Ancaman Sri Mulyani Buat yang Tega Tilep Duit Darurat Corona! Saat pandemi corona sebaiknya penggunaan masker diprioritakan bagi petugas medis dan orang sakit. (Foto: Antaranews)

MerahPutih.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah memerintah seluruh instansi pemerintah pusat dan daerah memangkas anggaran tidak penting untuk dialokasikan ke penanganan cepat pandemi virus corona (COVID-19). Lalu bagaimana jika ada yang tega membancak duit anggaran penanganan COVID-19 itu?

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menegaskan akan menindak tegas jika ada oknum yang melakukan korupsi termasuk ada konflik kepentingan dalam pemenuhan anggaran untuk penanganan penyebaran COVID-19.

Baca Juga:

KPK Diminta Turun Tangan Awasi Penggunaan Anggaran Virus Corona

“Meskipun kita darurat dan harus melakukan cepat, saya berharap tidak ada korupsi dan tidak ada konflik kepentingan,” kata Menkeu, dalam rapat koordinasi bersama Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, OJK dan BI melalui konferensi video di Jakarta, Jumat (20/3).

sri mulyani
Menkeu Sri Mulyani Indrawati ketika memaparkan kinerja APBN Februari 2020 melalui konferensi video secara langsung di Jakarta, Rabu (18/3/2020). (ANTARA/Dewa Wiguna/pri.)

Baca Juga:

Saran Buat Jokowi: Tes Massal Gratis Ambil dari Perintah Pemangkasan Anggaran

Menurut Sri Mulyani, tindakan korupsi itu akan mengacaukan upaya menolong masyarakat di tengah kondisi darurat saat ini. Menkeu juga mewanti-wanti jangan sampai ada pendompleng baik di sektor riil ketika pengadaan alat kesehatan maupun di sektor pasar keuangan seperti saham dan forex.

“Kami akan sangat tegas kalau ada yang melakukan hal-hal itu untuk memanfaatkan situasi ini,” tegas pembantu Presiden Jokowi itu.

Sebelumnya Presiden Joko Widodo memerintahkan pemerintah pusat dan daerah untuk memangkas alokasi anggaran yang tidak prioritas dan merelokasi kepada belanja untuk penanganan virus corona.

Untuk anggaran kementerian/lembaga dikutip Antara, total anggaran yang bisa direalokasi untuk penanganan COVID-19 ini mencapai sekitar Rp62 triliun. (*)

Baca Juga:

MPR Ungkap Jokowi Sebetulnya Punya Dana Tes Corona Massal Gratis Rp128 T

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
  Gibran Resmi Daftar Bakal Cawali di DPD PDIP Jateng, Selvi Doakan Semoga Amanah
Indonesia
Gibran Resmi Daftar Bakal Cawali di DPD PDIP Jateng, Selvi Doakan Semoga Amanah

"Saya tidak ikut ke Semarang dan hanya mengantarkan saja dari Solo melepas keberangkatan suami. Pesan saya jika mamang terjun ke politik semoga amanah dan mampu memberikan manfaat bagi orang banyak," papar Selvi.

 Mulai Awasi Mal dan Pasar Tradisional, Polresta Surakarta Tunggu Pencabutan Status KLB
Indonesia
Mulai Awasi Mal dan Pasar Tradisional, Polresta Surakarta Tunggu Pencabutan Status KLB

"Peran kepolisian dalam penerapan new normal mendatang adalah menegakkan dan menertibkan masyarakat untuk tetap mematuhi protokol kesehatan. Kami akan bekerja sebaik mungkin," kata dia.

Karena Sesuatu dan Lain Hal, Bareskrim Undur Penetapan Tersangka Baru Kasus Djoko Tjandra
Indonesia
Catatan Kritis 100 Hari Kerja Jokowi-Ma'ruf Amin
Indonesia
Catatan Kritis 100 Hari Kerja Jokowi-Ma'ruf Amin

Wempy juga melihat dalam perjalanan 100 hari ini masih banyak catatan panjang yang harus dilakukan oleh Jokowi

2,3 Juta Data WNI Diretas, Pengamat: Pecat Semua Komisioner KPU
Indonesia
2,3 Juta Data WNI Diretas, Pengamat: Pecat Semua Komisioner KPU

Akun Twitter @underthebreach pada Jumat (22/5), memposting pengakuan akan menampilkan 2,3 juta data kependudukan Indonesia dan pemilihan umum.

Pandemi COVID-19, Orang Miskin Kian Bertambah
Indonesia
Pandemi COVID-19, Orang Miskin Kian Bertambah

Jumlah warga miskin telah meningkat menjadi 26,42 juta orang atau 9,78 persen, dibandingkan dengan data bulan September 2019 yang berjumlah 24,79 juta orang. .

 Polri Dikritik Karena Sejumlah Orang 'Dekat' Jokowi yang Dapat Jabatan Prestisius
Indonesia
Polri Dikritik Karena Sejumlah Orang 'Dekat' Jokowi yang Dapat Jabatan Prestisius

"Padahal dulu diisi para jenderal senior yang sudah punya pengalaman malang melintang di organisasi kepolisian. Sepertinya organisasi Polri terlihat makin kacau dan semaunya," terang Neta.

DPR Ngotot Bahas Omnibus Law, Pengamat: 'Anjing Menggonggong Kafilah Berlalu'
Indonesia
DPR Ngotot Bahas Omnibus Law, Pengamat: 'Anjing Menggonggong Kafilah Berlalu'

Baleg DPR akan menyelengarakan rapat dengan 11 menteri

 Banyak Layani Pasien Mengeluh Corona, RSUD Tarakan Kekurangan APD
Indonesia
Banyak Layani Pasien Mengeluh Corona, RSUD Tarakan Kekurangan APD

Dian mengaku, RS Tarakan Jakarta hanyak menerima sebanyak 250 dari 40.000 APD yang dimiliki Pemprov DKI yang berasal dari Gugus Tugas Penanganan COVID-19 pemerintah pusat.

Megawati Senang Pernyataannya 'Milenial Jangan Dimanja' Jadi Pro Kontra
Indonesia
Megawati Senang Pernyataannya 'Milenial Jangan Dimanja' Jadi Pro Kontra

Menurut Megawati, banyak kalangan milenial yang sukses karena berprofesi sebagai pengusaha