Ancaman Pandemi Corona, Pemilihan Saat Pilkada Bisa Melalui Pos Surat Logo Pilkada Serentak 2020 (ANTARA/HO-KPU)

Merahputih.com - Bawaslu menyatakan pelaksanaan Pilkada Serentak 2020 di tengah masa pandemik covid-19 membutuhkan banyak inovasi. Salah satunya ialah pemilihan melalui pos. Sehingga pemilih tidak perlu mendatangi Tempat Pemungutan Suara (TPS).

“Itu mungkin bisa menjadi salah satu opsi, tetapi harus ada instrumen hukum yang kuat dan dites kelayakannya untuk menjaga suara dari pemilih,” ujar Anggota Bawaslu Mochammad Afifuddin, Rabu (27/5).

Baca Juga:

Bakal Gelar Pilkada Serentak pada Desember, Pemerintah Dianggap Terlalu Gegabah

Pria kelahiran Sidoarjo, Jawa Timur ini menuturkan, selain inovasi, pilkada tahun ini juga diperlukan implikasi pembiayaan tambahan. Seperti membuat TPS yang menyesuaikan dengan protokol COVID-19. Lalu menyiapkan sumberdaya manusia Petugas kesehatan.

Hal itu dilakukan supaya menekan resiko penyebaran COVID-19 di sekitar TPS. “Protokol penanganan covid-19 harus dilaksanakan secara maksimal. Jika protokol tidak bisa dilakukan secara maksimal, kredibilitas Pemilihan bisa dipertanyakan,” terangnya.

Sementara Wakil Ketua Komisi II DPR, Muhammad Arwani Thomafi meragukan kesiapan penyelenggara dan peserta pilkada. Baginya, pada beberapa tahapan belum bisa berjalan kembali, sedangkan waktu pelaksanaan semakin dekat, sehingga persiapan menuju ke pemungutan suara tidak akan maksimal.

“Bahkan masyarakat yang akan memilih saja masih sangat minim sosialisasi karena memang focus mereka tidak dalam persoalan pilkada. Lebih kepada pandemo covid 19,” ujarnya.

Ilustrasi Pilkada Serentak
Ilustrasi pilkada. (ANTARA/Foto: antaranews.dok). (ANTARA/Foto: istimewa)

Thomafi menjelaskan, persoalan tersebut menjadi salah satu tugas pemerintah bersama penyelenggara dan peserta pilkada untuk melakukan sosialisasi pilkada kepada masyarakat. "Bahwa akan ada pesta demokrasi yang akan digelar pada 9 Desember 2020," imbuh dia.

Komisi Pemilihan Umum (KPU), DPR, dan pemerintah didorong untuk menetapkan Pilkada Serentak 2020 dilaksanakan di tahun 2021, paling lambat bulan September.

Dorongan itu datang dari Koalisi Masyarakat Sipil untuk Pilkada Sehat yang terdiri dari Netgrit, Netfid, Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem), Pusat Studi Konstitusi (Pusako) Fakultas Hukum Universitas Andalas, Pusat Kajian Politik Universitas Indonesia (Puskapol UI), dan Rumah Kebangsaan.

Baca Juga:

Tito Setujui Pilkada Serentak Digelar 9 Desember 2020

Koalisi masyarakat sipil itu menilai Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 2 Tahun 2020 yang telah diterbitkan pada 4 Mei 2020 tidak menyelesaikan masalah yang dihadapi oleh penyelenggara pemilu sehubungan dengan penyelenggaraan pilkada serentak yang diatur untuk dilaksanakan pada bulan Desember 2020 di tengah pandemi.

Perppu itu juga dinilai tidak berangkat dari pemahaman bahwa jika pemungutan dan penghitungan suara dilaksanakan pada Desember 2020, maka tahapan pilkada lanjutan harus dimulai sejak awal Juni. (Knu)

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
 Sekitar 1.753 Peserta Lulus Seleksi Jalur SNMPTN di UGM
Indonesia
Sekitar 1.753 Peserta Lulus Seleksi Jalur SNMPTN di UGM

"Saintek yang diterimab sebanyak 1.238 orang dan kelompok program studi Soshum sebanyak 515 orang," jelas Djagal melalui keterangan pers di Yogyakarta

Panlih Pertimbangkan Pemilihan Wagub DKI Secara Online, Tapi...
Indonesia
Panlih Pertimbangkan Pemilihan Wagub DKI Secara Online, Tapi...

Ia menyebutkan, saat ini anggota Panlih sedang berkoordinasi apakah pemilihan bisa dilakukan secara online

Ketua DKPP: Pelanggaran Kode Etik Harusnya Bisa Diteruskan ke Pidana
Indonesia
Ketua DKPP: Pelanggaran Kode Etik Harusnya Bisa Diteruskan ke Pidana

Harjono mencontohkan penyelenggara Pemilu tingkat ad hoc yang terbukti melakukan pelanggaran kode etik jenis berat dalam sidang DKPP.

 Mulai 2020, 10 Kota Besar di Indonesia Bakal Dipasang Kamera ETLE
Indonesia
Mulai 2020, 10 Kota Besar di Indonesia Bakal Dipasang Kamera ETLE

"Untuk ETLE ini, saya sudah perintahkan Kakorlantas ini bisa diketuktularkan, untuk ETLE bisa dilaksanakan di 10 kota besar seluruh Indonesia di 2020, kalau Polda Metro bisa, saya yakin Polda lain juga bisa melakukan itu," kata Idham

Ini Kata Polda Metro Soal Rencana Anies Buka Bioskop
Indonesia
Ini Kata Polda Metro Soal Rencana Anies Buka Bioskop

Pembicaraan antarinstansi bakal dilakukan untuk mengetahui untung dan rugi atas pembukaan bioskop.

Puluhan Siswa Positif Corona di Yogyakarta Berasal dari Dua Pondok Pesantren
Indonesia
Puluhan Siswa Positif Corona di Yogyakarta Berasal dari Dua Pondok Pesantren

Gugus tugas penanganan COVID-19 Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta mengumumkan, adanya 47 siswa yang positif COVID-19. Seluruh siswa tersebut adalah santri dari dua pondok pesantren.

Ada Peran Rini Soemarno di Balik Dugaan Korupsi Berjamaah Bos-Bos BUMN?
Indonesia
Ada Peran Rini Soemarno di Balik Dugaan Korupsi Berjamaah Bos-Bos BUMN?

semua direksi yang ditangkap atas nama tuduhan tindak pidana korupsi itu adalah produk masa kepemimpinan Menteri BUMN sebelum Erick Thohir

KPK-Kemensetneg Tertibkan Aset GBK, Kemayoran dan TMII Senilai Rp571,5 Triliun
Indonesia
KPK-Kemensetneg Tertibkan Aset GBK, Kemayoran dan TMII Senilai Rp571,5 Triliun

KPK berkoordinasi dengan Kementerian Sekretariat Negara terkait kerja sama penertiban dan pemulihan Barang Milik Negara (BMN) senilai Rp571,5 triliun.

Muhamad-Saraswati Jadi Pasangan Pertama Lengkapi Perbaikan Persyaratan
Indonesia
Muhamad-Saraswati Jadi Pasangan Pertama Lengkapi Perbaikan Persyaratan

Pasangan H. Muhamad-Rahayu Saraswati Djojohadikusumo menjadi pasangan pertama yang melengkapi perbaikan dokumen persyaratan pencalonan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tangerang Selatan ke KPU Tangerang Selatan.

Banjir Besar di Jakarta Utara Terjadi Akibat Luapan Sumur Warga yang Bocor
Indonesia