Ancaman Pemakzulan karena Jokowi Keluarkan Perppu Dinilai Tak Nyambung Presiden Joko Widodo (tengah) berbincang dengan sejumlah tokoh dan budayawan usai pertemuan di Istana Merdeka.(ANTARA FOTO/Akbar Nugroho Gumay/foc)

MerahPutih.com - Ketua Bidang Hukum dan Advokasi Gerindra Habiburokhman mengaku heran soal adanya ancaman pemakzulkan apabila Presiden Joko Widodo mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (perppu) terkait UU KPK hasil revisi.

Sebelumnya, Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh mengatakan, Presiden Jokowi dan partai-partai pendukungnya sepakat untuk belum akan menerbitkan Perppu untuk membatalkan UU KPK hasil revisi.

Baca Juga:

Soal Perppu KPK, YLBHI: Jokowi Berpihak Ke Rakyat atau Parpol?

"Soal Perppu ini saya enggak habis pikir, kok bisa dampaknya dimakzulkan. Itu kan kewenangan presiden yang ada di konstitusi, bagaimana mungkin orang menggunakan hak konstitusionalnya kemudian dimakzulkan," ujar Habiburokhman kepada wartawan dalam Diskusi MNC Trijaya di Menteng, Jakarta, Sabtu (5/10).

Presiden Jokowi didampingi sejumlah menteri menjawab wartawan di Istana Kepresidenan Bogor, Jabar, Rabu (7/12) siang. (setkab.go.id/Rahmat/Humas)
Presiden Jokowi didampingi sejumlah menteri menjawab wartawan di Istana Kepresidenan Bogor, Jabar, Rabu (7/12) siang. (setkab.go.id/Rahmat/Humas)

Habiburokhman juga tidak mempermasalahkan sikap Presiden jika menerbitkan Perppu untuk membatalkan UU Nomor 30/2002 tentang KPK.

Lebih lanjut, Gerindra menyarankan, apabila Presiden tidak mengeluarkan Perppu, masih ada upaya hukum lain yaitu dengan mengajukan judicial review ke Mahkamah Konstitusi (MK).

Baca Juga:

Koalisi Minta Jokowi Tak Keluarkan Perppu KPK

"Perppu semacam hak veto yang disediakan konstitusi bagi presiden. Gerindra tidak dalam posisi menyuruh atau melarang, namun ada juga cara lain bagi pihak yang tidak berkenan (dengan UU KPK) ajukan ke MK," kata Habiburokhman.

Sejumlah perempuan yang menamakan dirinya Srikandi Milenials melakukan aksi menolak Perppu KPK di Silang Monas - Patung Arjunawiwaha, Jakarta Pusat, Rabu (2/10/2019). (Dok/ANTARA/Arindra Meodia)Sejumlah perempuan yang menamakan dirinya Srikandi Milenials melakukan aksi menolak Perppu KPK di Silang Monas - Patung Arjunawiwaha, Jakarta Pusat, Rabu (2/10/2019). (Dok/ANTARA/Arindra Meodia)
Sejumlah perempuan yang menamakan dirinya Srikandi Milenials melakukan aksi menolak Perppu KPK di Silang Monas - Patung Arjunawiwaha, Jakarta Pusat, Rabu (2/10/2019). (Dok/ANTARA/Arindra Meodia)

Menurut dia, Perppu merupakan hak subyektif Presiden Jokowi yang diatur dalam perundang-undangan.

Untuk itu, kata dia, tidak ada alasan memakzulkan presiden hanya karena menerbitkan Perppu UU KPK.

"Tidak ada cara memakzulkan presiden seperti itu karena hak konstitusinya diatur dalam undang-undang. Ketika Presiden mengeluarkan Perppu, ya kita hormati," ucap dia. (Knu)

Baca Juga:

Jokowi Tak Bisa Terbitkan Perppu KPK untuk Saat Ini


Tags Artikel Ini

Zulfikar Sy

LAINNYA DARI MERAH PUTIH