Ancaman Reshuffle Kabinet, Bagaimana Nasib Menteri dari PDIP? Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto usai diperiksa KPK di Jakarta, Rabu (26/2) (MP/Ponco Sulaksono)

MerahPutih.com - Sekjen DPP PDI Perjuangan (PDIP), Hasto Kristiyanto, menyatakan para pembantu presiden di kabinet haruslah yang sigap, memiliki kepemimpinan yang bagus, dan berani mengambil resiko. Khususnya di tengah pandemi COVID-19 yang dampaknya memberatkan masyarakat.

Hal itu disampaikan Hasto menjawab pertanyaan soal reshuffle kabinet, di sela-sela Rakor Badan Penanggulangan Bencana (Baguna) DPP PDIP, di kantor pusat Jalan Diponegoro, Jakarta Pusat, Sabtu (11/7).

Baca Juga

Skema Jika Penyelenggara Pilkada Positif COVID-19

Kata Hasto, reshuffle kabinet merupakan hak prerogatif alias hak mutlak presiden. Dan, pihaknya meyakini ketika Presiden Joko Widodo (Jokowi) melaksanakan reshuffle kabinet, pasti berbasis evaluasi serta kajian yang mendengar aspirasi masyarakat.

Sekjen DPP PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto. (ANTARA/HO-DPP PDIP)
Sekjen DPP PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto. (ANTARA/HO-DPP PDIP)

Namun, mengingat Indonesia menghadapi berbagai krisis akibat COVID-19, pihaknya merasa diperlukan suatu leadership, kemampuan manajerial, gerak cepat, serta keberanian mengambil resiko dari setiap jajaran kabinet.

"Pembantu Presiden harus sigap harus punya kemampuan leadership yang baik. Sehingga tanpa diperintah oleh presiden langsung bergerak untuk menjadikan kementerian yang dipimpinnya itu terdepan. Baik itu dari aspek politik, dari aspek perekonomian, maupun di dalam gerak bersama rakyat untuk menghadapi berbagai persoalan-persoalan yang tidak mudah ini," tambahnya.

Lalu bagaimana dengan menteri-menteri dari PDIP?

Kata Hasto, para menteri yang merupakan kader partainya, terus menunjukkan soliditas yang kuat. Partai juga terus mendorong mereka agar menjadi pembantu yang efektif bagi Presiden Jokowi.

"Jadi mereka menunjukkan kinerja terbaik bagi Pak Jokowi dan semuanya kan untuk bangsa dan negara Indonesia," pungkas Hasto.

Polemik soal reshuffle muncul setelah Presiden Jokowi mengungkapkan kekesalannya. Ia terlihat marah saat memimpin rapat kabinet paripurna yang digelar internal pada 18 Juni 2020. Biro Pers Media dan Informasi Sekretariat Negara baru mengunggah video tersebut di akun resmi Youtube Sekretariat Presiden, Minggu (28/6).

Jokowi bersedia mempertaruhkan reputasi politiknya untuk menyelamatkan rakyat dan negara Indonesia. Bahkan, bersedia membubarkan lembaga negara hingga melakukan reshuffle kabinet agar kinerja lebih baik lagi.

Baca Juga

BNN: Kalau Sudah 'Make' Narkoba, Mana Bisa Sembuh 100 Persen?

“Bisa saja, membubarkan lembaga. Bisa saja reshuffle. Sudah kepikiran kemana-mana saya. Entah buat perppu yang lebih penting lagi. Kalau memang diperlukan,” tegas Jokowi.

Belakangan, Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Pratikno mengklaim isu reshuffle sudah tidak relevan lagi. Pasalnya, setelah Presiden Jokowi memberi teguran keras, semua kementerian dan lembaga terpacu untuk meningkatkan kinerja. Kinerja para menteri saat ini menjadi lebih baik. (Pon)

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Karpet Merah untuk Pesepeda Road Bike di Jakarta, Pengamat: Langgar UU
Indonesia
Karpet Merah untuk Pesepeda Road Bike di Jakarta, Pengamat: Langgar UU

Hal itu sudah diatur dalam Undang-Undang (UU) Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan dan UU Nomor 38 Tahun 2004 tentang jalan bahwa pesepeda menggunakan jalur khusus pesepeda di sisi kiri jalan.

Bandara Baru Yogyakarta Diklaim Tahan Gempa 8,8 Magnitudo
Indonesia
Bandara Baru Yogyakarta Diklaim Tahan Gempa 8,8 Magnitudo

pelaksanaan pembangunan tersebut dapat diselesaikan dengan cepat dalam waktu delapan bulan. Selain itu landas pacu (runway) bandara tersebut dapat menampung pesawat terberat yaitu Boeing 777 dengan kapasitas penuh.

KPK Telusuri Aliran Duit Suap ke Nurdin Abdullah
Indonesia
KPK Telusuri Aliran Duit Suap ke Nurdin Abdullah

KPK menelusuri aliran duit yang diterima Gubernur nonaktif SulselNurdin Abdullah melalui Edy Rahmat.

Korban Meninggal Bencana Alam NTT Capai 165 Jiwa
Indonesia
Korban Meninggal Bencana Alam NTT Capai 165 Jiwa

BNPB Kembali memperbarui sekaligus merevisi data korban meninggal dunia dan warga yang masih hilang akibat bencana banjir bandang di NTT.

Pria Ngaku Polisi dan Aniaya Perawat Terancam 2 Tahun Penjara
Indonesia
Pria Ngaku Polisi dan Aniaya Perawat Terancam 2 Tahun Penjara

Penangkapan tersangka dilakukan Tim Polrestabes Palembang di rumahnya wilayah Kayu Agung, Kabupaten Ogan Komering Ilir, Jumat (16/4) malam, tanpa perlawanan.

Ini Isu yang Dibawa Indonesia di KTT Asean Virtual
Dunia
Ini Isu yang Dibawa Indonesia di KTT Asean Virtual

Rangkaian KTT secara utama akan membahas langkah bersama untuk mencegah dampak yang lebih luas dari pandemi COVID-19 di kawasan

Pandemi COVID-19, Sekaten Keraton Surakarta Ditiadakan?
Indonesia
Pandemi COVID-19, Sekaten Keraton Surakarta Ditiadakan?

Peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW tinggal dua pekan lagi atau tepatnya pada tanggal 29 Oktober.

Ini Menu Makanan Rizieq Selama Dipenjara
Indonesia
Ini Menu Makanan Rizieq Selama Dipenjara

Rizieq juga mengonsumsi makanan yang sama dengan para tahanan lain di sana.

Gara-gara Langgar Prokes, Enam Turis Bali Apes Didenda Rp1 Juta
Indonesia
Gara-gara Langgar Prokes, Enam Turis Bali Apes Didenda Rp1 Juta

Enam orang warga negara asing (WNA) di Bali didenda sebesar Rp1 juta karena melanggar protokol kesehatan.

Setuju Deklarasi Dukun di Banyuwangi, PKB: Bagus, Daripada Praktik Liar dan Merugikan
Indonesia