Ancaman Sri Mulyani Buat yang Tega Tilep Duit Darurat Corona! Saat pandemi corona sebaiknya penggunaan masker diprioritakan bagi petugas medis dan orang sakit. (Foto: Antaranews)

MerahPutih.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah memerintah seluruh instansi pemerintah pusat dan daerah memangkas anggaran tidak penting untuk dialokasikan ke penanganan cepat pandemi virus corona (COVID-19). Lalu bagaimana jika ada yang tega membancak duit anggaran penanganan COVID-19 itu?

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menegaskan akan menindak tegas jika ada oknum yang melakukan korupsi termasuk ada konflik kepentingan dalam pemenuhan anggaran untuk penanganan penyebaran COVID-19.

Baca Juga:

KPK Diminta Turun Tangan Awasi Penggunaan Anggaran Virus Corona

“Meskipun kita darurat dan harus melakukan cepat, saya berharap tidak ada korupsi dan tidak ada konflik kepentingan,” kata Menkeu, dalam rapat koordinasi bersama Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, OJK dan BI melalui konferensi video di Jakarta, Jumat (20/3).

sri mulyani
Menkeu Sri Mulyani Indrawati ketika memaparkan kinerja APBN Februari 2020 melalui konferensi video secara langsung di Jakarta, Rabu (18/3/2020). (ANTARA/Dewa Wiguna/pri.)

Baca Juga:

Saran Buat Jokowi: Tes Massal Gratis Ambil dari Perintah Pemangkasan Anggaran

Menurut Sri Mulyani, tindakan korupsi itu akan mengacaukan upaya menolong masyarakat di tengah kondisi darurat saat ini. Menkeu juga mewanti-wanti jangan sampai ada pendompleng baik di sektor riil ketika pengadaan alat kesehatan maupun di sektor pasar keuangan seperti saham dan forex.

“Kami akan sangat tegas kalau ada yang melakukan hal-hal itu untuk memanfaatkan situasi ini,” tegas pembantu Presiden Jokowi itu.

Sebelumnya Presiden Joko Widodo memerintahkan pemerintah pusat dan daerah untuk memangkas alokasi anggaran yang tidak prioritas dan merelokasi kepada belanja untuk penanganan virus corona.

Untuk anggaran kementerian/lembaga dikutip Antara, total anggaran yang bisa direalokasi untuk penanganan COVID-19 ini mencapai sekitar Rp62 triliun. (*)

Baca Juga:

MPR Ungkap Jokowi Sebetulnya Punya Dana Tes Corona Massal Gratis Rp128 T

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Basrief Arief Jaksa Agung Era SBY Meninggal Dunia
Indonesia
Basrief Arief Jaksa Agung Era SBY Meninggal Dunia

Basrief menjabat sebagai Jaksa Agung hingga Oktober 2014. Saat itu, dia didampingi oleh Darmono dan Andhi Nirwanto sebagai Wakil Jaksa Agung.

29 Juta Orang Ditindak karena Langgar Protokol Kesehatan selama PPKM I dan II
Indonesia
29 Juta Orang Ditindak karena Langgar Protokol Kesehatan selama PPKM I dan II

Hasil evaluasi pemberlakukan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) tahap I dan II, terdapat hampir 29 juta orang yang melakukan pelanggaran protokol kesehatan.

Rencana Impor Beras Perparah Ketahanan Pangan Indonesia
Indonesia
Rencana Impor Beras Perparah Ketahanan Pangan Indonesia

Anggota Komisi IV DPR dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (F-PKS) Slamet meminta pemerintah membatalkan rencana impor 1 juta ton beras.

JHL Group Usulkan Tenaga Medis Tangani COVID-19 Dianugerahi Piagam “Pahlawan Kemanusiaan”
Indonesia
JHL Group Usulkan Tenaga Medis Tangani COVID-19 Dianugerahi Piagam “Pahlawan Kemanusiaan”

Jasa para dokter dan tenaga media sangat besar untuk kemanusiaan

Peneliti Beberkan Perjalanan Vaksin COVID-19 dari Wuhan ke Bandung
Indonesia
Peneliti Beberkan Perjalanan Vaksin COVID-19 dari Wuhan ke Bandung

Para peneliti menyatakan keamanan vaksin COVID-19 Sinovac-Bandung sejauh ini menggembirakan.

Anak Buah Bikin Program Baca Keliling di Bali, Kapolri Beri Tiket Sekolah Perwira
Indonesia
Anak Buah Bikin Program Baca Keliling di Bali, Kapolri Beri Tiket Sekolah Perwira

Aiptu I Nyoman Ardana diganjar penghargaan karena membuat program Caling (Baca Keliling).

Polri Buru Pembuat Hoaks Jakarta Lockdown saat Imlek
Indonesia
Polri Buru Pembuat Hoaks Jakarta Lockdown saat Imlek

Polisi akan memburu pelaku pembuat pesan hoaks terkait Jakarta lockdown pada 12-15 Februari saat perayaan Hari Imlek 2021.

Muhammadiyah Tegaskan Pembatalan Haji Tak Melanggar Syariah Maupun UU
Indonesia
Muhammadiyah Tegaskan Pembatalan Haji Tak Melanggar Syariah Maupun UU

Kebijakan ini diambil karena Pemerintah harus mengutamakan keselamatan jemaah

Respons Komjen Listyo Namanya Masuk Bursa Terkuat Calon Kapolri
Indonesia
Respons Komjen Listyo Namanya Masuk Bursa Terkuat Calon Kapolri

Listyo menyebut tidak mengetahui mengapa isu liar tersebut bisa berkembang.

Penyenggara Harus Antisipasi Pelanggaran di Pilkada Serentak
Indonesia
Penyenggara Harus Antisipasi Pelanggaran di Pilkada Serentak

Bawaslu mencatat 10 hari pertama tahapan kampanye, ditemukan 237 dugaan pelanggaran protokol kesehatan di 59 kabupaten/kota.