juta Warga

Jumlah vaksinatornya 54.482 dan pelaksanaannya di 34 Polda yakni 4.504 titik

Krisis Minyak Goreng, Ridwan Kamil Minta Pemerintah Pusat Temukan Solusi Konkret
Indonesia
Krisis Minyak Goreng, Ridwan Kamil Minta Pemerintah Pusat Temukan Solusi Konkret

Pemerintah daerah akan mencari cara untuk mengatasi gejolak harga minyak goreng di masyarakat, terutama masyarakat berpenghasilan rendah.